Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pelantikan ini menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang hanya menjabat 45 hari di lembaga yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis (MBG). Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, bersumpah di hadapan presiden dan secara resmi mulai menjalankan tugas barunya.
Sudaryono bukanlah tokoh baru dalam lingkaran politik Prabowo. Ia pernah menjadi asisten pribadi presiden sebelum berkecimpung di Partai Gerindra dan menduduki jabatan di pemerintahan. Selain di kabinet, ia juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025–2030, posisi yang sebelumnya juga pernah dipegang oleh Prabowo. Latar belakang ini membuat pengangkatannya dipandang sebagai bagian dari konsolidasi sumber daya orang dalam untuk menjalankan agenda prioritas pemerintah.
Dalam pidatonya setelah pelantikan, Sudaryono berulang kali menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi dalam program MBG. Ia secara khusus menyatakan, "Enggak ada, saya tidak punya SPPG. Saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur." Pernyataan ini langsung merespons spekulasi yang berkembang bahwa keluarga atau pihak-pihak dekatnya mungkin mengendalikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menerima intensif dari pemerintah untuk menyediakan makanan ke sekolah-sekolah.
Namun, Sudaryono tidak menyembunyikan bahwa program tersebut masih menghadapi masalah serius. Ia mengakui adanya pelanggaran tata kelola yang tidak transparan, merujuk pada kasus dugaan korupsi yang menjerat Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN, serta beberapa pejabat tinggi di badan tersebut. "Kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada pelanggaran dari sisi tata kelola yang tidak transparan," ucapnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya logistik, tetapi juga akuntabilitas.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program flagship pemerintahan Prabowo yang bertujuan memberikan makan bergizi kepada jutaan siswa di seluruh Indonesia. Anggaran yang dialokasikan sangat besar, mencapai triliunan rupiah, dan cakupan wilayahnya meliputi semua provinsi. Oleh karena itu, tugas Sudaryono disebutnya sebagai "tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia." Ia juga memastikan akan melepaskan jabatannya di Kementerian Pertanian segera setelah pelantikan, sehingga tidak akan merangkap jabatan di luar BGN.
Nanik Sudaryati Deyang, yang mengumumkan pengunduran dirinya melalui Facebook pada Rabu pekan ini, menyatakan alasan kesehatan: ia ingin fokus menjalani perawatan jantung. Dalam pesannya, Nanik juga membela program MBG dari tuduhan politisasi. "Empat belas tahun ikut beliau, saya tahu persis program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang," tulisnya. Kesaksiannya memberikan konteks bahwa program ini sudah lama dipersiapkan dan bukan sekadar alat kampanye.
Dari perspektif Indonesia, program MBG merupakan upaya besar untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menghantui banyak daerah. Meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai inisiatif, implementasi di lapangan sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, terutama ketersediaan dapur umum di sekolah terpencil. Fakta bahwa Sudaryono menyangkal memiliki dapur pribadi justru bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan netralitas, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengelola SPPG yang ada.
Ke depan, langkah pertama Sudaryono adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang terafiliasi dengan BGN. Audit ini tidak hanya akan mengungkap potensi korupsi, tetapi juga memetakan kesenjangan layanan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang besar tersebut benar-benar sampai ke penerima. Jika berhasil, program ini bisa menjadi model bagi kebijakan pangan nasional lainnya, terutama dalam hal skala dan integrasi antar sektor.
Bagi pemerintahan Prabowo, pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya menunjukkan bahwa program gizi adalah prioritas utama, bukan proyek politik musiman. Dengan menempatkan sosok yang sudah lama dipercaya, pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi tujuan mengurangi angka malnutrisi sekaligus membangun kepercayaan publik. Namun, keberhasilan masih bergantung pada kemampuan Sudaryono mengelola kompleksitas birokrasi dan mengatasi masalah transparansi yang sudah lama mengendap.
Secara keseluruhan, pelantikan Sudaryono menandai babak baru dalam perjalanan program MBG. Kombinasi antara denial terhadap kepentingan pribadi, pengakuan atas masalah tata kelola, dan rencana audit yang konkret memberikan gambaran bahwa pemerintah serius memperbaiki sistem. Masyarakat Indonesia, terutama para orang tua dan siswa, akan segera melihat apakah janji makan bergizi gratis ini dapat diwujudkan tanpa hambatan atau justru terjebak dalam masalah yang sama seperti sebelumnya.