Pemerintah memasang target ambisius untuk menghentikan impor garam pada akhir 2027. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar swasembada pangan nasional yang digagas Kabinet Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa swasembada garam telah menjadi salah satu prioritas dalam program ketahanan pangan. Ia menyampaikan hal tersebut di sela-sela kunjungannya ke sentra produksi garam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Target ini bukan sekadar wacana. Pemerintah menilai sudah saatnya Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan garam impor yang telah berlangsung sekitar delapan dekade. Sejak masa kemerdekaan, kebutuhan garam nasional sebagian besar dipenuhi dari luar negeri.
Persoalan impor garam sebenarnya bukan persoalan baru. Setiap tahun, Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Padahal, garis pantai Indonesia yang membentang lebih dari 99 ribu kilometer menyimpan potensi produksi garam yang sangat besar.
Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penyampaian target ini bukan tanpa alasan. Jawa Timur merupakan salah satu lumbung garam nasional. Ribuan petani garam di kawasan pesisir utara Pulau Jawa menggantungkan hidup pada usaha tambak garam tradisional.
Mereka selama ini menghadapi tantangan besar, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga harga yang fluktuatif. Kebijakan impor yang longgar kerap membuat harga garam lokal tertekan, terutama saat panen raya berlangsung.
Kendati demikian, persoalan tidak berhenti pada volume produksi. Kualitas garam lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Industri membutuhkan garam dengan kadar natrium klorida di atas 97 persen, sementara garam rakyat umumnya memiliki kadar yang lebih rendah.
Kondisi itulah yang selama ini menjadi alasan utama Indonesia masih mendatangkan garam dari luar negeri, khususnya dari Australia dan Selandia Baru. Tanpa perbaikan kualitas, target stop impor hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan mendorong modernisasi tambak garam rakyat. Teknologi geoisolator, yang menggunakan geomembran untuk meningkatkan kadar garam, menjadi salah satu solusi yang tengah didorong.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas lahan tambak garam di sejumlah wilayah. Indonesia memiliki potensi lahan hingga 60 ribu hektare yang bisa dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil yang tergarap optimal.
Sektor industri menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Produsen makanan, farmasi, dan industri kimia akan diminta menyerap garam produksi dalam negeri. Di sisi lain, mereka juga menuntut jaminan kualitas dan pasokan yang stabil.
Pemerintah perlu membangun ekosistem yang menghubungkan petani dengan industri. Tanpa kepastian pasar, petani garam tidak akan berani meningkatkan produksinya. Kemitraan yang saling menguntungkan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pengamat perikanan dan kelautan menilai target 2027 cukup realistis, tetapi penuh tantangan. Perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau lebih pendek menjadi ancaman serius bagi produksi garam rakyat yang mengandalkan penguapan air laut.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan garam rakyat. Investasi pada pengolahan garam menjadi produk bernilai tambah, seperti garam industri dan garam farmasi, perlu ditingkatkan agar rantai pasok domestik benar-benar terbangun.
Jika berhasil, kebijakan ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Indonesia bisa menghemat devisa miliaran rupiah yang selama ini keluar untuk membayar impor garam setiap tahunnya.
Lebih dari itu, swasembada garam akan meningkatkan kesejahteraan lebih dari 50 ribu petani garam yang tersebar di berbagai daerah. Mereka akan mendapatkan kepastian harga dan pasar, sehingga usaha tambak garam menjadi lebih menjanjikan.
Namun, keberhasilan jangka pendek juga menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah perlu memperkuat data produksi dan konsumsi garam nasional agar kebijakan yang diambil berbasis fakta, bukan sekadar asumsi. Ke depan, yang terpenting adalah konsistensi kebijakan. Pergantian kepemimpinan dan perubahan prioritas politik jangan sampai menggagalkan target yang sudah disepakati. "Dengan kerja keras bersama, kami yakin Indonesia mampu berdaulat pangan, termasuk berdaulat garam," tegas Zulkifli Hasan.