Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan target penyelesaian jalan sejajar rel kereta di Pasar Minggu pada awal 2027 sekaligus memerintahkan percepatan pembangunan ulang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang rusak akibat tabrakan truk. Sejumlah langkah preventif dan penataan utilitas juga digulirkan pada Kamis (16/7) guna meminimalisasi gangguan lalu lintas di ibu kota.
Kebijakan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas, Jakarta Timur. Orang nomor satu di Jakarta itu menegaskan perbaikan jalan di koridor Pasar Minggu harus tuntas paling lambat awal tahun depan. Ia juga mengagendakan rapat khusus pekan depan untuk menuntaskan polemik JPO Tendean yang terpelanting setelah ditabrak truk crane pengangkut alat berat.
Rentetan peristiwa ini tidak muncul dari ruang hampa. Beberapa pekan terakhir, ibu kota dihantui insiden struktur jalan layang dan penyeberangan pejalan kaki yang rusak karena kendaraan overdimension. JPO Tendean menjadi simbol kerentanan infrastruktur perkotaan terhadap pengawasan beban angkut. Dishub DKI pun mengambil inisiatif memasang rambu batas ketinggian di JPO, flyover, hingga underpass.
Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dody Setiono, inventarisasi kebutuhan rambu sedang berjalan. Tujuannya tunggal: mencegah terulangnya JPO roboh tertabrak truk. Langkah ini krusial karena ruas jalan elevated di Jakarta padat dilintasi logistik berat yang kerap melampaui tinggi aman.
Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyoroti praktik penataan kabel utilitas yang kerap terpisah dari proyek lain. Ia meminta pengerjaan kabel digabung dengan renovasi trotoar, saluran, maupun proyek Perumda PAM Jaya. Cara ini diproyeksikan memangkas kemacetan akibat bongkar-pasang jalan berulang yang mengganggu warga.
Dampak dari kebijakan ini melampaui sekadar perbaikan fisik. Bagi pengguna jalan, kepastian rambu batas tinggi menekan risiko kecelakaan struktural. Bagi pejalan kaki, akses melintas JPO diharapkan kembali aman dalam waktu dekat. Penataan kabel serentak juga berpotensi mengurangi genangan dan semrawutnya utilitas di trotoar.
Dari kacamata tata kota, Jakarta menghadapi beban infrastruktur tua yang beririsan dengan lonjakan mobilitas. Perbaikan koridor Pasar Minggu misalnya, menyentuh area padat penduduk sekaligus jalur commuter line. Keterlambatan penuntasan berarti penumpukan kemacetan di selatan Jakarta yang sudah menggunung.
Pramono juga memastikan revitalisasi Masjid Raya Jakarta Islamic Centre (JIC) di Koja, Jakarta Utara, masuk tahap perhitungan. Meski bukan infrastruktur lalu lintas, pembaruan fasilitas keagamaan ini menunjukkan pendekatan pemprov yang membagi fokus antara utilitas publik dan ruang sosial warga.
"Saya sudah meminta untuk (perbaikan) jalan tersebut selambat-lambatnya harus bisa selesai awal tahun depan," ucap Pramono merujuk koridor Pasar Minggu. Pernyataan serupa ia ulang untuk JPO Tendean: "Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean."
Dody Setiono menambahkan bahwa pemasangan rambu batas ketinggian akan menyasar lokasi yang belum dilengkapi. Identifikasi dilakukan agar intervensi tepat sasaran而非 massal tanpa data. Pendekatan berbasis inventarisasi ini lebih rasional ketimbang reaksi insidental pasca-insiden.
Ke depan, rapat khusus JPO Tendean akan menentukan skema pendanaan dan kontraktor percepatan. Penyelesaian jalan Pasar Minggu bergantung pada koordinasi lintas dinas agar tidak bentrok dengan jadwal KRL. Penataan kabel terpadu butuh komitmen operator telekomunikasi dan PLN mematuhi jadwal pemprov.
Tren penataan infrastruktur Jakarta tampak bergeser ke arah pengawasan preventif dan kolaborasi antarproyek. Jika dieksekusi konsisten, warga bisa menikmati ruas jalan dan JPO yang tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga tahan terhadap kelalaian operasional kendaraan berat.
Perspektif Indonesia menunjukkan bahwa masalah serupa tidak eksklusif Jakarta. Kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Medan memiliki JPO serta flyover dengan risiko tabrakan serupa. Standardisasi rambu batas tinggi secara nasional layak dipertimbangkan Kementerian Perhubungan agar tidak hanya ibu kota yang terlindungi.