Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye dalam pemilihan kepala daerah guna merespons rentetan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah oleh KPK dalam dua bulan terakhir. Usulan tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi II DPR pada Kamis (16/7) sebagai langkah mitigasi terhadap mahalnya ongkos politik yang memicu praktik rasuah.
Tito menilai aturan pembatasan biaya kampanye perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Langkah ini dianggap relevan karena banyak kepala daerah terjerat suap, korupsi, dan gratifikasi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan resmi dan beban pengeluaran saat kontestasi politik. Gaji bulanan kepala daerah, menurut Tito, hanya berkisar Rp6 juta, angka yang jauh dari cukup jika dibandingkan dengan dana pemenangan yang harus dikeluarkan.
Kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah belakangan ini menunjukkan pola berulang. Mereka kerap terjebak dalam kewajiban mengembalikan modal politik usai terpilih. Tunjangan dan fasilitas negara tidak cukup menutup selisih antara pemasukan sah dengan pengeluaran kampanye yang membengkak. Kondisi itu memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang demi menutup kerugian finansial pribadi maupun kelompok pendukung.
Pembatasan biaya kampanye bukan satu-satunya opsi yang digagas Tito. Ia sebelumnya pernah mengajukan agar kepala daerah mendapat tambahan dari pendapatan asli daerah. Namun, skema itu membutuhkan kajian mendalam dari DPR dan pemerintah karena menyangkut postur keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas. Pendekatan ganda antara menaikkan pendapatan dan membatasi ongkos politik dinilai perlu agar efeknya saling menguatkan.
Latar belakang usulan ini tidak lepas dari mahalnya harga politik di Indonesia. Biaya pemasangan alat peraga, sewa konsultan, hingga kegiatan pengumpulan massa kerap melebihi batas wajar. Tanpa batasan tegas, calon dengan sumber dana besar memiliki keuntungan tidak adil. Situasi tersebut meminggirkan figur berintegritas yang tidak memiliki akses pendanaan masif.
Dampak kebijakan ini, jika direalisasi, akan menyentuh seluruh lapisan penyelenggara pemilu dan masyarakat. Partai politik harus menyesuaikan strategi pemenangan yang lebih efisien dan berbasis program, bukan sekadar popularitas visual. Pemilih juga berpotensi mendapatkan kontestasi yang lebih transparan karena aliran dana kampanye dapat diawasi dengan lebih mudah apabila dilaporkan secara terbuka.
Perbandingan dengan sistem di Amerika Serikat menjadi rujukan Tito. Di sana, setiap sumbangan politik wajib diumumkan ke publik sebagai bentuk keterbukaan. Indonesia dapat mengadopsi prinsip serupa dengan menambahkan batas nominal donasi bagi setiap pendukung calon kepala daerah. Transparansi dipadu pembatasan diharapkan memutus rantai ketergantungan pada penyumbang besar yang berujung pada konflik kepentingan.
Kendati demikian, tantangan implementasi cukup berat. Revisi UU Pilkada memerlukan waktu panjang dan konsensus politik yang kuat. Selain itu, pengawasan terhadap dana ilegal di luar sistem resmi tetap menjadi celah jika tidak dibarengi penguatan lembaga pengawas pemilu dan KPK. Tanpa ekosistem yang mendukung, aturan batas biaya berisiko hanya menjadi formalitas tertulis.
"Ini mungkin aturan-aturan itu perlu diatur [pembatasan biaya kampanye]. Saya kira itu ya," ucap Tito usai rapat di Komisi II DPR. Ia menambahkan bahwa take home pay kepala daerah tidak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan saat pencalonan. Pernyataan itu menegaskan urgensi reformasi pendanaan politik di tingkat daerah.
Tito juga membuka opsi pelaporan sumbangan secara terbuka seperti praktik di Amerika. "Seperti di Amerika kan terbuka, di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung," kata dia. Skema tersebut memberi ruang masyarakat memantau siapa saja pemasok dana behind the scene dalam sebuah kontestasi.
Ke depan, pembahasan revisi UU Pilkada akan menjadi ujian bagi komitmen antikorupsi legislatif. Jika pembatasan biaya kampanye disepakati, tahapan pilkada berikutnya harus sudah mengakomodasi pelaporan dana yang terstandardisasi. Tren pendanaan politik yang transparan dan terukur diprediksi makin mendesak seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap pemerintahan bersih.
Langkah lanjutan dari usulan Tito kemungkinan berupa draf kajian dari Kemendagri untuk dibahas bersama DPR. Sinergi dengan KPU dan Bawaslu perlu dibangun agar batas biaya kampanye memiliki mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, siklus OTT kepala daerah akan terus berulang setiap musim politik.