Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7), untuk melantik 1.177 perwira muda yang baru lulus dari keempat akademi militer dan kepolisian. Dalam amanatnya, ia tidak hanya mengucapkan selamat, tetapi menyampaikan peringatan keras soal integritas — isu yang selama ini jadi luka parah dalam kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.
Jumlah perwira yang dilantik mencerminkan skala regenerasi yang masif. Sebanyak 512 orang berasal dari Akademi Militer (Akmil), 229 dari Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 dari Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 282 dari Akademi Kepolisian (Akpol). Keempat institusi ini adalah cetakan utama pemimpin taktis dan operasional yang nanti akan memegang kendali di garis depan, dari pos perbatasan hingga kepolisian sektor di pelosok negeri.
Prabowo memilih momen ini untuk menyoroti integritas bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus korupsi, penyelewengan dana, hingga keterlibatan narkoba dan judi yang melibatkan perwira TNI-Polri selama ini telah mengikis citra institusi. Presiden yang juga mantan Panglima TNI dan Menhan memahami betapa sulit membangun kepercayaan, namun betapa cepatnya kepercayaan itu hancur karena kesalahan sejumlah individu.
"Integritas adalah kehormatan seorang perwira," tegas Prabowo di hadapan para lulusan yang berbaris rapi di halaman istana. "Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan." Kalimat singkat itu membawa bobot sejarah: ia bicara sebagai komandan senior yang pernah menyaksikan dinamika internal ABRI/TNI selama puluhan tahun, termasuk masa reformasi yang memaksa militer mundur dari peran politik.
Peringatan soal narkoba dan judi tak sekadar retorik. Data internal Kepolisian dan TNI mencatat peningkatan kasus pelanggaran disiplin terkait penyalahgunaan narkoba dan judi online di kalangan personel beberapa tahun belakangan. Akses mudah ke platform judi digital dan tekanan ekonomi jadi pemicu. Prabowo menegaskan: "Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali Saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan kehormatanmu."
Di sisi lain, upacara ini juga jajaran penghargaan Adhi Makayasa bagi lulusan terbaik masing-masing akademi. Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol) menerima predikat itu. Penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi akademik, tapi penanda harapan institusi pada generasi baru yang dianggap bersih dari praktik lama.
Konteks politik pun tak terpisah. Prabowo memimpin kabinet yang menjanji reformasi birokrasi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. TNI dan Polri adalah dua pilar penegak hukum yang harus jadi teladan. Jika perwira muda saja sudah terserang virus korupsi sejak awal karir, roda reformasi akan macet di tingkat eksekusi. Pesan Prabowo adalah garis tepi: tidak ada ruang untuk "belajar jadi korup" di bawah kepemimpinan ini.
Analisis internal militer menunjukkan bahwa regenerasi perwira masa kini menghadapi tekanan ganda: tuntutan profesionalisme tinggi di era perang hibrid, serta godaan material dari lingkungan yang semakin konsumtif. Sistem pendidikan di akademi sudah disisipi mata kuliah etika dan anti-korupsi, tapi ujian nyata terjadi di unit-unit pertama penempatan. Di sinilah peran pembina dan atasan langsung menentukan apakah nilai integritas itu hidup atau hanya jadi slogan.
Publik Indonesia sudah lelah dengan narasi "beberapa orang yang menodai nama baik institusi." Masyarakat menuntut akuntabilitas sistemik, bukan hanya sanksi individu. Upacara Praspa hari ini jadi momen krusial: apakah 1.177 perwira baru ini akan jadi agen perubahan, atau hanya mengulang siklus lama? Jawabannya tidak ada di sumpah hari ini, tapi di keputusan harian mereka selama 20-30 tahun ke depan.
Langkah selanjutnya ada di tangan Pimpinan TNI dan Kapolri. Regenerasi ini butuh sistem pengawasan internal yang tajam, rotasi jabatan yang mencegah kekuasaan terpusat terlalu lama, dan proteksi bagi pelapor pelanggaran (whistleblower). Tanpa infrastruktur integritas yang kuat, amanat presiden hanya akan jadi catatan sejarah tanpa dampak nyata di lapangan.