Pasukan pemilu Israel yang akan digelar pada 27 Oktober 2026 semakin diguyur kecuriguan terhadap integritas demokrasi negara tersebut. Hampir tiga perempat warga Yahudi Israel khawatir soal keabsahan proses pemilu, menurut survei yang dilakukan Israel Democracy Institute.
Khawatirnya muncul bukan tanpa sebab. Pemerintah koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang kini sedang diadili atas tuduhan korupsi — tengah meluncurkan serangan terhadap lembaga keadilan, termasuk upaya penundaan investigasi terkait serangan Hamas pada Oktober 2023 lalu.
Isu ini memicu kekhawatiran luas di kalangan politisi, masyarakat sipil, hingga Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam pidatnya pada pertengahan Juli 2026, Herzog secara tegas memperingatkan akan ancaman kekerasan dan intervensi politik usai pemilu. Ia pun menggunakan analogi Alkitabiah untuk menekankan bahaya pertarungan internal yang bisa merusak persatuan bangsa.
"Saya mendesak seluruh perwakil rakyat, aktivis, dan calon legislatif dari semua partai agar tidak melintasi batas etika. Jangan memutar lawan menjadi musuh," seru Herzog dalam pidatnya.
Di sisi lain, oposisi yang dipimpin Yair Lapid dan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert juga menyuarakan keprihatinan serius. Mereka khawatir langkah-langkah yang diambil pemerintah justru mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Menariknya, kecurigian juga muncul dari dalam partai sendiri Netanyahu. Beberapa anggota partai Likud menolak penunjukan Dean Livne sebagai ketua Komite Pemilu Pusat, dengan menggambarkannya sebagai figur yang jelas berpihak politik. Mereka khawatir hal ini akan membuka celah bagi manipulasi hasil pemilu.
Komite Pemilu Pusat juga mengalami pemotongan anggaran sebesar 50 juta Shekel Israel (sekitar Rp23 miliar), meski pihak keamanan sempat memberi peringatan akan ancaman intervensi asing dan bahaya penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pemilu.
Selain itu, pemerintah dikritik karena menghambat akses perahu layar informasi bagi warga lanjut di panti jompo, sekaligus mencurigakan keterbatasan penerbangan ke Bandara Ben Gurion menjelang hari pemilu — yang berpotensi menghambat partisipasi pemilih dari luar negeri yang condong mendukung oposisi.
"Ada ketegangan tak terhindarkan antara pihak pemerintah dan proses pemilu yang adil," kata Therese Pearce Laanela dari International IDEA. "Pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan regulasi dan sumber daya cukup, namun tidak boleh melemahkan otoritas pemilu atau mengkritiknya secara terbuka."
Analis politik Ori Goldberg menambahkan bahwa banyak warga Israel kini memandang Netanyahu sebagai figur tak tergoyahkan dalam kehidupan politik negeri itu. Namun, dinamika ini justru menimbulkan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Konteks internasional juga memperumit isu ini. Kritik internasional terhadap kebijakan perang di Gaza dan kekerasan penjajah yang terus melanda Tepi Barat semakin mendesak. Di samping itu, konflik multi-front Israel melawan Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran menjadi sorotan utama dalam kampanye pemilu.
Wacana kekerasan sudah tidak lagi bersifat hipotetis. Anggota Knesset Ofer Cassif menyampaikan keprihatinannya terkait peningkatan aksi kekerasan yang melibatkan militan sayap kanan pemerintah. Ia juga memperingatkan akan kemungkinan penistaan hak suara di wilayah dengan pemilih Palestina yang signifikan.
"Kami tidak perlu lagi spekulasi soal potensi kekerasan. Kekerasan sudah terjadi," ujurnya kepada Al Jazeera.
Jika hasil pemilu tidak menguntungkan pemerintah, pertanyaannya adalah: siapa yang akan memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar? Apakah kepolisian yang dipengaruhi oleh politisi ekstrem kanan Itamar Ben-Gvir cukup kredibel untuk menjaga ketertiban? Atau apakah Shin Bet yang dipimpin Netanyahu akan menjadi alat represif?
Israel berada di ambang sebuah ujian besar bagi demokrasi modernnya. Pemilu Oktober 2026 tidak hanya akan menentukan lider yang akan tampil di panggung internasional, tetapi juga akan membuktikan apakah institusi demokrasi masih mampu bertahan di tengah tekanan politik dan konflik geopolitik yang semakin kompleks.