Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka suara soal realisasi anggaran pendidikan yang tercatat di bawah 20 persen dari total belanja negara sepanjang 2025. Dalam sambutan di Yogyakarta, Kamis (16/7/2026), bendahara negara itu menegaskan penyimpangan persentase itu bukan disebabkan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan oleh kebutuhan mendadak penanganan bencana yang melanda Aceh dan Sumatera tahun lalu.
Purbaya menguraikan bahwa sejak tahap penyusunan APBN, desain alokasi pendidikan sudah dikunci di atas ambang batas konstitusi 20 persen. Namun, realisasi belanja negara membengkak drastis ketika pemerintah harus mengeluarkan dana darurat dalam skala besar untuk tanggap bencana. Akibatnya, porsi pendidikan terhadap total belanja ikut menyusut meski nilai nominalnya justru tidak berkurang.
"Sebenarnya begini, anggaran pendidikan itu desainnya sudah 20 persen lebih, tapi ketika ada bencana di Aceh dan lain-lain, semua jadi menggelembung," ujar Purbaya. Lonjakan belanja tak terduga di sektor kebencanaan itulah yang ia sebut sebagai penyebab utama mengecilnya proporsi pendidikan di APBN.
Kendati total belanja negara melonjak, Purbaya menegaskan nominal anggaran pendidikan tetap utuh. Masalahnya, kata dia, kementerian terkait belum sempat menyerap seluruh alokasi yang sudah disediakan. Faktor penyerapan lambat ini memperparah tampilan realisasi di laporan akhir tahun.
Mekanisme regulasi justru menambah kompleksitas. Ketika belanja darurat mendorong total APBN naik, misalnya sebesar Rp 100 triliun, maka anggaran pendidikan wajib ikut naik 20 persen dari tambahan tersebut untuk memenuhi ketentuan proporsional. "Kalau saya harus tambah Rp 100 triliun di tempat lain, tempatnya tetap harus naik 20 persen kan," jelasnya.
Penyesuaian mendadak seperti ini, menurut Purbaya, sulit diantisipasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum tentu siap menyerap injeksi dana masif dalam waktu singkat. "Dan kalau ditambahkan langsung ke pos pendidikan juga kadang-kadang tak siap juga," imbuhnya.
Dinamika ini mengungkap dilema struktural penganggaran berbasis persentase konstitusional. Ketika belanja tidak terencana melonjak di satu sektor, seluruh komposisi APBN tergeser dan memicu reaksi berantai yang justru membebani sektor yang seharusnya diprioritaskan. Pendidikan jadi korban kolateral dari ketidakfleksibelan rumus proporsional.
Purbaya meminta pembahasan soal anggaran pendidikan tidak berhenti pada angka persentase semata. Fokus harus dialihkan ke efektivitas belanja: bagaimana dana yang tersedia benar-benar menaikkan kualitas pendidikan. "Yang harus ditanyakan adalah bagaimana belanja itu bisa menaikkan kualitas pendidikan," tegasnya.
Komitmen konstitusional tetap dijaga. Purbaya berjanji rancangan anggaran pendidikan tahun-tahun mendatang akan dirancang di level minimal 20 persen atau lebih sejak tahap penganggaran. Ia menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan keseimbangan kebutuhan pembiayaan antar sektor secara cermat.
"Pasti nanti, tahun-tahun ke depan, anggaran pendidikan 20 persen atau bahkan lebih dari yang dianggarkan. Desainnya tetap menjaga porsi anggaran sesuai ketentuan," pungkas Purbaya.