Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Rabu, 29 Juli 2026, menggambarkan pergeseran drastis peta politik nasional. Presiden Prabowo Subianto, yang baru sembilan bulan lalu memenangkan Pemilu 2024 dengan suara mayoritas, kini terpaut jauh di posisi kedua dalam simulasi elektabilitas calon presiden.
Dalam simulasi semi terbuka, Dedi Mulyadi mengumpulkan 35 persen dukungan, mengungguli Prabowo sebesar 20,5 poin persen. Jarak ini melebar lagi dalam simulasi head-to-head: Gubernur Jawa Barat meraih 59 persen, sedangkan Presiden hanya mendapatkan 28,3 persen. Angka-angka ini merefleksikan erosi dukungan publik yang cepat terhadap kepemimpinanincumbent.
Kendati demikian, metodologi survei ini patut diperhatikan. Populasi meliputi seluruh warga berhak pilih dengan sampel 749 responden yang dipilih acak. Sebagian besar (83,8 persen) diwawancarai via telepon, sisanya tatap muka. Margin of error 3,7 persen berarti rentang aktual dukungan Prabowo berkisar 10,8 hingga 18,2 persen — tetap jauh di bawah Dedi.
Perbandingan dengan survei November 2025 mempertajam kontrasnya. Elektabilitas Prabowo anjlok dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen dalam sembilan bulan. Sebaliknya, Dedi Mulyadi melonjak dari 19,7 persen ke 35 persen. Pergerakan dua arah ini menandakan transfer dukungan yang masif, bukan sekadar fluktuasi statistik.
Apa yang memicu kejatuhan begitu tajam? Beberapa analis politik menilai kebijakan efisiensi anggaran dan penataan kementerian yang dirasakan mengganggu layanan publik menjadi faktor utama. Isu kenaikan harga bahan pokok dan kebijakan impor beras yang kontroversial juga sering muncul dalam diskursus publik akhir-akhir ini.
Di sisi lain, popularitas Dedi Mulyadi didorong citra "gubernur dekat rakyat" yang dibangun melalui program-program kesehatan gratis, bantuan petani, dan gaya komunikasi santai di media sosial. Faktornya, ia adalah kader Gerindra — partai yang dipimpin Prabowo sendiri. Ironisnya, kader sendiri kini mengungguli pemimpin partainya dalam elektabilitas.
Deni Irvani, Direktur Eksekutif SMRC, menegaskan temuan ini saat konferensi pers: "Bila pemilihan presiden dilakukan sekarang dan Prabowo maju sebagai calon, kemungkinan dia tidak akan terpilih kembali." Pernyataan tegas ini jarang diucapkan penyelenggara survei terhadap presiden Amtsilang.
Kredibilitas SMRC sendiri teruji. Dua pekan sebelum Pemilu 2024, survei mereka memprediksi kemenangan Prabowo-Gibran 57,3 persen — hanya menyimpang 1,3 poin dari hasil resmi KPU (58,6 persen). Akurasi historis ini membuat temuan terbaru sulit dibantah sebagai sekadar noise statistik.
Bagi Koalisi Merah Putih yang mendukung pemerintah, data ini menjadi peringatan keras. Sembilan bulan pertama kepemimpinan seharusnya masa "honeymoon period" di mana popularitas presiden biasanya stabil atau naik. Justru terjadi sebaliknya, menandakan ketidakpuasan fundamental di tingkat akar rumput.
Partai-partai pendukung di DPR pun menghadapi dilema. Apakah terus loyal pada presiden yang elektabilitasnya menurun, atau mulai memposisikan diri untuk 2029? Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo kini dihadapkan pada realitas: kader terbaiknya justru menjadi alternatif yang lebih diminati publik.
Masyarakat sipil dan pengamat demokrasi melihat ini sebagai uji ketahanan institusi. Presiden yang elektabilitasnya anjlok 20 poin dalam waktu singkat tetap berhak menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029. Pertanyaannya: apakah pemerintahan mampu memperbaiki citra dan menjawab kekecewaan rakyat sebelum terlambat?
Ke depan, survei berkala akan menjadi barometer tekanan politik. Jika tren ini berlanjut, tidak mustahil terjadi rekonfigurasi koalisi di parlemen atau tekanan untuk reshuffle kabinet yang lebih signifikan. Sembilan bulan tersisa sebelum akhir tahun ini menjadi waktu kritis bagi Istana Merdeka membuktikan responsivitas terhadap suara rakyat yang tercermin dalam angka-angka survei ini.