Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, membeberkan kondisi memprihatinkan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kamis (16/7). Warga setempat mengancam akan pindah ke Malaysia apabila pemerintah terus menelantarkan akses dasar seperti jalan, listrik, dan pasokan pangan.
Keluhan itu disampaikan Deddy langsung dari pengalaman warga saat dirinya berkunjung ke daerah pemilihan. Ia menekankan bahwa wilayah perbatasan Kaltara merupakan batas darat terpanjang Indonesia, namun justru mengalami keterisoliran parah. Ketiadaan akses jalan membuat distribusi sembako dan bahan bakar minyak (BBM) terputus, sementara aliran listrik menyusut menjadi hanya empat jam per hari.
Kaltara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, yakni Sabah dan Sarawak. Pos perbatasan darat seperti Krayan dan sekitarnya selama ini menjadi garda depan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur di sana tertinggal jauh dibandingkan pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa maupun kota besar di Kalimantan.
Persoalan ini bukan baru muncul. Akses jalan menuju Krayan telah lama menjadi kendala karena medan yang berat dan minimnya anggaran dari pusat. Sejumlah ruas memang telah dibuka, tetapi belum tersambung utuh sehingga mobilitas warga dan logistik tetap terganggu. Kondisi itu diperparah oleh topografi Taman Nasional Kayan Mentarang yang sulit ditembus kendaraan maupun tandu darurat.
Dampaknya dirasakan langsung oleh warga pedalaman. Apabila ada warga sakit parah, pertolongan medis hampir mustahil karena tidak ada jalan memadai untuk evakuasi. Deddy menyebut warga di pedalaman tersebut berisiko meninggal dunia jika tidak segera mendapat perhatian negara. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan keselamatan nyawa manusia.
Secara ekonomi, terputusnya pasokan sembako dan BBM membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Deddy mengungkapkan BBM di sana bisa mencapai Rp30.000 per liter, namun barangnya pun sering tidak tersedia. Warga terpaksa menahan beban hidup tanpa jaminan pelayanan publik yang setara dengan warga di wilayah lain.
Ancaman pindah ke Malaysia bukan sekadar ungkapan kosong. Secara sosial-budaya, sebagian warga perbatasan memiliki ikatan kekerabatan lintas negara karena historis perbatasan terbuka. Ketertarikan pindah ke Malaysia akan menjadi preseden buruk bagi integritas wilayah, apalagi jika negara tetangga menawarkan akses lebih baik yang tidak diberikan pemerintah sendiri.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian membenarkan adanya masalah akses jalan di Krayan. Ia menyatakan potongan jalan sudah ada, tetapi belum tersambung penuh sehingga belum menyelesaikan akar masalah. Tito berjanji menindaklanjuti persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.
“Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari,” kata Deddy dalam rapat tersebut. Ia memperingatkan satu atau dua bulan ke depan listrik di perbatasan Kaltara bisa benar-benar padam.
Deddy turut menceritakan dialog warga saat bertemu dirinya di dapil. “Kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?” tutur warga sebagaimana dikutip Deddy. Ia meminta masalah ini naik ke Presiden Prabowo Subianto karenamenyangkut manusia yang menjaga batas negara.
Ke depan, langkah konkret dari Kementerian PU dan BNPP akan menentukan apakah ancaman warga menjadi kenyataan. Deddy berharap Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait mencurahkan perhatian nyata, bukan sekadar koordinasi formal. Tanpa infrastruktur dasar, kedaulatan di perbatasan hanya akan tinggal di atas kertas.
Proyeksi mendatang bergantung pada kecepatan eksekusi pembangunan jalan dan penyediaan energi. Jika pemerintah pusat mengalokasikan anggaran darurat dan mempercepat penyambungan ruas Krayan, isolasi bisa dikurangi sebelum warga benar-benar mengambil jalan keluar ke luar negeri. Sebaliknya, pembiaran berlanjut akan mengikis kepercayaan warga kepada negara.