Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare resmi mengurangi jumlah personel Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap penyesuaian anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 yang mengalami pengurangan signifikan.
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Parepare, Andi Fariel, mengonfirmasi pengurangan personel tersebut saat ditemui wartawan, Jumat (17/7). Menurutnya, dari total 38 peserta yang direkrut melalui proses seleksi, satu orang terpilih mewakili nasional di Istana Negara dan dua orang mengisi formasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Sisanya, 35 personel akan bertugas sebagai Paskibraka tingkat kota.
Angka 35 orang ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Andi Fariel mengakui bahwa pada periode 2025, jumlah personel Paskibraka Kota Parepare berkisar antara 55 hingga 75 orang, tergantung kebutuhan formasi dan ketersediaan dana. "Kalau yang secara umumnya itu sekitar bisa 70 orang, bisa 75 orang, bisa 71 orang, bisa juga 55 orang. Untuk saat ini 35 orang," ujarnya.
Latar belakang pengurangan ini adalah efisiensi anggaran pembinaan Paskibraka yang drastis. Tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp700 juta. Namun untuk tahun 2026, dana yang tersedia hanya berkisar Rp300 juta — penurunan lebih dari 50 persen. Andi menjelaskan bahwa biaya pembinaan mencakup kebutuhan seragam, atribut, konsumsi selama masa karantina, hingga honor pelatih. "Kalau kita mau pakai fasilitas, maksudnya kebutuhannya anak Paskibraka itu harganya yang bagus sekali, pasti agak tinggi juga anggarannya, tapi kalau kita pakai harga yang sedang, sedang juga," tandasnya.
Meski personel berkurang separuh, formasi upacara pengibaran Bendera Merah Putih tetap mengacu pada standar ketat. Pasukan tetap disusun dalam formasi pokok 17, pasukan 8, dan pasukan 45 sesuai protokol resmi. Andi memastikan kualitas pelaksanaan upacara tidak akan terganggu. "Kalau pada saat gladi itu 35 butuh tambahan, maka opsinya itu penambahannya di purna Paskibraka tahun kemarin," jelasnya mengacu pada cadangan alumni yang siap dinyalakan kapanpun diperlukan.
Kebijakan efisiensi ini mencerminkan realita tekanan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah mendorong pemangkasan belanja di seluruh lini, termasuk kegiatan kepramukaan dan kewarganegaraan. Parepare menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan ke tingkat implementasi lapangan.
Dampaknya terasa langsung bagi generasi muda Kota Parepare. Peluang menjadi Paskibraka — yang selama ini menjadi bangga bagi pelajar dan mahasiswa serta jalur prestigius menuju jenjang nasional — kini semakin sempit. Seleksi yang ketat pada 38 kandidat hanya melahirkan 35 orang personel kota, artinya hanya tiga orang yang mendapatkan kesempatan naik ke tingkat provinsi dan nasional. Bagi yang tidak lolos, pengalaman pembinaan karakter dan disiplin milik Paskibraka harus dicari melalui jalur lain.
Di sisi lain, keputusan mempertahankan standar formasi 17-8-45 menunjukkan komitmen Pemkot Parepare pada substansi upacara, bukan sekadar ceremonial. Penggunaan alumni Paskibraka sebagai cadangan personel juga merupakan strategi cerdas: memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah terlatih tanpa beban biaya pembinaan ulang. Pola ini berpotensi menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tekanan anggaran serupa.
Namun, pertanyaan krusial muncul: apakah efisiensi ini bersifat sementara atau menandai tren jangka panjang? Jika anggaran pembinaan karakter dan kewarganegaraan terus dipangkas tahun demi tahun, fondasi mental generasi muda berisik tergerus. Paskibraka bukan sekadar pengibar bendera; ia adalah simbol disiplin, nasionalisme, dan kepemimpinan muda. Mengurangi kuota personel berarti memangkas ruang regenerasi pemuda yang berkualitas.
Andi Fariel menegaskan efisiensi tidak mengurangi kualitas upacara. Namun kualitas upacara sekali jalan berbeda dengan kualitas regenerasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mencari skema pembiayaan alternatif — misalnya kerja sama dengan swasta melalui CSR, optimalisasi dana desa untuk seleksi tingkat bawah, atau pendekatan berbasis sekolah yang terintegrasi kurikulum — agar kuota Paskibraka tidak terus menyusut seiring tekanan APBD.
Ke depan, Parepare dan daerah lain diuji kemampuannya menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Upacara 17 Agustus 2026 akan berjalan lancar dengan 35 personel, tetapi pertaruhan nyata ada pada apakah angka ini bisa naik kembali di 2027, atau justru menjadi normal baru yang memangkas impian ratusan pemuda Parepare setiap tahunnya.