Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya dalam kondisi aman, meski sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sempat mengalami kelangkaan. Akar persoalan bukan terletak pada pasokan, melainkan terganggunya distribusi akibat berkurangnya jumlah pengemudi truk tangki pengangkut BBM.
Guna mengatasi krisis logistik berskala lokal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut langsung berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri. Langkah darurat ini diambil usai rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan P. Diponegoro, Medan, pada Selasa, 14 Juli. Bobby meminta personel TNI dan Polri bersiaga sejak malam hari yang sama untuk membantu proses distribusi BBM.
Berdasarkan penjelasan dari Pertamina, kelangkaan di SPBU terjadi karena adanya pemberhentian massal pengemudi truk tangki. Kondisi ini menyebabkan armada pengangkut tidak dapat beroperasi secara normal untuk mendistribusikan BBM dari depot ke titik penjualan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Putra Harahap, membeberkan bahwa persoalan utamanya berada pada pembenahan manajemen supir armada di vendor-vendor resmi pengangkut BBM.
Fakta ini mengungkap rentannya rantai pasok logistik energi ketika bergantung pada pihak ketiga. Meskipun ketersediaan BBM di tingkat hulu terbilang stabil, kelemahan pada sektor hilir berupa manajemen tenaga kerja dapat langsung memicu krisis di tengah masyarakat. Bobby menyoroti bahwa perekrutan maupun pemberhentian pengemudi merupakan urusan internal korporasi yang menjadi kewenangan penuh Pertamina beserta vendor mereka.
Namun, orang nomor satu di Sumut itu menyayangkan minimnya koordinasi preventif. Menurutnya, jika pemerintah daerah mendapatkan informasi lebih awal terkait potensi gangguan operasional, langkah antisipasi dapat dilakukan jauh lebih cepat. Ia menekankan bahwa persoalan internal perusahaan tidak boleh berdampak langsung kepada masyarakat luas yang membutuhkan akses energi harian.
Gangguan distribusi ini berdampak signifikan terhadap mobilitas warga dan roda perekonomian di Sumatera Utara. Sektor transportasi umum, logistik barang, hingga aktivitas usaha kecil menengah langsung terhambat ketika antrean panjang mulai mengular di depan SPBU. Kejadian di Sumut menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional tidak hanya soal volume produksi, tetapi juga ketahanan infrastruktur dan manajemen SDM di level distribusi.
Secara nasional, pola distribusi BBM di Indonesia memang sangat bergantung pada jaringan darat menggunakan truk tangki, terutama untuk wilayah di luar pulau Jawa yang belum sepenuhnya terjangkau pipa transmisi. Ketergantungan pada vendor logistik pihak ketiga ini kerap menjadi titik lemah. Jika terjadi gejolak industrial seperti pemutusan hubungan kerja atau mogok kerja massal, maka sistem yang ada akan langsung kewalahan.
Di sisi lain, keterlibatan TNI dan Polri dalam mendistribusikan BBM merupakan langkah luar biasa yang biasa ditempuh pemerintah saat kondisi darurat. Meski bersifat sementara, intervensi keamanan ini penting untuk memastikan pasokan strategis tidak terputus. Namun, solusi jangka panjang harus berupa perbaikan tata kelola rekrutmen dan kesejahteraan pengemudi agar insiden serupa tidak terulang.
"Tadi disampaikan Pertamina, sebenarnya bukan BBM-nya yang langka. Yang menjadi kendala adalah distribusinya karena pengemudi truk pengangkut BBM berkurang," ujar Bobby menanggapi kondisi terkini. Ia menambahkan, pihaknya meminta tim TNI dan Polri bersiap menunggu arahan jumlah personel yang dibutuhkan Pertamina untuk mengawal distribusi.
Sementara itu, Dedy Jaminsyah menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intens dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). "Pak Gubernur meminta dalam dua hari ini harus sudah normal, dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen mengupayakannya secepat mungkin," kata Dedy. Ia menegaskan bahwa masalah kesulitan BBM ini menjadi atensi serius karena sudah mengganggu aktivitas masyarakat.
Ke depan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berupaya menormalkan distribusi dengan menambah armada pengangkutan. Langkah ini diharapkan mampu memenuhi lonjakan permintaan di SPBU-SPBU setelah beberapa hari mengalami kelumpuhan distribusi. Pemprov Sumut juga terus memantau pergerakan personel gabungan guna memastikan target dua hari benar-benar tercapai.
Bobby menekankan agar masalah yang ada di internal Pertamina bersama vendor segera diselesaikan tuntas. Masyarakat tidak boleh kembali menjadi korban dari sengketa atau perombakan manajemen internal perusahaan pelat merah. Transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara korporasi dan pemerintah daerah akan menjadi kunci agar kelancaran distribusi energi di Sumut terjaga di masa mendatang.