Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen setelah lebih dari satu dasawarsa tidak mengalami penyesuaian. Kebijakan tersebut diumumkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan dan martabat jabatan kehakiman.
Kenaikan tersebut menyentuh hampir 300 persen untuk beberapa jenjang karier di lingkungan peradilan. Presiden menyebut langkah ini penting agar aparatur hukum memiliki harga diri dan terhindar dari praktik suap yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Selama 12 tahun terakhir, tunjangan dan pendapatan hakim relatif stagnan meski beban perkara terus meningkat. Ketidakseimbangan itu kerap memicu perbincangan di kalangan profesional hukum mengenai risiko korupsi struktural akibat tekanan ekonomi pada penyelenggara negara. Pemerintah menilai penyesuaian remunerasi sudah mendesak demi menjaga independensi pengadilan.
Latar belakang kebijakan ini juga terungkap dari obrolan antarpejabat tinggi hukum di Asia Tenggara. Ketua Mahkamah Agung Indonesia mendapatkan informasi langsung bahwa pendapatan ketua mahkamah agung di tanah air kini berada di atas rekan sejawatnya di Singapura. Hakim junior Indonesia rata-rata juga sudah menerima gaji lebih tinggi dibanding hakim junior Malaysia.
Perbandingan regional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai menempatkan posisi finansial aparatur peradilan pada tingkat kompetitif. Hal ini relevan karena mobilitas talenta hukum antarnegara mulai meningkat, meski secara alami hakim tidak seterasah pindah kebangsaan seperti profesi konsultan.
Dampak langsung dari kenaikan gaji dirasakan oleh ribuan hakim, panitera, dan petugas mahkamah di seluruh nusantara. Jumlah mereka tidak sampai 9.000 orang, sehingga pemerintah menilai beban fiskal untuk perumahan dan tunjangan masih dalam batas wajar. Masyarakat luas turut berkepentingan karena kualitas putusan pengadilan beririsan dengan kepastian hukum investasi dan perlindungan warga.
Di sisi lain, program perumahan khusus bagi hakim menjadi pelengkap strategi kesejahteraan. Presiden memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memprioritaskan pembangunan rumah untuk kelompok tersebut. Langkah ini dirancang agar hakim memiliki tempat tinggal layak dan tidak bergantung pada pihak lain yang berpotensi mengintervensi independensi mereka.
Kesejahteraan materiil diyakini berkorelasi dengan integritas. Prabowo menegaskan bahwa negara tidak ingin hakim hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, kehilangan kehormatan, atau rentan disuap. Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan politik bahwa pemerintah memandang perbaikan sistem hukum harus dimulai dari perbaikan nasib pelaksananya.
“Ketua Mahkamah Agung melapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia bahwa penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura,” ucap Presiden dalam taklimat tersebut. Ia menambahkan bahwa gaji rata-rata hakim paling junior di Indonesia sudah melampaui gaji rekan juniornya di Malaysia.
“Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri, kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan, kita tidak mau hakim kita bisa disogok,” tegas Prabowo. Kalimat tersebut merangkum filosofi di balik kebijakan remunerasi dan perumahan yang digulirkan menjelang paruh kedua masa jabatannya.
Ke depan, realisasi kenaikan gaji harus diikuti penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal mahkamah. Tanpa transparansi kinerja, lonjakan pendapatan berisiko hanya menjadi tambahan anggaran tanpa perbaikan pelayanan publik. Masyarakat akan menunggu apakah putusan pengadilan benar-benar lebih akuntabel setelah kesejahteraan membaik.
Tren peningkatan remunerasi aparatur negara diperkirakan berlanjut ke sektor lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan hukum dan perizinan. Pemerintah tampaknya menjadikan kehakiman sebagai ujung tombak pembenahan birokrasi agar kepercayaan investor dan warga terhadap negara kembali menguat di tengah tekanan ekonomi global.