Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan Rp155 miliar dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperbaiki jalan dan irigasi guna menopang distribusi hasil pertanian. Langkah tersebut menyasar lebih dari separuh ruas jalan kabupaten yang selama ini rusak dan menghambat mobilitas warga serta kelancaran logistik pangan.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyatakan penggunaan dana TKD Tambahan itu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026. Fokus utamanya adalah sektor yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, meliputi infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Rapat koordinasi penggunaan dana digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara pada 16 Juli 2026.
Kondisi geografis Simalungun menjadikan infrastruktur penghubung sangat krusial. Dari total panjang jalan kabupaten, sekitar 910 kilometer berada dalam kondisi rusak. Kerusakan ini bukan sekadar persoalan transportasi harian, tetapi langsung memotong rantai pasok komoditas pertanian dari desa ke pusat pengumpulan maupun pasar regional.
Sebagai salah satu sentra pertanian di Sumatera Utara, Simalungun tengah didorong menjadi lumbung pangan nasional. Pada Maret lalu, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan benih untuk 22 ribu hektare lahan. Dukungan itu menegaskan posisi strategis daerah tersebut, sekaligus memperlihatkan bahwa tanpa jalan memadai, produktivitas tinggi tidak cukup menjamin ketahanan pangan daerah.
Alokasi Rp155 miliar setara 37,5 persen dari total TKD Tambahan 2026 senilai Rp412,93 miliar. Angka ini menjadi alokasi terbesar kedua setelah sektor pendidikan yang menerima Rp175 miliar. Pendidikan sendiri difokuskan pada peningkatan infrastruktur sekolah serta sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Sektor kesehatan mendapat Rp14,2 miliar untuk rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah, plus pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Sementara sektor pertanian dianggarkan Rp16,56 miliar guna mendukung peningkatan ketahanan pangan secara langsung. Komposisi ini menunjukkan upaya pemerataan dampak dari dana transfer pusat ke berbagai layanan dasar.
Hingga 15 Juli 2026, realisasi penggunaan TKD Tambahan di Simalungun mencapai Rp77 miliar atau 18,84 persen dari total alokasi. Realisasi belanja daerah secara keseluruhan tercatat 40,97 persen. Kecepatan serapan ini menjadi perhatian karena cuaca dan bencana bisa mengganggu pelaksanaan fisik di lapangan.
Di tengah percepatan pembangunan internal, Pemkab Simalungun juga menyalurkan Bantuan Keuangan Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR Kastorius Sinaga mencatat Simalungun sebagai daerah pertama yang mengirim surat komitmen bantuan tersebut. "Pemerintah Kabupaten Simalungun ini jadi daerah pertama yang menyampaikan surat komitmen pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Utara," ujarnya.
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Fernando H. Siagian menilai perencanaan Simalungun sudah membaik. Ia mengingatkan perlunya penguatan kesiapsiagaan bencana melalui command center, pemanfaatan Starlink di wilayah rawan, serta drone untuk antisipasi kebakaran hutan. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan menegaskan TKD Tambahan wajib berpedoman pada SE Mendagri dan bukan untuk operasional aparatur.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menekankan realisasi cepat demi meminimalkan hambatan cuaca. "Pemkab patut siaga terhadap dampak El Nino yang berpotensi mendatangkan bencana seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan lainnya," katanya. Peringatan itu selaras dengan arahan Kepala Satgas Tito Karnavian yang memberi keluasan penggunaan TKD untuk infrastruktur rawan bencana.
Ke depan, Simalungun perlu memastikan penyerapan dana tepat waktu sebelum puncak risiko cuaca ekstrem. Perbaikan 910 kilometer jalan tidak hanya menyelesaikan masalah logistik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi pedesaan. Jika terealisasi, daerah ini berpeluang lebih cepat menjadi penyangga pangan Sumut dan nasional.
Tren penggunaan TKD Tambahan untuk infrastruktur dasar diperkirakan berlanjut di daerah lain. Sinergi antara pusat dan daerah dalam mitigasi bencana akan menentukan ketahanan ekonomi lokal. Keberhasilan Simalungun bisa menjadi model alokasi anggaran berbasis dampak langsung bagi kabupaten agraris lainnya.