Wakil Walikota Jakarta Timur Kusmanto menggelar rapat koordinasi di Kantor Walikota, Senin, untuk menyikapi deretan tawuran yang meledak di wilayah perbatasan Jakarta Timur beberapa hari belakangan. Ia menegaskan bahwa keamanan tidak hanya jabat tangan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari ketahanan informasi warga.
Kusmanto memerintahkan seluruh jajaran perangkat daerah — mulai Badan Kesbangpol, Satpol PP, hingga perangkat kelurahan — turun ke lapangan mendekati pengurus RT dan RW. Tugas mereka bukan hanya mengawasi, tapi membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas. "Kita ingin warga jadi sensor pertama, bukan korban provokasi," ujarnya.
Latar belakang kebijakan ini adalah pola tawuran yang berulang di zona perbatasan administratif, sering kali dipicu oleh narasi palsu yang menyebar melalui grup WhatsApp warga. Sejumlah kasus menunjukkan informasi tidak terverifikasi — tuduhan pencurian, penganiayaan, hingga isu SARA — memicu emosi massa dalam hitungan jam. Polisi sebelumnya telah menahan puluhan pelaku, namun tindakan represif saja dinilai tidak cukup.
Di sinilah peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jaktim menjadi krusial. Kusmanto meminta timnya "mensterilkan media sosial" dari disinformasi dengan cara menyajikan fakta cepat dan akurat. Strategi ini mengadopsi pendekatan prebunking: mengedukasi warga sebelum hoaks menyentuh mereka, bukan sekadar debunking setelah viral. Tim Kominfo kini rutin mengeluarkan klarifikasi resmi melalui akun terverifikasi dan menyebarkannya ke jaringan administrator grup warga.
Pendekatan berbasis grup WhatsApp dipilih karena penetrasi platform ini di tingkat RT/RW hampir universal. Data internal Pemkot menunjukkan lebih dari 85 persen kelurahan di Jaktim memiliki grup warga resmi. Kusmanto memanfaatkan jaringan ini untuk menyebarkan pesan perdamaian, nomor darurat, dan prosedur pelaporan kejahatan — mengubah grup obrolan jadi saluran komunikasi krisis.
Namun, Kusmanto sadar literasi digital saja tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ia menautkan gesekan sosial dengan ketidakpuasan layanan publik. Jalan berlubang, lampu jalan mati, dan akses kesehatan terbatas menciptakan rasa tidak adil yang mudah dieksploitasi provokator. Oleh karena itu, ia memerintahkan perbaikan infrastruktur fisik berjalan beriringan dengan kampanye damai.
Instruksi ini mencakup penanganan jalan rusak, perbaikan jembatan, penambahan penerangan jalan, hingga optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Petugas Dinas Perhubungan juga dikerahkan ke titik-titik rawan kemacetan pagi dan sore hari. "Masyarakat butuh bukti nyata, bukan janji," tegas Kusmanto kepada para ASN.
Analisis praktisi keamanan komunitas menilai strategi Jaktim ini cerdas karena menyentuh dua sisi medali: keamanan keras (hard security) melalui koordinasi aparat, dan keamanan lembut (soft security) melalui ketahanan informasi dan kesejahteraan. Pendekatan ini mirip model "community resilience" yang diterapkan di sejumlah kota besar dunia, namun disesuaikan dengan budaya gotong royong lokal.
Tantangan utama kini ada pada konsistensi eksekusi. Pengalaman di daerah lain menunjukkan program serupa sering memudar setelah momentum awal lewat. Kunci keberhasilan ada pada penguatan kapasitas pengurus RT/RW sebagai ujung tombak, serta sistem evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat. Tanpa akuntabilitas terbuka, program ini berisiko jadi sekadar serbuan ceremonial.
Ke depan, Pemkot Jaktim berencana membentuk Forum Komunikasi Keamanan Daerah (FKDM) berbasis kelurahan yang berfungsi sebagai duta garda terdepan deteksi dini. Jika berjalan efektif, model ini bisa jadi rujukan bagi kota-kota lain di Jabodetabek yang menghadapi dinamika gesekan serupa di zona perbatasan administratif.