Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya pelayanan humanis, sabar, dan terukur kepada seluruh personel yang bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat di Jakarta pada Jumat. Pengamanan tersebut melibatkan 4.839 personel gabungan guna memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman sekaligus menjaga kelancaran aktivitas warga di sekitar lokasi kegiatan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan arahan tersebut disampaikan Wakapolda saat memimpin apel kesiapan personel. Personel diingatkan untuk menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat, tidak mudah terpancing emosi, serta mampu mengendalikan diri sesuai prosedur operasional yang berlaku.
Penekanan pada pendekatan humanis bukan sekadar instruksi lapangan, melainkan bagian dari transformasi pola pengamanan unjuk rasa di Ibu Kota. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin kritis terhadap cara aparat menangani aksi massa, sehingga pendekatan represif dinilai justru memicu eskalasi konflik. Polda Metro Jaya mencoba membangun kepercayaan publik melalui pengamanan yang mengedepankan dialog dan pengendalian diri.
Latar belakang instruksi ini juga terkait dinamika sosial politik di Jakarta yang kerap menjadi titik kumpul berbagai elemen masyarakat. Monas, Bundaran HI, hingga Jalan Sudirman dan Thamrin rutin menjadi lokasi strategis penyampaian aspirasi. Kerumunan massa di titik-titik tersebut beririsan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas harian warga, sehingga butuh pengamanan yang tak mengganggu hak publik lainnya.
Kehadiran aparat, menurut Budi, tidak hanya ditujukan bagi peserta aksi, tetapi juga masyarakat yang melintas dan beraktivitas di sekitar titik kegiatan. Personel hadir untuk memberi rasa aman kepada penyampa aspirasi sekaligus menjaga kelancaran kegiatan warga lainnya. Hal ini menjadi penting karena kemacetan atau bentrokan kecil dapat berdampak luas pada roda perekonomian lokal.
Dampak dari pengamanan bernuansa humanis ini dirasakan langsung oleh pengguna jalan dan pelaku usaha di sekitar lokasi. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan secara situasional memungkinkan masyarakat tetap beraktivitas dengan panduan petugas. Bagi pembaca Indonesia, pendekatan ini mencerminkan pergeseran budaya kepolisian yang mulai menjadikan hak sipil sebagai pertimbangan utama dalam operasi lapangan.
Secara lebih luas, metode ini dapat menjadi standar pengamanan aksi di daerah lain. Polri memiliki tantangan memperlihatkan konsistensi di luar Jakarta, mengingat sejumlah daerah masih menyimpan catatan pengamanan aksi yang berujung kekerasan. Keberhasilan di Ibu Kota akan menjadi tolok ukur bagi reformasi pengamanan unjuk rasa nasional.
Komposisi personel yang diterjunkan pun mencerminkan sinergi antarlembaga. Dari total 4.839 orang, 3.728 di antaranya berasal dari Polda Metro Jaya, 340 dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Timur, 642 dari TNI, serta 129 dari Pemprov DKI Jakarta. Unsur pemda meliputi Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Damkar yang memastikan aspek nonkeamanan tetap terlayani.
Budi menegaskan seluruh tindakan personel di lapangan berada dalam satu komando. Pemeriksaan perlengkapan dilakukan untuk memastikan tak ada anggota yang membawa senjata api. "Keselamatan peserta, masyarakat sekitar, dan petugas menjadi prioritas. Tidak ada personel yang membawa maupun menggunakan senjata api," tegas Budi.
Personel ditempatkan di Monas, Bundaran HI, Dukuh Atas, Patung Kuda, Harmoni, Tugu Tani, Sudirman, Thamrin, Semanggi, dan Bundaran Senayan. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas saat terjadi pengalihan arus. Layanan Polri 110 juga disiapkan bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat selama kegiatan berlangsung.
Ke depan, Polda Metro Jaya mengajak peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mudah terprovokasi. Pola pengamanan humanis diproyeksikan berlanjut pada agenda demonstrasi mendatang, seiring evaluasi rutin terhadap setiap pengamanan. Tren pengamanan berbasis hak sipil diprediksi makin menguat sebagai wujud adaptasi kepolisian terhadap tuntutan demokrasi modern di Indonesia.