Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi persatuan elite bangsa sebagai prasyarat kemajuan negara saat berpidato di hadapan pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Dalam sambutannya, Kepala Negara itu menegaskan tidak ada negara yang berhasil tanpa kolaborasi antar kaum pimpinan di seluruh lini kehidupan.
"Semua bangsa yang berhasil elitenya bisa bekerja sama. Semua negara yang gagal elitenya ribut," tegas Prabowo di hadapan sekitar 150 pengusaha yang hadir. Ia mendefinisikan elite bukan semata golongan privilegiasi, melainkan unsur pimpinan yang mencakup matriks lengkap: elite politik, ekonomi, intelektual, agama, budaya, seni, produsen, hingga buruh.
Pernyataan ini disampaikan tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang Prabowo sendiri sudah peringatkan sejak pertemuan di Hambalang, Agustus 2025. Saat itu, ia menyampaikan kepada Anindya Novyan Bakrie dan rombongan bahwa kondisi dunia akan bergejolak — ramalan yang kini terwujud dengan perang dagang, fluktuasi komoditas, dan polarisasi blok kekuatan.
Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengonfirmasi kehadiran seluruh pimpinan Kadin dari 38 provinsi serta tiga puluh asosiasi dan himpunan pengusaha. "Mereka ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah," ujar Anindya. Partisipasi masif ini menandakan keluwesan sektor swasta untuk mendengar arah kebijakan langsung dari Presiden.
Sejarawan dan pengamat politik menilai narasi Prabowo mencerminkan pembelajaran dari kasus negara gagal (failed state) yang kaya sumber daya buta tapi hancur karena elite saling memusuhi. Contoh klasik seperti Venezuela atau Zimbabwe menunjukkan bagaimana fragmentasi elite politik-ekonomi melumpuhkan kapasitas negara mengelola kekayaan alami.
Di konteks Indonesia, panggilan persatuan ini relevan mengingat sejarah panjang polarisasi elite pasca-1998 yang sering menghambat reformasi struktural. Dari revisi UU KPK, polemik Omnibus Law, hingga dinamika pilpres 2024, perpecahan elite sering membuat kebijakan bergoyang dan menunda transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.
Keterlibatan elite seni dan budaya dalam definisi Prabowo menarik perhatian. Selama ini, sektor kreatif sering terpinggirkan dalam dialog pembangunan nasional padahal kontribusi PDB ekonomi kreatif mencapai Rp 1.100 triliun (2023) dan menyerap 19 juta tenaga kerja. Mengikutsertakan pelaku seni ke meja kolaborasi menandakan geseran paradigma: budaya bukan aksesoris, tapi infrastruktur identitas dan daya saing bangsa.
Elite agama dan intelektual juga mendapat posisi strategis. Di negara mayoritas Muslim dengan keanekaragaman kepercayaan, konsensus elite agama menentukan stabilitas sosial. Sementara elite intelektual — akademisi, peneliti, pakar teknologi — menjadi mesin inovasi yang selama ini lemah terhubung ke industri. Prabowo tampak ingin memecah silo tersebut.
Kritikus namun mengingatkan: persatuan elite tidak berarti homogenisasi pemikiran atau penindasan disensus. Demokrasi butuh ruang perbedaan yang sehat. Bahaya timbul jika "persatuan" ditafsirkan sebagai kooptasi elite bisnis ke dalam orbit kekuasaan tanpa mekanisme akuntabilitas transparan. Pengalaman Orde Baru jadi pengingat: stabilitas tanpa keadilan menimbun ledakan sosial.
Langkah konkret selanjutnya diharapkan bukan hanya dialog ceremonial. Kadin menuntut deretan kebijakan turunan: penyederhanaan perizinan, certeza hukum investasi, reformasi birokrasi, hingga perlindungan harta kekayaan intelektual bagi pelaku seni. Tanpa produk hukum yang mengikat, janji kolaborasi berisiko jadi slogan musiman.
Prabowo menutup pidato dengan mengucapkan terima kasih kepada Kadin yang "sejak awal pemerintahan menunjukkan niat ingin bekerja sama dan berjuang bersama." Frasa "berjuang bersama" itu yang akan diuji realita di lapangan — apakah elite Indonesia benar-benar siap menurunkan ego sektoral demi matriks pembangunan yang Prabowo gambarkan, atau sejarah akan mencatat babak baru fragmentasi lain.