Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan target ambisius untuk mengupgrade 20 puskesmas menjadi fasilitas rawat inap sepanjang 2025. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Bobby Nasution saat meninjau Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat, Kamis lalu, sebagai respons langsung atas usulan bupati dan wali kota se-Sumut serta kebutuhan nyata masyarakat di daerah terpencil.
Puskesmas Mandrehe dipilih sebagai prioritas pertama mengingat posisi geografisnya yang strategis. Fasilitas ini melayani 20 desa dengan populasi sekitar 23.000 jiwa, sedangkan rumah sakit milik pemerintah daerah terdekat berjarak 60 kilometer. Jarak tempuh yang jauh dan kondisi infrastruktur jalan yang menantang sering kali mengancam nyawa pasien kritis, terutama ibu hamil dan korban kecelakaan.
Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari program pembangunan rumah sakit daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Kepulauan Nias. Bobby menilai langkah presiden itu sebagai fondasi penguatan sistem kesehatan regional, namun tetap diperlukan lapisan pelayanan primer yang lebih dekat dengan warga. "Kami dari provinsi coba benahi puskesmas-puskesmas agar enggak semua masyarakat ke rumah sakit, karena salah satu kendalanya adalah aksesnya," ujarnya.
Upgrade Puskesmas Mandrehe akan mencakup penambahan kapasitas rawat inap dari dua menjadi 10 tempat tidur, pelengkapan ruang persalinan standar, penempatan dokter, serta pengadaan alat kesehatan modern. Saat ini fasilitas yang ada masih sangat minimal, sehingga banyak kasus yang harus dirujuk ke Gunungsitoli atau Sibolga dengan risiko tinggi di perjalanan.
Di sisi sumber daya manusia, Pemprov Sumut juga mengalokasikan beasiswa dokter spesialis sebagai investasi jangka panjang. Tahun lalu 16 dokter dikirim ke Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada, sedangkan tahun ini lima calon dokter spesialis asal Kepulauan Nias sudah lolos seleksi khusus. Strategi ini dirancang agar tenaga medis yang dilatih kembali melayani daerah asalnya, mengurangi ketergantungan pada dokter kontrak dari luar pulau.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma: dari pendekatan kuratif berbasis rumah sakit ke preventif-promotif berbasis puskesmas yang diperkuat. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio puskesmas rawat inap di Sumut masih di bawah rata-rata nasional, padahal provinsi ini memiliki luas wilayah dan sebaran pulau yang kompleks. Penargetan 20 unit dalam setahun dinilai realistis jika didukung anggaran transfer daerah dan koordinasi lintas dinas.
Namun tantangan implementasi tidak kecil. Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan puskesmas rawat inap sering kali beroperasi hanya sebagai "puskesmas dengan tempat tidur" tanpa fungsi medis sebenarnya. Kekurangan anestesiolog, dokter bedah, dan perawat anestesi membuat fasilitas operasi tidak berfungsi. Pemprov harus memastikan paket peningkatan sarana disertai penempatan tenaga sesuai standar Kemenkes, bukan sekadar membangun gedung.
Dampak bagi masyarakat Nias Barat sangat langsung. Ibu hamil tidak perlu lagi berlayar atau menempuh jalan berliku 3-4 jam untuk persalinan aman. Pasien DBD, pneumonia berat, atau hipertensi darurat bisa ditangani lebih cepat. Jangka menengah, angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB) di wilayah ini berpotensi turun signifikan jika rujukan tepat waktu terpenuhi.
Bobby juga menyebutkan pembangunan gudang logistik di Pelabuhan Roro Gunungsitoli sebagai pendukung rantai pasokan obat dan alat kesehatan ke puskesmas-puskesmas terpencil. Integrasi logistik ini krusial agar stok obat tidak putus saat musim badai menghalangi akses laut. Program Cek Kesehatan Gratis yang menarget 7,3 juta jiwa pun akan lebih efektif jika puskesmas memiliki kapasitas follow-up yang memadai.
Ke depan, keberhasilan program ini akan diuji pada dua hal: konsistensi anggaran APBD Provinsi untuk operasionalisasi 20 unit baru, dan sistem monitoring kinerja yang transparan. Jika berhasil, model Sumut bisa jadi referensi untuk provinsi kepulauan lain seperti Maluku, NTT, atau Kepulauan Riau yang menghadapi tantangan akses kesehatan serupa.
"Ini bukan soal bangun gedung saja," tegas seorang pengamat kesehatan masyarakat yang tidak ingin disebut nama. "Kunci ada pada tata kelola klinis, ketersediaan tenaga 24 jam, dan akuntabilitas biaya operasional. Tanpa itu, 10 tempat tidur hanya jadi furnitur kosong."