Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terkait etika politik pasca-pemilu saat merayakan Hari Koperasi Nasional Ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7). Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa pemimpin yang sengaja menganjurkan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas umum setelah kalah dalam kontestasi demokratis dapat dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa. "Siapa yang menang monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar. Itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di Republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat," tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta perayaan.
Pernyataan ini datang di tengah polarisasi politik yang masih terasa pasca Pemilihan Umum 2024. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan meski memiliki perbedaan pilihan politik, menekankan bahwa menghormati hasil demokrasi adalah kewajiban moral setiap pemimpin. Ia mengutip pengalaman pribadi yang telah lima kali mengikuti pemilihan presiden dan mengalami kekalahan sebanyak empat kali, namun tidak pernah mengarahkan pendukungnya melakukan aksi anarkis. "Saya maju lima kali pemilihan, empat kali kalah. Gak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya. Saya datang, saya hormat, saya kasih selamat," ujarnya dengan nada tegas.
Analogi sepak bola digunakan Presiden untuk menggambarkan semangat sportivitas yang seharusnya melekat dalam kontestasi politik. Menurutnya, persaingan merupakan hal wajar dalam demokrasi layaknya pertandingan di lapangan hijau, di mana pihak kalah harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan pihak menang tidak boleh menyombongkan diri. Dinamika ini diperkuat dengan contoh nyata kolaborasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), yang pada Pilpres 2024 berada di kubu lawan mendampingi Anies Baswedan, namun kini bekerja sama dalam kabinet.
"Ini Gus Imin, pertama bersama saya, habis itu tidak bersama saya, tetapi gak ada masalah, karena dalam hati Beliau, Beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang, Beliau bersama saya untuk Indonesia," kata Prabowo, menegaskan bahwa perbedaan politik bersifat sementara, sedangkan kepentingan bangsa bersifat permanen. Muhaimin pada Pilpres 2024 maju sebagai cawapres Anies Baswedan, bersaing dengan pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, namun realita politik pasca-pemilu menunjukkan fleksibilitas koalisi yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia.
Menutup pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik yang membangun, membedakannya dengan aksi destruktif. "Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi, waspada. Kita mau terima kritik," ujarnya. Namun, ia juga memberikan batasan tegas: "Jangan bisanya nyinyir. Kalau lu (kamu) gak setuju, lu gak mau bekerja, lu duduk aja baik-baik." Pernyataan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan ruang demokrasi dengan ketertiban hukum.
Konteks pidato ini relevan dengan upaya pemerintah memperkuat legitimasi pasca-pemilu yang penuh kontroversi. Sejumlah massa pendukung pasangan calon presiden yang kalah pernah menggelar aksi protes di beberapa titik, meskipun secara umum kondisi tetap kondusif. Pernyataan Prabowo berfungsi sebagai sinyal keras bagi elite politik untuk tidak memanfaatkan kekecewaan massa demi kepentingan pribadi atau golongan. Pakar politik dari CSIS, Yoes Kenawas, menilai retorik ini sebagai upaya "menetralisasi narasi kebencian" sekaligus menegaskan komitmen pada tata kelola yang berbasis hukum.
Dari perspektif hukum, pernyataan Presiden sejalan dengan Pasal 160 KUHP tentang pengkhianatan terhadap negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Ekspresi Pendapat di Muka Umum yang melarang tindakan anarkis. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyebut bahwa meski Presiden berhak menegaskan standar moral pemimpin, penegakan hukum terhadap "penganjur kerusuhan" harus melalui proses yudisis yang adil, bukan sekadar label politik. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi lawan politik di bawah guise menjaga ketertiban.
Secara luas, pidato ini memperkuat narasi "Indonesia Maju" yang mengusung stabilitas sebagai prasyarat pembangunan. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai alat perekat persatuan di tingkat akar rumput. Prabowo mengajak masyarakat untuk "bekerja untuk seluruh rakyat" dan meninggalkan budaya dengki serta aksi destruktif. Pesan ini diharapkan meresap ke level desa dan kelurahan, di mana koperasi beroperasi, guna menciptakan ketahanan sosial-ekonomi yang tidak mudah digoyahkan oleh isu-isu politik sementara.