Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi ulang anggaran per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa presiden membuka ruang bagi lembaganya untuk mengkaji menyeluruh pelaksanaan MBG. Salah satu poin utama dalam rapat tersebut ialah kesesuaian besaran anggaran Rp15.000 per porsi yang berlaku di Jawa dengan kondisi di wilayah timur Indonesia. "Daerah 3T ada di daerah wilayah timur, silakan dikaji. Apakah sama nih dengan yang di Jawa sebesar Rp15.000?" ucap Arum menirukan arahan kepala negara.
Program MBG merupakan salah satu janji politik Prabowo yang mulai dijalankan untuk menekan angka stunting dan kekurangan gizi, terutama pada anak usia sekolah. Sejak peluncurannya, skema ini menghadapi berbagai tantangan operasional karena Indonesia memiliki geografi yang sangat tersebar dan tidak merata. Ketersediaan bahan pangan, jaringan distribusi, hingga kapasitas logistik menjadi variabel krusial yang membedakan biaya pelaksanaan antarwilayah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui adanya kendala pada tahap awal implementasi MBG. Dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Juli 2026, ia menyebut kesiapan rantai pasok dan distribusi pangan belum optimal, dengan dampak paling nyata dirasakan di wilayah 3T. Pemerintah tidak menutup mata terhadap realitas tersebut dan berjanji memperkuat logistik lewat pemberdayaan pelaku lokal.
Selain soal anggaran, presiden juga mengarahkan agar penerima manfaat MBG diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Diskusi dalam rapat mengarah pada pencabutan subsidi gizi bagi penerima dalam desil 8, 9, dan 10 yang berstatus ekonomi mapan. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memfokuskan intervensi pada populasi rentan.
Menurut Arum, efisiensi program akan dilakukan dengan tidak lagi memberikan MBG kepada kelompok mampu, sementara desil bawah dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi tetap menjadi sasaran utama. Penyempitan target penerima ini berpotensi mengurangi beban anggaran negara yang selama ini membengkak akibat cakupan terlalu luas. Di sisi lain, pemerataan gizi di Indonesia masih menunjukkan disparitas tajam antara barat dan timur.
Kebijakan penyaringan penerima manfaat berbasis desil merupakan respons atas kritik publik dan legislatif terkait efektivitas MBG. Fraksi Demokrat di DPR sempat menyoroti implementasi tahap awal yang belum tepat sasaran. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan langkah strategis, termasuk menggandeng sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Skema pemberdayaan lokal ini diharapkan memangkas biaya distribusi sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Namun, kapasitas SPPG di daerah 3T masih terbatas karena infrastruktur dan sumber daya manusia belum memadai. Tanpa dukungan logistik yang kuat, selisih anggaran per porsi di wilayah timur bisa lebih tinggi dari standar Jawa.
Kasus hukum yang menjerat mantan pejabat BGN turut mempercepat urgensi evaluasi sistem. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan wakilnya, serta pihak swasta terkait sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Penyidikan tersebut memunculkan tekanan agar program diperbaiki tata kelolanya sebelum diperluas.
Arum menegaskan bahwa presiden meminta seluruh opsi kebijakan dikaji dan diperhitungkan matang sebelum diputuskan. "Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya, silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, silakan diberikan," katanya.
Ke depan, BGN akan menyelesaikan kajian anggaran dan pemetaan ulang penerima manfaat dalam beberapa pekan ke depan. Hasil kajian tersebut akan menentukan apakah tarif Rp15.000 per porsi direvisi secara regional atau dibiarkan seragam dengan kompensasi logistik. Penyesuaian kebijakan ini krusial agar MBG tidak hanya berjalan adil, tetapi juga tahan terhadap risiko korupsi dan inefisiensi.
Revisi program MBG menunjukkan bahwa pemerintah mulai beralih dari pendekatan universal ke arah bantuan berbasis kebutuhan. Jika dieksekusi tepat, langkah ini dapat memperbaiki nutrisi anak di daerah marginal tanpa membebani APBN secara berlebihan. Sebaliknya, kelalaian dalam distribusi akan memperlebar ketimpangan gizi antarwilayah di Tanah Air.