Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi mengalokasikan dana sebesar Rp19,95 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menyewa sekitar 200 unit kendaraan dinas. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pengadaan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, menggantikan skema pembelian kendaraan baru.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, kembali menegaskan bahwa skema sewa ini jauh lebih efisien secara operasional dibandingkan membeli kendaraan baru. Menurutnya, dengan menyewa, pemerintah daerah tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan, perbaikan, hingga depresiasi nilai kendaraan yang selama ini menjadi beban rutin dalam struktur APBD.
"Efisiensinya jelas, kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan, itu diserahkan vendor, kita tinggal beli bensin saja," ujar Benyamin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026. Ia bahkan mencontohkan pengalaman pribadi dengan mobil dinasnya, Innova Zenix, yang sempat lecet dan seluruh biaya perbaikannya ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa sewa.
Kebijakan ini bukan tanpa dasar. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Herman Susilo, mengungkapkan bahwa skema penyewaan kendaraan dinas sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun 2022. "Mobil dinas sewa mulai dari tahun 2023. Tahun 2022 akhir kalau enggak salah," jelas Herman, mengindikasikan bahwa model ini sudah melalui masa uji coba selama beberapa tahun dan dinilai berhasil menekan beban biaya pemeliharaan aset.
Meskipun diklaim efisien, data dari sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan adanya kenaikan anggaran yang cukup signifikan. Pada 2025, anggaran sewa mobil dinas tercatat sebesar Rp17,88 miliar, dan melonjak menjadi Rp19,95 miliar pada 2026. Kenaikan hampir 11 persen dalam setahun ini tentu membutuhkan justifikasi yang jelas dari segi jumlah unit, jenis kendaraan, serta durasi kontrak sewa.
Dari sisi tata kelola fiskal, skema sewa memang menghilangkan kebutuhan belanja modal (capital expenditure) yang besar di awal tahun, sehingga lebih ramah terhadap *cash flow* dan likuiditas daerah. Namun, para pengamat kebijakan publik kerap menyoroti potensi inefisiensi jika kontrak sewa tidak dirancang dengan ketat. Dalam jangka panjang, akumulasi biaya sewa tahunan berpotensi melampaui harga beli kendaraan jika masa pakainya panjang, terlebih tanpa ada aset yang dimiliki oleh daerah di akhir masa kontrak.
Bagi ekosistem industri dan teknologi, kebijakan ini membuka peluang pasar yang sangat besar bagi perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan (*leasing*/rental) serta platform manajemen armada digital. Adopsi sistem pemantauan berbasis IoT untuk melacak lokasi, konsumsi BBM, dan perilaku pengemudi bisa menjadi syarat inovatif dalam kontrak pengadaan. Digitalisasi proses pemantauan kinerja kendaraan, pengaduan kerusakan secara *real-time*, hingga otomatisasi pembayaran tagihan sewa berbasis kinerja dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah daerah secara signifikan.
Langkah Pemkot Tangsel ini menjadi barometer bagi daerah lain di Indonesia yang tengah mencari cara untuk mengoptimalkan belanja operasional di tengah keterbatasan ruang fiskal. Jika terbukti berhasil menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan, model penyewaan aset ini berpotensi menjadi tren baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggeser model pembelian aset yang selama ini mendominasi. Keputusan ini akan menjadi studi kasus menarik mengenai keseimbangan antara efisiensi jangka pendek dan kehilangan potensi aset jangka panjang.