PRESIDEN Prabowo Subianto mengejutkan hadirin puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad (12/7/2026), saat melontarkan pertanyaan spontan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti terkait batasan bahasa dalam pidato kepresidenan. "Presiden boleh ngomong bajingan enggak? Boleh? Aku enggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan," ucap Prabowo sambil menunjuk ke arah menteri yang duduk di barisan hadirin utama.
Momen itu terjadi saat Kepala Negara membahas dinamika politik yang diwarnai pertikaian akibat perbedaan pilihan. Prabowo mengemukakan bahwa setiap partai politik memiliki kader patriotik, namun di sisi lain juga diisi oleh kelompok yang ia sebut 'bajingan'. Rekam kamera menampilkan reaksi Abdul Mu'ti yang terlihat berdiri sambil tertawa mendengar pertanyaan tidak konvensional tersebut.
Prabowo kemudian membela penggunaan istilah itu, menegaskan bahwa 'bajingan' bukan kata kasar melainkan ekspresi semangat khas budaya Betawi. "Bajingan, ya, bajingan. Bajingan bahasa apa itu? Bahasa Betawi, ya," tuturnya. Ia menambahkan, "Saya lahir Betawi, jadi maaf kalau saya semangat, kata-kata Betawi keluar. Sorry ye. Ini hari jadi koperasi atau sudah mulai kampanye ini?" Sindiran terakhir itu mengundang tawa hadirin, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang garis tipis antara gaya komunikasi santai dan kepresidenan.
Di tengah kontroversi pilihan kata, Prabowo justru mengajak seluruh elemen bangsa meninggalkan budaya saling memaki, benci, dan tidak percaya. "Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu, jangan ikut-ikut budaya caci maki, dengki, budaya curiga," ucapnya dengan nada serius. Ia menegaskan sebuah bangsa tak akan mencapai keberhasilan jika terjebak pertikaian, dan perbedaan suku maupun pilihan politik tidak boleh jadi alasan bermusuhan.
Penggunaan bahasa non-formal oleh pejabat tinggi negara bukan hal baru di Indonesia. Presiden sebelumnya seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Joko Widodo (Jokwi) juga dikenal memiliki gaya bicara khas yang kadang melanggar protokol kepresidenan formal. Namun, pilihan kata 'bajingan' yang secara harfiah bermakna kasar dalam kamus bahasa Indonesia baku, meskipun diklaim sebagai dialek Betawi, menimbulkan perdebatan publik tentang batas keterbukaan dan kesantunan dalam komunikasi resmi.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Khoirul Umam, menilai gaya bahasa Prabowo mencerminkan strategi "politics of authenticity" — menampilkan diri sebagai pemimpin yang tidak dipoles, dekat dengan rakyat, dan bebas dari kebiasaan elit. "Risikonya, bahasa yang terlalu santai bisa meredam otoritas kepresidenan dan membuka ruang interpretasi negatif, terutama di era media sosial di mana potongan video bisa viral tanpa konteks penuh," ujarnya saat dihubungi Tempo.
Secara linguistik, kata 'bajingan' dalam budaya Betawi memang sering digunakan sebagai ekspresi emosional — bisa negatif (marah, kecewa) maupun positif (kejut, kagum) — tergantung intonasi dan konteks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi daring menetapkannya sebagai kata kasar bermakna 'orang jahat; bajingan'. Perbedaan penafsiran antara kamus baku dan penggunaan sehari-hari inilah yang jadi inti perdebatan netizen di platform X dan TikTok pasca-acara.
Respons publik terpolarisasi. Sebagian netizen mendukung keaslian Prabowo, menganggapnya segar dan anti-hipokrasi. "Lebih baik presiden jujur pakai bahasa sehari-hari daripada berbohong pakai bahasa baku," tulis akun @budi_santoso. Sisi lain menilai tidak pantas untuk Kepala Negara menggunakan kata yang tergolong kasar di forum resmi. "Harkopnas adalah acara negara, bukan ngobrol di warung kopi," komentar @indah_permata. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga berita ditulis belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait viralnya video tersebut.
Di balik perdebatan bahasa, pesan substansial Prabowo tentang persatuan dan anti-pertikaian justru relevan dengan momentum Harkopnas yang mengusung tema "Koperasi: Pilar Ekonomi Rakyat, Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional". Gerakan koperasi historis lahir dari semangat gotong royong dan kekeluargaan — nilai yang kontradiktif dengan budaya 'caci maki' yang dikritik Prabowo. Analis politik Institut Pemerintahan Indonesia (IGI), Titi Anggraini, menilai pidato ini mencerminkan dilema Prabowo: "Dia ingin jadi presiden yang menyatukan, tapi gaya komunikasi personalnya kadang justru memecah karena tidak semua audiens memahami nuansa budaya Betawi."
Menjelang periode tengah masa jabatan 2026-2029, insiden ini menjadi studi kasus menarik bagi tim komunikasi Istana. Bagaimana menyeimbangkan keaslian kepribadian Prabowo yang memang dikenal tegas, spontan, dan bergaya militer, dengan standar kepresidenan yang dituntut netral, inklusif, dan menghormati keberagaman linguistik bangsa? Jawabannya akan menentukan narasi publik tentang kepemimpinan Prabowo di tahun-tahun mendatang.