Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kesejahteraan petani di Tanah Air saat ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang digelar di Senayan, Jakarta, pada Minggu. Menurut Prabowo, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa saat ini telah banyak petani yang mampu menyisihkan waktu dan biaya untuk berlibur ke luar negeri, sebuah kemajuan yang sebelumnya jarang terjadi di kalangan masyarakat agraris.
Peringatan Harkopnas ke-79 sendiri merupakan momentum tahunan yang menegaskan posisi koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional. Sejak era kemerdekaan, koperasi diperankan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, namun dalam praktiknya sering kali kalah pamor dibandingkan korporasi besar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan kemakmuran bagi petani, nelayan, dan buruh sebagai tulang punggung bangsa.
“Kita akan buat petani, nelayan, buruh makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten,” tegas Prabowo di hadapan peserta peringatan. Orasi tersebut mencerminkan visi pembangunan ekonomi yang berpusat pada daerah, bukan sekadar menumpuk pertumbuhan di ibu kota. Dengan memastikan perputaran uang tetap berada di wilayah asal, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil secara bertahap.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berusaha membalikkan kondisi historis di mana kekayaan rakyat dinilai tersedot keluar dari desa. Selama beberapa dekade, struktur ekonomi Indonesia cenderung mengalirkan nilai tambah ke pusat industri dan eksportir besar, sementara petani hanya menerima margin tipis. Kebijakan yang digagas melalui gerakan koperasi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan mampu mengembalikan manfaat pertumbuhan ekonomi langsung ke tangan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bersikap anti terhadap perusahaan besar. Sebagai negara berpenduduk besar, Indonesia membutuhkan peran seluruh kekuatan ekonomi, mulai dari koperasi, UMKM, sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga badan usaha milik daerah (BUMD). Konsep yang disebut Indonesia Incorporated menuntut seluruh elemen tersebut diperkuat secara bersamaan demi ketahanan nasional.
“Yang saya maksud Indonesia Incorporated, itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru,” ucapnya. Pandangan ini sejalan dengan cita-cita konstitusional yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang berwatak kerakyatan. Penguatan koperasi tidak dimaknai sebagai penggulingan pelaku usaha lain, melainkan sinergi yang saling menguatkan dalam ekosistem ekonomi nasional.
Optimisme Presiden terhadap kebangkitan gerakan koperasi juga ditunjukkan dengan keyakinannya bahwa lembaga tersebut akan menjadi kekuatan penopang kebangkitan Indonesia sebagai negara kaya dan kuat secara ekonomi. Ia menambahkan bahwa memperkuat koperasi bukan berarti memperlemah sektor lain, melainkan justru memperkuat semuanya. Pernyataan ini menjadi sinyal politik bahwa agenda reforma agraria dan ekonomi kerakyatan akan mendapat tempat dalam kebijakan strategis ke depan.
Meskipun demikian, tantangan nyata di lapangan tetap besar. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan petani masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan iklim ekstrem. Agar klaim peningkatan kesejahteraan tidak sekadar retorika, diperlukan infrastruktur logistik, akses pembiayaan murah, serta intervensi teknologi tepat guna yang menyentuh basis produksi. Program seperti Kopdes Merah Putih yang sempat digagas juga membutuhkan eksekusi konkret agar manfaatnya terukur.
Dari perspektif transformasi digital, pernyataan Presiden membuka peluang besar bagi industri teknologi dalam negeri. Dengan meningkatnya daya beli petani dan fokus pada ekonomi desa, adopsi platform agritech, sistem pembayaran digital, serta digitalisasi koperasi diprediksi akan meluas. Sinergi antara BUMN, startup, dan koperasi dapat menciptakan infrastruktur data yang transparan untuk monitoring kesejahteraan riil di pedesaan. Pada akhirnya, kemakmuran petani yang berkelanjutan akan sangat ditentukan oleh kemampuan ekosistem teknologi mendukung produktivitas dan distribusi secara adil.