Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam melanjutkan program penguatan ekonomi nasional meskipun menghadapi gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara saat membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (HKN) 2026 di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (12/7/2026). Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo tidak segan menyebut sekelompok yang dia sebut "orang-orang pintar" sebagai pelaku pengjelekan kebijakan ekonomi administrasinya.
"Kalau kita mau buat suatu program, aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekkan, kita difitnah, kita dihajar. Tapi euweuh pangaruhna (tidak ada pengaruhnya)," ucap Prabowo dengan nada tegas, menggunakan bahasa Sunda untuk menegaskan ketidakpeduliannya terhadap serangan verbal tersebut. Frasa "euweuh pangaruhna" tersebut langsung menjadi sorotan media dan beredar luas di media sosial, mencerminkan gaya komunikasi khas Presiden yang populis dan dekat dengan rakyat.
Lebih dari sekadar membantah kritik, Prabowo menggunakkan momen ini untuk melontarkan kritik fundamental terhadap paradigma ekonomi neoliberalisme yang selama ini dominan dalam kebijakan makro Indonesia. Ia mengakui telah lama bersikap skeptis terhadap paham ini sejak awal kariernya. Menurutnya, doktrin yang mengedepankan liberalisasi pasar bebas, privatisasi masif, dan deregulasi justru telah menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan rakyat banyak.
"Saya tidak percaya dengan teori-teori neolib. Katanya, 'eh kita berpikir global, tidak ada perbatasan lagi', ya, kan," tutur Prabowo dengan nada sinis. Ia menuduh neoliberalisme menempatkan beban kemiskinan sepenuhnya pada individu, sambil membiarkan kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir elit. Presiden merujuk pada teori "trickle-down effect" (efek tetesan) yang dijanjikan para penganut pasar bebas: biarkan 1 persen teratas kaya, maka kekayaan akan menetes ke bawah. "Saya tanya. Kalian percaya enggak, akan menetes ke bawah?" tanyanya retoris ke hadapan ribuan peserta HKN.
Klaim paling mengejutkan dalam pidato tersebut adalah pernyataan Prabowo bahwa negara-negara Barat pembangun neoliberalisme — Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat — kini sudah mulai meninggalkan paham tersebut. "Hanya di kita... Saya enggak tahu ada orang-orang pintar yang entah terlalu pintar atau apa saya enggak mengerti," sambungnya, mengarah pada kalangan akademisi, ekonom, dan teknokrat domestik yang masih mempertahankan kerangka kebijakan berbasis pasar.
Pernyataan ini mengundang interpretasi beragam di kalangan pakar ekonomi. Beberapa menganggapnya sebagai sinyal pergulatan ideologis di dalam kabinet, mengingat sejumlah menteri kunci seperti Sri Mulyani Indrawati (Keuangan) dan Airlangga Hartarto (Koordinator Bidang Ekonomi) dikenal memiliki latar belakang keynesian-modern yang masih menghormati mekanisme pasar. Namun, dukungan penuh dari Partai Gerindra dan basis massa nasionalis memberikan ruang manuver politik bagi Prabowo untuk mendorong agenda "ekonomi kerakyatan" berbasis koperasi, BUMN, dan proteksi industri dalam negeri.
Konteks pidato ini juga tidak terlepas dari tekanan makroekonomi saat ini: defisit anggaran yang melebar, utang negara yang mendekati batas 60 persen PDB, dan tekanan rupiah akibat ketidakpastian global. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan downstreaming mineral menghabiskan triliunan rupiah, memaksa pemerintah mencari skema pembiayaan non-konvensional. Kritikus menilai retorika anti-neoliberal ini berisiko menakutkan investor asing dan menunda reforma struktural yang dibutuhkan.
Di sisi lain, pendekatan Prabowo mendapat dukungan dari gerakan koperasi dan UKM yang merasa terabaikan selama era reformasi yang didominasi narasi investor-friendly. Hari Koperasi Nasional 2026 dijadikan momentum politik untuk melegitimasi kebijakan "Ekonomi Pancasila" — istilah yang sering dikaitkan dengan sistem ekonomi berbasis kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Apakah narasi ini mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang efektif tanpa mengorbankan stabilitas makro, akan menjadi ujian nyata bagi administrasi Prabowo di dua tahun ke depan.