Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menanggapi kasus teror bom yang melibatkan siswa Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan. Menteri Abdul Mu'ti memastikan identitas anak yang diduga mengirim surat ancaman tidak akan disebarluaskan, langkah yang diambil untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Keputusan ini diambil setelah polisi mengamankan seorang siswa kelas 5 sebagai terduga pelaku pengiriman surat berisi ancaman ledakan ke sekolahnya sendiri.
Di sisi lain, data terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap fenomena mengkhawatirkan di birokrasi. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 2.663 Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi kecanduan judi online (judol). Angka ini didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya PPPK paruh waktu. Kebocoran data ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan dan kesejahteraan pegawai kontrak di sektor publik.
Kasus teror bom di SD Srengseng Sawah 15 memang mengejutkan publik. Surat ancaman ditemukan pada awal pekan lalu, memicu evakuasi siswa dan guru serta penyelidikan kepolisian. Anak yang diduga pelaku ternyata murid sekolah yang sama. Polisi telah menyerahkan kasus ke Unit Pelayanan Peradilan Anak (UPPA) Polda Metro Jaya, mengingat pelaku masih di bawah umur. Pendekatan restorative justice menjadi pilihan utama, dengan fokus pada pembimbingan dan rehabilisasi, bukan proses pidana konvensional.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan perlindungan identitas anak bukan berarti melanggar hukum, melainkan menjamin hak anak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pendidikan yang berkelanjutan. "Kita tidak boleh membiarkan anak itu dijadikan korban bullying kedua kalinya oleh lingkungan yang seharusnya melindunginya," ujarnya. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, mengeluarkan arahan soal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat. Ia menuntut suasana aman, nyaman, dan bebas perpeloncoan bagi siswa baru. Sekolah Rakyat merupakan program unggulan pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dan Gus Ipul ingin memastikan program ini tidak menimbulkan trauma baru bagi penerimanya.
Data judol di Jawa Barat mengungkap lapisan masalah yang lebih dalam. Dominasi PPPK paruh waktu di daftar terindikasi — yang gajinya jauh di bawah UMR dan tidak memiliki jaminan pensiun — menunjukkan korelasi antara tekanan ekonomi dan kerentanan terhadap judi online. Sekretaris Daerah Jawa Barat Bey Machmudin mengakui sulitnya deteksi dini karena judol bersifat rahasia dan transaksinya digital. Pemprov kini menyiapkan tim rehabilitasi dan sanksi administratif bagi terbukti terlibat.
Kasus ini memicu diskusi publik soal sistem rekrutmen PPPK. Pakar administrasi negara menilai skema kontrak paruh waktu menciptakan precariat — pekerja rentan tanpa keamanan sosial. Tanpa BPJS Ketenagakerjaan yang memadai dan penghasilan tidak pasti, celah untuk pinjol ilegal dan judol jadi terbuka lebar. Beberapa fraksi DPRD Jawa Barat sudah mengusulkan audit menyeluruh terhadap kesejahteraan PPPK.
Di bidang keagamaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan alokasi uang muka Rp4 triliun untuk persiapan haji 2027. Dana ini diperlukan untuk pemesanan paket layanan operasional ibadah haji tahun 1448 Hijriah. Langkah dini ini bertujuan menghindari keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana jemaah sering keberatan soal akomodasi dan transportasi di Tanah Suci.
Simultaneously, Kementerian Agama (Kemenag) menyusun materi pendidikan pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di satuan pendidikan keagamaan. Langkah ini merupakan respons atas dinamika sosial yang dinilai mengancam nilai-nilai agama dan ketatanegaraan. Materi akan diintegrasikan ke kurikulum pendidikan agama dan budi pekerti, dengan pendekatan dialogis dan berbasis argumentasi keagamaan, bukan sekadar larangan kering.
Kelima isu ini — bullying, judol di birokrasi, MPLS Sekolah Rakyat, persiapan haji, dan pendidikan anti-LGBTQ — memetakan lanskap kebijakan sosial Indonesia saat ini. Pemerintah terpaksa berlari di dua jalur: penegakan hukum dan pencegahan melalui pendidikan. Keduanya butuh koordinasi lintas kementerian yang ketat, bukan kerja terpisah-pisah seperti yang sering terjadi.
Ke depan, pengawasan judol di lingkungan ASN harus naik level. Bukan hanya deteksi transaksi mencurigakan, tapi perbaikan sistem kesejahteraan pegawai kontrak. Sementara untuk kasus anak di SD Srengseng Sawah, keberhasilan restorative justice akan jadi uji nyata komitmen Indonesia pada konvensi hak anak. Masyarakat menunggu: apakah sistem benar-benar melindungi, atau justru mengeksklusi yang paling rentan?