Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir yang menghubungkan Sumatera Selatan dan Jambi berjalan sesuai rencana, saat meninjau lokasi proyek di ruas tersebut, Kamis (16/7). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memantau komitmen pemerintah dalam menyelesaikan infrastruktur strategis Trans Sumatera guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menegaskan bahwa penyelesaian tol sesuai target vital untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat konektivitas antardaerah. "Kita pastikan progres pembangunannya berjalan optimal sehingga selesai sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucapnya. Beliau didampingi Direktur Operasi III PT Hutama Karya Iwan Hermawan yang memaparkan perkembangan fisik serta dampak ekonomi pasca operasi.
Proyek Tol Betung–Jambi ini memang sudah lama menjadi rambu-rambu pembangunan infrastruktur skala besar di Sumatera. Sejak dicanangkan, ruas ini dirancang sebagai tulang punggung mobilitas lintas pulau yang selama ini mengandalkan jalan nasional berkelok-kelok dan rawan kemacetan. Keterlambatan lahan dan kompleksitas topografi pernah menghambat, namun percepatan akhir-akhir ini menunjukkan komitmen baru yang lebih tegas.
Konteksnya, Sumatera selama ini tidak memiliki jaringan tol yang terhubung utuh dari ujung utara hingga selatan. Trans Sumatera menjadi jawaban jangka panjang untuk mengintegrasikan ekonomi pulau ke-6 terbesar di dunia ini. Ruas Bayung Lencir sendiri merupakan potongan krusial karena menghubungkan dua provinsi penghasil komoditas unggulan — Sumatera Selatan dengan sawit dan karet, serta Jambi dengan kelapa sawit, karet, dan hasil pertambangan.
Menurut data yang disampaikan Iwan Hermawan, tol ini akan memangkas waktu tempuh dari sekitar lima jam menjadi dua jam saja. Jarak perjalanan juga mempersempit dari 210 kilometer menjadi 170 kilometer, menghemat 40 kilometer. Efisiensi ini tidak hanya soal waktu, tapi juga konsumsi bahan bakar, keausan armada, dan emisi karbon — aspek yang sering terlewat dalam perhitungan feasibilitas konvensional.
Dampak logistik pun masif. Arus distribusi komoditas pertanian dan tambang dari pedalaman Jambi ke pelabuhan ekspor di Sumatera Selatan akan lebih lancar. Biaya angkut per ton diperkirakan turun signifikan, meningkatkan daya saing harga jual di pasar global. Bagi pengusaha kecil dan menengah di sepanjang koridor, akses ke pasar lebih luas tidak lagi sekadar harapan.
Menariknya, Iwan juga membuka wawasan soal potensi lahan nonproduktif di sepanjang koridor tol. Sekitar 896 ribu hektare lahan yang selama ini terabaikan kini berpeluang dikonversi menjadi areal pertanian produktif. Jika dikelola serius dengan skema kemitraan petani dan teknologi pertanian presisi, angka ini bisa jadi game changer bagi ketahanan pangan nasional — bukan hanya bonus sampingan infrastruktur transportasi.
"Dengan adanya tol ini nanti akan ada luas lahan nonproduktif yang bisa dikonversi menjadi lahan pertanian hampir 896 ribu hektare," kata Iwan saat mendampingi Wapres. Potensi ini sejalan dengan program perluasan areal pertanian yang digencarkan pemerintah, namun butuh sinkronisasi antar kementerian — PUPR, Pertanian, ATR/BPN, dan BUMN — agar tidak hanya jadi angka di kertas.
Hingga kini, sepanjang 52 kilometer dari total 170 kilometer ruas Tol Betung–Jambi telah rampung dibangun. Target penyelesaian keseluruhan proyek ditetapkan pada 2027. PT Hutama Karya sebagai pengembang dan pengelola berperan sentral, termasuk dalam kebijakan operasi awal ruas Bayung Lencir–Tempino tanpa tarif yang pernah dicoba untuk menguji aliran lalu lintas dan mengumpulkan data pengguna nyata.
Uji coba operasi awal itu sendiri menunjukkan respon positif: 2.500 kendaraan melintas di hari pertama. Angka ini mengindikasikan kebutuhan nyata akan rute alternatif ini, bahkan sebelum seluruh ruas tersambung penuh. Pola penggunaan ini akan jadi acuan perencanaan kapasitas, manajemen tol, hingga pengembangan fasilitas pendukung seperti area istirahat dan SPBU.
Ke depan, tantangan utama bukan lagi soal keputusan politik — yang sudah jelas — tapi eksekusi di lapangan: akuisisi lahan sisa, manajemen kontrak kontraktor, hingga mitigasi risiko bencana di wilayah rawan longsor. Pemantauan berkala dari tingkat Wapres hingga tim proyek harian jadi kunci agar target 2027 tidak geser lagi. Konektivitas Trans Sumatera bukan sekadar jalan aspal, tapi pembukaan akses ekonomi bagi jutaan warga di pedalaman pulau itu.