Militer Amerika Serikat melancarkan ratusan serangan udara ke berbagai lokasi di Iran sepanjang pekan lalu, menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai 300 lainnya menurut catatan pejabat kesehatan Iran. Operasi tersebut menyasar instalasi militer di pesisir selatan dan sekitar Selat Hormuz, kendati telah ada kesepakatan gencatan senjata sebelumnya.
Washington menerapkan kembali blokade laut terhadap Iran sebagai bagian dari eskalasi ini. Teheran merespons dengan menyerang fasilitas militer AS di sejumlah negara di kawasan, memicu kekhawatiran akan kembalinya perang terbuka di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem al-Budaiwi pada Rabu mengecam serangan Iran ke Bahrain, Kuwait, dan Yordania yang melukai personel militer Kuwait sebagai tindakan yang membahayakan stabilitas regional.
Ketegangan ini bermula dari agresi militer AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Setelah kesepakatan awal pada 17 Juni, aktivitas di Selat Hormuz sempat pulih secara terbatas. Namun, serangan kapal pada 6–7 Juni dan blokade pelabuhan Iran oleh AS kini mengancam jalur tersebut kembali lumpuh total.
Iran memiliki lebih dari 30 pulau di perairan selatannya, beberapa di antaranya berada tepat di sepanjang Selat Hormuz dan membentuk busur pertahanan. Pulau-pulau ini memberi Teheran posisi maju untuk memantau lalu lintas kapal serta menempatkan rudal, drone, dan kekuatan angkatan laut. Letak geografis itu juga melindungi infrastruktur minyak dan gas penting di koridor energi tersibuk dunia.
Ledakan dilaporkan terjadi di Aqqala, Ahvaz, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Isfahan, Jask, Qeshm, dan belasan kota serta pulau lain di pesisir dan daratan Iran. Data Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) menunjukkan serangan AS sebelumnya juga terjadi pada Mei dan Juni di Bandar Abbas, Bandar-e Lengeh, Kong, Qeshm, serta pangkalan angkatan laut Shahid Raahbar.
Bagi Indonesia, peristiwa ini bukan sekadar berita konflik luar negeri. Negara kita heavily mengandalkan impor minyak dan gas, serta sebagian pasokan dialirkan melalui rute Timur Tengah. Apabila Selat Hormuz benar-benar tertutup, harga energi di dalam negeri berpotensi melonjak dan berimbas pada inflasi sektor transportasi serta industri.
Dampak serupa pernah dirasakan saat krisis Selat Hormuz 2019, ketika biaya logistik domestik naik signifikan. Kali ini, ancaman tambahan datang dari Bab al-Mandeb di Yaman yang bisa ditutup oleh Houthi atas dukungan Iran. Bila dua choke point itu lumpuh bersamaan, seperempat energi dunia dan sebagian besar ekspor Asia ke Eropa terblokir.
Sebelum perang Februari lalu, sekitar 100 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari, separuhnya adalah tanker yang mengangkut 20 juta barel minyak mentah atau seperlima konsumsi global. Setelah pembukaan sementara pasca-17 Juni, PortWatch mencatat hanya 603 kapal melintas hingga 12 Juli, rata-rata 24 kapal per hari. Angka itu jauh di bawah kondisi normal.
Analis pertahanan di Teheran, Mehdi Yazdi, menyatakan satu-satunya tuas pencegah Iran adalah Selat Hormuz. "Jika Iran meninggalkan Selat Hormuz karena negosiasi atau alasan lain, mereka tidak hanya kehilangan strategri tekanan, tetapi juga kendali atas proses diplomasi," ujar Yazdi. Ia menegaskan serangan AS dari negara kawasan menjadikan basis militer AS di sana target sah bagi Iran.
Qatar dan Uni Emirat Arab turut mencegat rudal serta drone dalam beberapa hari terakhir. GCC menyebut serangan Iran sebagai eskalasi tak lazim yang mengabaikan norma internasional. Situasi tersebut memperbesar risiko konflik meluas ke negara-negara Teluk yang selama ini netral.
Ke depan, blokade AS diperkirakan akan membatasi ekspor minyak Iran dan memicu kenaikan harga komoditas energi global. Pasar saham di Asia, termasuk Indonesia, berpotensi volatile jika pasokan terputus. Pemerintah di Jakarta perlu mempertimbangkan diversifikasi rute impor serta percepatan transisi energi untuk meredam guncangan eksternal.
Proyeksi terburuk adalah penutupan bersama Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb yang menghentikan 27 persen perdagangan minyak maritim dan 20 persen perdagangan LNG dunia. Bagi Indonesia yang rentan terhadap shock harga energi, mitigasi strategis harus disiapkan sejak sekarang而非 menunggu krisis benar-benar terjadi.