Jakarta – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan TP PKK merupakan kunci utama dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (11/7). Komitmen ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat intervensi sosial dan kesehatan yang bersifat langsung menyentuh akar rumput.
Urgensi kolaborasi tersebut semakin nyata karena setiap tahun Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang mewajibkan Pemda menganggarkan kegiatan terkait program PKK di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Regulasi ini menempatkan PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam eksekusi anggaran pembangunan. Dengan demikian, keberadaan PKK memiliki landasan formal untuk menggerakkan program-program strategis hingga ke level desa dan kelurahan.
Menurut Tri Tito, fungsi utama PKK adalah menggerakkan program-program pemerintah agar mencapai sasaran di grassroots atau akar rumput. Dalam konteks otonomi daerah, pendekatan partisipatoris seperti ini sangat krusial karena banyak tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui instruksi birokrasi vertikal. PKK dengan jaringan kader yang luas mampu menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil keluarga di daerah terpencil sekalipun.
Lebih lanjut, Tri mendorong agar TP PKK di seluruh tingkatan menyusun program yang jelas dan selaras dengan agenda Pemda. Penyelarasan ini bertujuan mengoptimalkan kerja sama dengan OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Sosial. Ketika rencana kerja PKK terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, maka efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran dapat terjaga, sekaligus menghindari tumpang tindih kegiatan.
Salah satu aset terbesar yang dimiliki daerah adalah potensi kader PKK yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Tri mengingatkan bahwa keberadaan mereka adalah kekuatan strategis yang mendukung berbagai program dengan biaya relatif efisien, mengingat kader bekerja secara sukarela. Model sukarelawan terstruktur ini jarang dimiliki oleh negara lain, dan jika dikelola dengan manajemen modern, dapat menekan biaya operasional pemerintah dalam kampanye sosial berskala besar.
Pada kesempatan puncak HKG PKK ke-54 di Makassar, Tri juga mengapresiasi pemilihan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah yang mewakili Indonesia Timur. Provinsi ini dinilai tepat karena kekayaan budaya, kuliner, dan kerajinan lokal yang merepresentasikan keragaman nusantara. Seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan disambut antusias oleh kader PKK dari berbagai daerah, sebuah capaian yang didukung penuh oleh kolaborasi TP PKK Provinsi Sulsel bersama seluruh TP PKK kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Di sektor kesehatan, Tri menyoroti capaian luar biasa Provinsi Sulsel dalam mendukung program imunisasi anak. Meski target imunisasi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, peran PKK di lapangan terbukti mempercepat pencapaian sasaran. Ia menyebutkan bahwa Sulsel berhasil melampaui 100 persen untuk imunisasi zero dose (IZD), menunjukkan efektivitas mobilisasi kader dalam menjangkau anak-anak yang sebelumnya belum mendapatkan vaksinasi dasar.
Keberhasilan di Sulsel tersebut mencerminkan bagaimana kolaborasi Pemda-PKK dapat dijadikan templat bagi penanganan isu nasional lainnya, seperti penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga literasi digital. Dalam era transformasi digital, jaringan kader PKK bahkan berpotensi menjadi ujung tombak dalam distribusi informasi dan edukasi teknologi kepada masyarakat awam, asalkan didukung oleh platform pendataan yang terintegrasi.
Ke depan, sinergi tersebut perlu diperkuat dengan sistem pemantauan berbasis data dan evaluasi berkala agar tidak sekadar seremonial. Dengan mengikatkan program PKK ke dalam kebijakan anggaran daerah secara konsisten, pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga Indonesia. Kolaborasi ini bukan hanya administratif, tetapi menjadi fondasi ketahanan sosial bangsa.