Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta publik berhenti mempertanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI dalam sektor pertanian. Menurutnya, aparat keamanan berada di bawah komando rakyat dan wajib membantu setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk di bidang pangan.
Pernyataan itu disampaikan saat Presiden menghadiri panen raya terintegrasi di Landasan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada Jumat pekan ini. Acara tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak di 43 titik di seluruh Indonesia yang melibatkan tiga matra TNI: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Komoditas yang dipanen meliputi tebu, kedelai, dan padi.
"Sudah enggak usah terlalu, 'Apa lah ini? Prosedur ini apa, kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut tanam jagung?'," ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan Sekretariat Presiden. Kalimat ini menepis anggapan bahwa pelibatan TNI-Polri keluar dari tugas pokok mereka.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan aparat di negara lain. "Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kalau di negara lain itu urusan kau," katanya. Ia pun meminta pihak asing untuk tidak ikut campur. "Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh, boleh enggak? Lu juga enggak kasihan sama kita," tambahnya.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan bahwa program ketahanan pangan harus menjadi gerakan nasional, bukan sekadar tugas Kementerian Pertanian. Panen raya yang digelar menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan aparat dalam mewujudkan swasembada pangan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas Prabowo sejak awal masa pemerintahannya. Ia menggadang target swasembada pangan dalam waktu dekat, termasuk mengurangi impor beras secara bertahap. Menurut rencana, TNI-Polri akan dikerahkan untuk membuka sawah baru, distribusi pupuk, serta penyuluhan pertanian.
Namun di sisi lain, langkah ini memicu diskusi hangat. Sejumlah pengamat menilai pelibatan aparat dalam urusan sipil berpotensi mengalihkan peran utama mereka sebagai penjaga keamanan dan pertahanan. Ada pula kekhawatiran tentang efektivitas jika personel tanpa latar belakang pertanian diterjunkan langsung.
Secara historis, keterlibatan militer dalam pertanian sudah pernah terjadi di Indonesia, terutama pada era Orde Baru melalui program ABRI Masuk Desa. Kini pendekatan serupa dihidupkan kembali dengan bingkai ketahanan pangan nasional. Sebagian akademisi mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengulangi masalah masa lalu seperti kurangnya transparansi dan efisiensi.
Prabowo tidak ambil pusing dengan pro-kontra tersebut. Dalam sambutannya ia justru kembali menekankan jasa petani dan nelayan. "Terima kasih petani, nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua," ucapnya.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas keterlibatan TNI-Polri dalam program padat karya pertanian. Menteri Pertanian akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk menjalankan instruksi Presiden. Sejumlah daerah siap menjadi percontohan bagi program ini.
Presiden optimistis bahwa dengan semangat gotong royong, target swasembada pangan bisa tercapai. "Ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, melainkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa," pungkasnya.
Di sisi lain, para pengamat mengingatkan perlunya pengawasan yang ketat. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan personel menjadi kunci agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Bagaimanapun, keputusan sudah diambil dan masyarakat kini menanti hasil nyata di lapangan: apakah keterlibatan aparat mampu menekan impor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.