Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi di Sulawesi Tengah mengambil langkah strategis dalam pemulihan pasca-bencana dengan membentuk tim asesmen khusus yang berfokus pada penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat gempa bumi terkini. Langkah ini menandai peralihan fase tanggap darurat menuju pemulihan struktural yang lebih menyeluruh, seiring dengan telah dilakukannya pendataan dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi rumah rusak berat pada tahap sebelumnya.
Kepala Bidang Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa pembentukan tim akan dimulai dengan sosialisasi dan uji coba yang direncanakan berlangsung sehari setelah pernyataan pers pada hari Minggu. "Insya Allah besok dimulai pembentukan tim, sosialisasi dan uji coba," ujarnya saat dihubungi di Dolo. Target praktisnya, tim akan mulai turun ke lapangan pada Selasa atau paling lambat Rabu pekan ini untuk melakukan pendataan langsung.
Tim asesmen tersebut akan berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat, namun diperkuat dengan keterlibatan 43 mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako (UNTAD) Palu. Mahasiswa ini akan membantu proses pendataan di dua kecamatan terdampak, yakni Nokilalaki dan Palolo. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini tidak hanya menambah kapasitas tenaga lapangan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata bagi calon insinyur dalam penerapan ilmu teknik sipil untuk penilaian kerusakan bangunan.
Berdasarkan data Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Sigi, total kerusakan rumah mencapai 4.012 unit. Rinciannya mencakup 266 rumah rusak berat, 1.195 rumah rusak sedang, dan 2.551 rumah rusak ringan. Angka tersebut menggambarkan bahwa mayoritas kerusakan berada pada kategori ringan dan sedang, yang selama ini sering kali tertunda penanganannya karena prioritas darurat dialokasikan untuk korban dengan rumah hancur total.
Pada tahap pertama dan kedua penanganan, Pemkab Sigi memang berfokus pada rumah rusak berat yang berkaitan erat dengan kebutuhan hunian sementara. Pembangunan huntara di Nokilalaki dan Palolo menjadi prioritas guna menyediakan tempat tinggal yang aman bagi warga yang kehilangan rumah sepenuhnya. Namun, dengan semakin stabilnya kondisi pengungsian, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada kelompok rumah rusak ringan dan sedang yang jumlahnya jauh lebih besar.
Wakil Bupati Sigi sekaligus Komandan Satgas Tanggap Darurat, Samuel Yansen Pongi, menekankan bahwa seluruh proses pendataan, verifikasi, dan penetapan kebutuhan huntara maupun bantuan perbaikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hasil pendataan akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi dan diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Transparansi ini krusial untuk menghindari duplikasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran, sebagaimana menjadi pembelajaran dari bencana besar di Sulawesi Tengah pada 2018.
Secara geografis, Kabupaten Sigi termasuk dalam zona rawan gempa karena berada di dekat Sesar Palu-Koro, salah satu sesar aktif di Indonesia. Riwayat gempa dahsyat yang disusul tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala pada September 2018 menjadikan wilayah ini memiliki protokol kebencanaan yang terus disempurnakan. Pembentukan tim asesmen yang melibatkan ahli teknik dari universitas lokal merupakan evolusi dari sistem respon yang sebelumnya sering kali kewalahan dalam pendataan cepat.
Dari perspektif teknologi dan inovasi kebencanaan, keterlibatan mahasiswa teknik membuka peluang pemanfaatan perangkat lunak survei berbasis mobile dan pemetaan geospasial ringan. Meskipun berita ini tidak menyebutkan alat khusus, praktik pendataan lapangan modern di Indonesia mulai mengadopsi aplikasi pengumpulan data terstruktur yang terintegrasi dengan sistem informasi geografis (GIS). Hal ini relevan bagi industri teknologi domestik, karena solusi civic tech berbasis komunitas dapat diperluas untuk mendukung pemerintah daerah dalam situasi krisis.
Penanganan rumah rusak ringan dan sedang juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan minor dapat berkembang menjadi struktur yang tidak layak huni saat terjadi gempa susulan, memicu pengeluaran rumah tangga yang lebih besar dan menurunkan produktivitas warga. Oleh karena itu, asesmen dini yang akurat menjadi investasi pencegahan yang jauh lebih murah dibandingkan rekonstruksi total.
Ke depan, keberhasilan tim asesmen ini akan menjadi tolok ukur efektivitas koordinasi lintas sektoral di Sigi. Masyarakat diharapkan dapat segera menerima kepastian status rumah mereka dan bantuan perbaikan yang sesuai. Dengan data yang akurat dan transparan, Pemkab Sigi dapat menyusun perencanaan tata ruang yang lebih tangguh serta mengajukan dukungan pendanaan yang lebih terukur kepada pemerintah pusat.