Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato optimistisnya dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu. Di hadapan ribuan penggiat koperasi dari berbagai daerah, kepala negara menegaskan bahwa gerakan koperasi tanah air akan bangkit dan bertransformasi menjadi salah satu kekuatan utama penggerak perekonomian nasional.
Menurut Prabowo, kebangkitan tersebut akan dibangun melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berakar dari desa. Ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi instrumen penting yang memastikan perputaran uang dan nilai tambah ekonomi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sebaliknya mengalir keluar dari Indonesia. “Gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menyentil realitas ketimpangan yang selama ini dirasakan. Presiden menilai bahwa sebagian besar kekayaan yang dihasilkan oleh rakyat belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat luas. Padahal, pembangunan ekonomi sejati seharusnya dirasakan oleh petani, nelayan, dan buruh sebagai tulang punggung produksi nasional. Melalui koperasi yang diperkuat, aktivitas ekonomi diharapkan tumbuh berjenjang dari desa, kecamatan, hingga kabupaten sehingga multiplier effect-nya tertahan di tingkat lokal.
Penguatan dari bawah ini menjadi krusial karena struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sektor informal dan usaha mikro. Dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, koperasi dapat menahan arus migrasi tenaga kerja, mengurangi kemiskinan pedesaan, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah. Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat kecil adalah garansi stabilitas politik dan ekonomi jangka panjang.
Meski mengusung semangat ekonomi rakyat, presiden secara tegas membantah bahwa kebijakan ini bersifat eksklusif. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak anti terhadap perusahaan besar. Sebaliknya, Indonesia yang berpenduduk besar dan memiliki pasar luas membutuhkan sinergi antara koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), swasta, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Konsep yang disebut sebagai Indonesia Incorporated ini menuntut seluruh pelaku ekonomi saling memperkuat bukan saling mematikan. Koperasi diposisikan sebagai salah satu sokoguru perekonomian sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, namun penguatan tersebut harus berjalan beriringan dengan modernisasi sektor korporasi dan BUMN. Dengan demikian, daya saing nasional dapat dibangun tanpa meninggalkan akar sosial-ekonomi masyarakat.
Dari perspektif teknologi dan transformasi digital, ambisi kebangkitan koperasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Saat ini, banyak koperasi masih beroperasi secara konvensional dengan pencatatan manual dan akses pasar terbatas. Hadirnya platform digital, sistem pembayaran nontunai, serta integrasi dengan rantai pasok berbasis teknologi dapat menjadi katalisator agar koperasi benar-benar efisien dan transparan.
Ke depan, implementasi nyata dari pidato presiden akan bergantung pada regulasi pendukung, akses permodalan murah, serta literasi digital anggota koperasi. Jika ekosistem ini berjalan, kebangkitan koperasi bukan sekadar retorika, melainkan fondasi ekonomi inklusif yang memperkuat ketahanan nasional di tengah gejolak ekonomi global.