Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti melakukan peninjauan lapangan di Provinsi Papua Selatan pada Rabu, 15 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan percepatan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP), infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, hingga pengamanan kawasan pesisir berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Awal agenda diisi dengan peninjauan akses Jalan DOB–Jembatan Netto, jalur utama menuju KPP Papua Selatan. Laporan di lapangan menunjukkan progres fisik telah melampaui target kontrak, sehingga proyek diproyeksikan rampung lebih cepat dari jadwal awal. Ribka menegaskan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas, karena masyarakat harus segera merasakan manfaat konektivitas yang andal.
Usai peninjauan jalan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan. Dalam forum itu Ribka mengungkapkan upaya bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk memasukkan KPP keempat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya jelas: kapasitas fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas, sehingga dukungan anggaran APBN menjadi krusial.
Keterbatasan anggaran daerah memang menjadi tantangan klasik bagi DOB. Tanpa status PSN, pembangunan gedung gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) berisiko tertunda atau berkualitas rendah. Penetapan PSN akan membuka akses ke dana pusat, jaminan kelangsungan proyek, dan pengawasan teknis yang lebih ketat.
Peninjauan lanjutan mencakup gedung-gedung administrasi tersebut. Ribka menekankan bahwa kehadiran bangunan pemerintahan bukan sekadar simbol fisik, melainkan landasan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan warga. Ia menuntut desain ruang kantor yang mendukung transformasi digital layanan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Di sektor sumber daya air, rombongan meninjau Waduk Efata Mayo yang dirancang menjadi penyedia air baku bagi KPP sekaligus mendukung pertanian dan pariwisata. Ribka menilai potensi waduk sangat besar; pengelolaan terpadu dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui irigasi sawah serta menciptakan objek wisata air yang menarik investasi lokal.
Kemudian tim mengevaluasi Daerah Irigasi Waninggap di Kabupaten Merauke. Infrastruktur pengairan ini menjadi kunci program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian. Ribka mengaitkan kesiapan irigasi dengan target swasembada pangan, menegaskan bahwa investasi air adalah investasi masa depan bangsa.
Pengamanan abrasi di Pantai Lampu Satu juga mendapat perhatian. Ribka menyatakan penanganan pesisir harus bertahap sesuai tingkat urgensi, melindungi permukiman, infrastruktur vital, dan aktivitas ekonomi nelayan serta pariwisata pantai. Ia meminta sinergi antara Kementerian PUPR, Pemprov, dan komunitas setempat dalam perencanaan jangka panjang.
Penutup kunjungan di kawasan Kapsul Waktu Merue menunjukkan sisi budaya. Ribka menyebut kawasan tersebut sebagai ikon sejarah yang memiliki potensi wisata edukasi. Ia meminta rehabilitasi infrastruktur, penambahan penerangan, serta penanganan vandalisme agar ruang publik tetap aman, nyaman, dan membanggakan masyarakat Papua Selatan.
Kutipan utama Ribka selama peninjauan: "Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan." Pernyataan itu mencerminkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kecepatan dan mutu.
Dampak kebijakan ini melampaui Papua Selatan. Jika KPP keempat DOB Papua berhasil dijadikan PSN, preseden baru tercipta bagi percepatan pembangunan daerah baru di seluruh Indonesia. Hal itu akan mendorong merataannya pembangunan, mengurangi disparitas wilayah, dan memperkuat fondasi ketahanan pangan serta keamanan pesisir secara nasional.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen usulan PSN yang akan diajukan ke Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk penjaminan anggaran. Di sisi lapangan, pemantauan kualitas konstruksi dan pengelolaan terpadu waduk serta irigasi akan menjadi fokus agar manfaat nyata tercapai tepat waktu.