Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Arahan tersebut disampaikan menyusul evaluasi capaian pengendalian inflasi pada paruh pertama 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7).
Meskipun secara tahunan inflasi nasional tercatat relatif aman di angka 3,34 persen, pemerintah tidak boleh lengah. Angka tersebut masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen. Namun, tekanan bulanan mulai menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menggerus daya beli masyarakat.
Lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah menjadi pemicu utama kenaikan indeks harga pada sektor transportasi, khususnya angkutan udara. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya struktur inflasi domestik terhadap pola konsumsi musiman. Di samping itu, komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras ikut menyumbang tekanan terhadap laju harga secara umum.
Ketergantungan terhadap pasokan pangan yang tidak merata antarwilayah membuat beberapa daerah mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Wilayah timur Indonesia dan Aceh tercatat sebagai area dengan tingkat inflasi yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini tidak lepas dari tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur logistik yang memperlama rantai pasok dari produsen ke konsumen.
Pemetaan distribusi menjadi krusial karena hambatan cuaca, seperti gelombang tinggi di perairan kepulauan, kerap memutus akses kirim barang. Apabila distribusi terganggu, harga kebutuhan pokok di daerah terisolasi akan melonjak tajam. Penguatan pasokan melalui mekanisme lokal dan nasional menjadi satu-satunya cara untuk meredam gejolak tersebut sebelum berdampak sistemik.
Bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok menengah ke bawah, kestabilan harga pangan adalah pertaruhan daya beli yang sesungguhnya. Inflasi yang melonjak akan langsung menggerus nilai riil pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah melalui pengendalian inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan perlindungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan di level paling bawah.
Dalam konteks logistik nasional, arahan Mendagri ini mendorong percepatan modernisasi armada pendistribusian. Penggunaan kapal berkapasitas besar di perairan kepulauan menjadi solusi strategis untuk memastikan barang tetap mengalir meski cuaca buruk. Langkah ini sejalan dengan upaya menekan biaya logistik yang selama ini menjadi beban pengusaha kecil dan konsumen akhir.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus berjalan tanpa tumpang tindih. Melibatkan Badan Pusat Statistik untuk pemantauan data dan Perum Bulog untuk stabilisasi stok pangan adalah kombinasi yang tepat. Kolaborasi lintas sektoral ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral semata.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," tegas Tito. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendekatan satu kebijakan untuk semua wilayah tidak akan efektif di tengah kondisi geografis yang beragam.
Tito menambahkan, penggunaan kapal dengan kapasitas angkut lebih besar dapat menjadi jawaban atas ancaman gelombang tinggi di wilayah perairan. "Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujarnya, seraya mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga menghadapi risiko kenaikan bulanan yang dipengaruhi faktor musim.
Menjelang semester II 2026, fokus pemerintah akan bergeser pada mitigasi rantai pasok pangan dan energi. Pemda diharapkan segera menyusun peta jalan distribusi yang adaptif terhadap cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan mendadak. Koordinasi yang erat dengan Bulog dan BPS akan memastikan intervensi pasar dilakukan tepat sasaran serta tidak menimbulkan distorsi harga baru.
Ke depannya, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur efektivitas otonomi daerah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Jika pemda mampu menekan disparitas harga antarwilayah, Indonesia akan semakin tangguh menghadapi guncangan ekonomi global maupun domestik. Rakor tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri.