Washington, DC – Amerika Serikat kembali menunjukkan kegelisahannya di tengah konflik berkepanjangan dengan Iran. Departemen Pertahanan AS kini menekan para kontraktor militer untuk mempercepat produksi senjata, terutama rudal dan amunisi, yang persediaannya disebut semakin menipis. Desakan ini disampaikan melalui memo resmi yang ditandatangani Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg pada Rabu pekan ini.
Memo tersebut memberikan tenggat waktu 21 hari bagi para pemimpin perusahaan senjata untuk mengajukan rencana konkret. Rencana itu harus mencakup langkah-langkah untuk mempercepat jadwal pengiriman secara agresif atau meningkatkan kapasitas produksi untuk kemampuan militer yang dianggap krusial. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; eskalasi perang melawan Iran dalam beberapa pekan terakhir telah menguras gudang persenjataan AS secara signifikan.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, membenarkan keberadaan memo tertanggal 5 Agustus tersebut. Ia menyebut memo itu akan menjadi acuan bagi penyusunan anggaran tahun fiskal 2028 yang akan diajukan ke Kongres. Menurutnya, kerja sama langsung dengan industri bukanlah hal baru, melainkan bagian dari upaya membangun kembali basis industri pertahanan AS yang selama ini dianggap bermasalah.
“Wakil Menteri Feinberg adalah pemimpin yang berperan penting dalam upaya tersebut; beliau memimpin kerja keras untuk membenahi sistem pengadaan kita yang rusak, ketinggalan zaman, dan sangat rumit,” ujar Parnell kepada CNN. Pernyataan ini menegaskan bahwa masalah yang dihadapi AS bukan hanya soal medan perang, tetapi juga birokrasi pengadaan yang lamban.
Kekhawatiran akan menipisnya stok senjata bukan isapan jempol. Tiga sumber yang mengetahui data internal Pentagon mengungkapkan bahwa stok rudal pencegat, termasuk Patriot dan THAAD, berada di titik kritis. Data ini sejalan dengan laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pekan lalu.
CSIS memperkirakan stok rudal Patriot milik AS kini tersisa kurang dari 827 unit. Sementara itu, rudal pencegat balistik THAAD diperkirakan tersisa kurang dari 278 unit. Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan stok sebelum perang yang mencapai sekitar 2.200 rudal Patriot dan 452 rudal THAAD. Ketiga sumber tersebut mengatakan perkiraan CSIS mendekati angka resmi pemerintah.
Sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD merupakan garda terdepan militer AS untuk melumpuhkan rudal balistik musuh. Setiap unitnya dihargai hingga jutaan dolar AS. Kelangkaan ini tidak hanya membatasi ruang gerak AS di medan konflik melawan Iran, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan mereka untuk merespons ancaman di kawasan lain, seperti Asia Timur atau Eropa Timur.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat penting tentang kerentanan rantai pasok pertahanan global. Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik AS-Iran, ketegangan geopolitik ini berdampak pada harga energi dan stabilitas keamanan kawasan. Lebih jauh, situasi ini menunjukkan bahwa negara yang bergantung pada impor alutsista harus memiliki strategi cadangan yang matang.
Di sisi lain, desakan Washington kepada industri pertahanan mencerminkan pergeseran besar dalam doktrin militer global. Perang modern yang mengandalkan rudal presisi dan sistem pertahanan berlapis menuntut produksi yang tidak hanya cepat, tetapi juga fleksibel. Indonesia, yang tengah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), dapat menarik pelajaran dari krisis ini: kemandirian industri pertahanan adalah keniscayaan, bukan sekadar wacana.
Kendati demikian, jalan keluar dari perang AS-Iran masih jauh dari kata final. Upaya penyelesaian damai belum menunjukkan titik terang. Selama konflik masih berlangsung, kebutuhan akan rudal dan amunisi akan terus meningkat. Pentagon pun tidak tinggal diam; anggaran tahun fiskal 2027 yang tengah dibahas di Capitol Hill disebut dapat mempercepat upaya pengisian stok secara signifikan.
Langkah selanjutnya yang akan diambil para kontraktor besar seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman akan menjadi penentu. Mereka harus menyeimbangkan permintaan mendesak pemerintah dengan kapasitas pabrik yang ada. Dalam 21 hari ke depan, dunia akan melihat sejauh apa industri senjata AS mampu merespons tekanan politik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.