Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Sudan, Mutasim Ahmed Saleh, menyatakan bahwa lebih dari tiga tahun konflik bersenjata telah mengubah susunan kependudukan negara itu secara mendalam. Pernyataan tersebut disampaikan di Khartoum menyusul berlanjutnya perang saudara yang memasuki tahun keempat sejak April 2023.
Saleh menjelaskan bahwa kementeriannya kini berupaya memperkuat kebijakan kependudukan dengan menggandeng sejumlah mitra untuk menyambungkannya ke program perlindungan sosial. Langkah itu diambil karena pergeseran demografi akibat perang tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional.
Sudan terjerumus dalam perang brutal antara angkatan darat dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023. Konflik tersebut menewaskan sekitar 200.000 orang dan mengungsikan lebih dari 11 juta warga, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini.
Sebelum meletusnya perang, populasi Sudan diproyeksikan melampaui 64 juta jiwa pada 2035. Data resmi mencatat jumlah penduduk mencapai 44,4 juta pada 2020 dengan laju pertumbuhan 2,39 persen, salah satu yang tertinggi secara global. Proyeksi itu kini tidak lagi relevan karena jutaan orang tersebar akibat kekerasan.
Perang tidak hanya menggeser penduduk di dalam negeri, terutama di Darfur Selatan, Darfur Utara, dan Darfur Tengah, tetapi juga memaksa puluhan ribu warga mengungsi ke Mesir, Sudan Selatan, dan Chad. Kemiskinan meningkat tajam, segmen besar kehilangan penghasilan, layanan dasar hancur, dan pasar tenaga kerja merosot bersama modal manusia.
Bagi pembaca di Indonesia, situasi ini mengingatkan pada risiko ketimpangan pembangunan yang bisa memicu perpindahan penduduk masif jika stabilitas terganggu. Indonesia dengan bonus demografi dan tingginya mobilitas desa-kota pernah menghadapi tekanan serupa saat krisis ekonomi 1998, meski dalam skala dan penyebab berbeda. Pengalaman Sudan menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial harus siap sebelum konflik, bukan sesudahnya.
Pakar kependudukan menyoroti bahwa Sudan memiliki 70 persen penduduk berusia di bawah 30 tahun berdasarkan sensus 2008. Struktur usia muda sejatinya memberi dividen demografi untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Namun, akses pendidikan terbatas, lapangan kerja langka, dan kemiskinan luas telah menempa generasi muda sebagai kelompok paling terdampak sebelum perang memburuknya.
Khalid Saad, Direktur Pusat Komunikasi Pembangunan Sudan, menuturkan bahwa krisis kependudukan negara itu bukanlah produk perang semata. Ketimpangan distribusi warga sudah berlangsung puluhan tahun di tengah kelimpahan lahan dan sumber alam. Perang lantas memperdalam ketidakseimbangan tersebut dengan mengosongkan sejumlah wilayah dan membebani kota lain di luar kapasitas tampung.
Menurut Saad, kepulangan pengungsi ke daerah yang dikuasai kembali oleh pemerintah tidak mengakhiri krisis. Infrastruktur ekonomi di tempat tujuan kerap hancur sehingga lingkungan tidak menjamin stabilitas warga. Tantangan sesungguhnya ialah membangun kembali kondisi yang mencegah perpindahan berulang.
Saleh menegaskan bahwa investasi pada manusia adalah investasi sesungguhnya bagi masa depan Sudan. Ia menyatakan semakin cepat stabilitas kependudukan pulih dan warga diberdayakan secara ekonomi serta sosial, semakin dekat terwujudnya tanah air yang stabil, adil, dan sejahtera.
Data Dewan Kependudukan Nasional menunjukkan populasi perkotaan Sudan mencapai 17,9 juta pada 2020, dengan Khartoum menyerap 42 persen di antaranya. Organisasi Migrasi Internasional melaporkan 4,1 juta orang telah kembali ke daerah asal, mayoritas dari perpindahan internal di sembilan negara bagian. Jumlah pengungsi internal turun 23 persen dari puncaknya pada Januari 2025.
Ke depan, pemerintah Sudan melalui Dewan Kependudukan Nasional akan memfokuskan kebijakan pada perlindungan sosial, kepulangan sukarela pengungsi, reintegrasi warga terdesak, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemulihan modal insan disebut sebagai landasan pemulihan nasional dan pembangunan berkelanjutan di tengah prospek politik yang masih suram.