Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan status Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat menjadi fasilitas rawat inap mulai 2026. Langkah ini diambil untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga yang selama ini harus menempuh perjalanan sekitar dua jam ke rumah sakit terdekat.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung Puskesmas Mandrehe pada Jumat pekan ini. Ia menegaskan bahwa penambahan layanan rawat inap dilakukan melalui penguatan fasilitas, penyediaan tempat tidur, serta penempatan tenaga kesehatan yang memadai. Masyarakat Kecamatan Mandrehe selama ini sangat bergantung pada fasilitas tersebut karena akses ke rumah sakit umum daerah membutuhkan waktu tempuh yang tidak singkat.
Keterbatasan layanan di puskesmas daerah kepulauan seperti Nias Barat bukan persoalan baru. Wilayah ini memiliki tantangan geografis berupa pemukiman yang tersebar dan akses transportasi yang belum merata. Warga yang membutuhkan perawatan lebih dari sekadar rawat jalan kerap kali harus dirujuk ke fasilitas di ibu kota kabupaten atau luar pulau.
Peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe merupakan kelanjutan dari pembangunan rumah sakit di Kepulauan Nias oleh pemerintah pusat. Meski rumah sakit tersebut sudah beroperasi, lokasinya belum menjangkau seluruh warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat administrasi kabupaten. Puskesmas dengan layanan rawat inap menjadi jembatan pelayanan sebelum rujukan berjenjang diperlukan.
Kebijakan ini juga menyentuh aspek ketersediaan dokter spesialis yang selama ini langka di daerah terluar. Pemprov Sumut menyiapkan skema rotasi dokter dari rumah sakit umum daerah untuk mengisi layanan di Mandrehe sambil menunggu lulusan program pendidikan spesialis. Saat ini sudah ada tenaga medis asal daerah yang sedang menempuh pendidikan spesialis.
Kerja sama dengan perguruan tinggi turut menjadi kunci. Pemprov Sumut menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada untuk memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri Kepulauan Nias. Dokter residen dari kedua kampus itu juga akan ditempatkan secara bergiliran di puskesmas tersebut.
Dampak kebijakan ini melampaui sekadar penambahan tempat tidur. Masyarakat tidak lagi otomatis dirujuk ke rumah sakit untuk layanan seperti persalinan, penyakit dalam, kesehatan anak, hingga anestesi. Kehadiran alat kesehatan penunjang, termasuk pemeriksaan kehamilan empat dimensi, akan mengurangi kebutuhan rujukan jauh yang memberatkan biaya warga.
Bagi Indonesia secara umum, penguatan puskesmas rawat inap di daerah kepulauan relevan dengan upaya pemerataan layanan kesehatan nasional. Masalah serupa dialami wilayah seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah, di mana fasilitas rujukan utama berjarak sangat jauh dari permukiman warga. Model rotasi dokter dan beasiswa lokal bisa menjadi cetak biru untuk provinsi lain.
Kepala Puskesmas Mandrehe Karsa menyambut rencana tersebut dengan catatan data lapangan. Ia menyebut bahwa 20 hingga 30 persen pasien selama ini harus dirujuk ke RSUD Pratama karena keterbatasan layanan. Dengan penambahan kapasitas, tindakan medis yang lebih beragam dapat dilakukan di fasilitas yang lebih dekat dengan warga.
Bobby Nasution menargetkan puskesmas tersebut mampu memberikan layanan medis multidisiplin dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Nias Barat juga diminta melengkapi sarana penunjang agar puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai posko kesehatan dasar. Sinergi antarlevel pemerintahan menjadi penentu keberhasilan transformasi layanan.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa penambahan puskesmas rawat inap akan berlanjut di sejumlah titik di Sumut. Pemprov menargetkan 20 puskesmas naik kelas menjadi rawat inap pada tahun berjalan sebelum Mandrehe menyusul pada 2026. Jika skema pendidikan dan rotasi tenaga medis berjalan, daerah terluar tidak lagi kekurangan dokter spesialis dalam jangka panjang.
Tren penguatan layanan primer di kepulauan terbuka peluang bagi industri kesehatan lokal, terutama penyediaan alat medis dan sistem rujukan digital. Integrasi data antarfasilitas akan mempermudah pemantauan pasien yang sebelumnya harus menunggu rujukan fisik. Ke depan, kemandirian layanan kesehatan daerah seperti Nias Barat akan menjadi indikator keberhasilan desentralisasi kesehatan nasional.