Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Selasa (14/7). Kedatangan mereka mencuri perhatian lantaran salah satu penyidik terlihat membawa sebuah koper berwarna pink ke dalam gedung.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan kedatangan tim tersebut. Ia menjelaskan bahwa kunjungan itu merupakan rangkaian penyerahan administrasi penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Kasus ini bermula ketika Kortastipidkor Polri resmi melimpahkan penanganan tiga perkara korupsi dan TPPU ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut menyusul penetapan status tersangka terhadap dua orang, yakni Don Ritto selaku pihak swasta dan Febrie Adriansyah.
Don Ritto menyandang status tersangka atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Sementara itu, Febrie menghadapi jeratan hukum terkait korupsi dan pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri serta sejumlah perkara korupsi lainnya.
Wakil Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset (Wadir P2A) Kortas Tipikor Kombes Ahmad Sulaiman turut hadir di lokasi kejadian. Kehadirannya menegaskan bahwa proses administratif ini berjalan di bawah koordinasi tingkat tinggi antara Polri dan Kejagung.
Penyerahan berkas dengan membawa koper fisik ini mencerminkan besarnya volume dokumen dan aset bukti yang harus dipindahkan antarlembaga penegak hukum. Dalam kasus korupsi berskala besar seperti Asabri, jejak audit dan bukti transaksi kerap membutuhkan penanganan fisik yang masif.
Bagi kejaksaan, menerima perkara yang melibatkan mantan pejabat internal setingkat Jampidsus menjadi ujian kredibilitas. Institusi tersebut harus membuktikan bahwa tidak ada proteksi internal terhadap Febrie, mengingat yang bersangkutan pernah memegang posisi strategis dalam penindakan kejahatan khusus.
Kejagung menyadari risiko konflik kepentingan ini. Oleh karena itu, institusi tersebut mengambil langkah preventif dengan membentuk tim khusus yang terisolasi dari struktur penanganan perkara reguler.
"Benar rangkaian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait kasus tersebut," ujar Anang Supriatna melalui pesan singkat kepada awak media. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa logistik pemindahan barang bukti telah sesuai prosedur resmi.
Anang menambahkan, tim khusus dibentuk untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam menangani kasus Febrie. Kejagung juga mengklaim seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara transparan dan profesional, serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan supervisi.
Langkah supervisi dari KPK diperkirakan akan memberikan tekanan ekstra bagi Kejagung untuk bekerja tanpa cela. Pengawasan dari lembaga antirasuah itu krusial agar proses persidangan nantinya tidak menemui kendala prosedural yang bisa dimanfaatkan oleh pihak terdakwa.
Ke depan, masyarakat luas akan menanti bagaimana tim khusus Kejagung mengelola bukti-bukti dalam koper pink tersebut hingga ke meja hijau. Keberhasilan menuntaskan kasus ini akan menjadi barometer bagi reformasi internal korps adhyaksa pasca-terungkapnya oknum di jajarannya sendiri.