Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memimpin konferensi yang dihadiri lebih dari 65 negara pada Kamis untuk membahas kebangkitan kekerasan politik dari kelompok sayap kiri ekstrem. Pertemuan bertajuk "Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism" itu digelar atas inisiatif Departemen Luar Negeri AS yang menyebut ancaman tersebut sebagai "blind spot" dalam strategi antiterorisme global.
Konferensi ini menjadi ajang koordinasi antarpemerintah guna memperkuat berbagi informasi dan mekanisme penegakan hukum internasional. Namun, sejumlah pengamat menilai langkah Washington tersebut sarat muatan politik karena hanya menyoroti kekerasan dari kelompok kiri dan mengabaikan ancaman dari kelompok sayap kanan.
Strategi antiterorisme pemerintahan Trump 2026 memang membagi ancaman utama ke dalam tiga kategori: terorisme Islamis, narco-terorisme, serta ekstremis sayap kiri yang meliputi anarkis dan anti-fasis. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut pembunuhan aktivis Charlie Kirk pada September 2025 sebagai tindakan radikal dengan ideologi transgender ekstrem. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa kelompok kiri dianggap pihak yang selama ini luput dari pantauan.
Yang menarik, strategi yang sama sama sekali tidak memasukkan ekstremisme sayap kanan dan kelompok supremasi kulit putih. Padahal, sejumlah aksi kekerasan massal di AS, termasuk penyerbuan Capitol pada 6 Januari 2020 untuk membatalkan hasil pemilu yang dimenangkan lawan Trump, dilakukan oleh kelompok tersebut. American Civil Liberties Union menyatakan penetapan terorisme sayap kiri berpotensi digunakan untuk membungkam protes sah dan lawan politik而非 ancaman keamanan nyata.
Thomas Renard, direktur International Centre for Counter-Terrorism di Den Haag, menilai pertemuan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara AS memandang ancaman. Menurutnya, antiterorisme di negara itu kini benar-benar dipolitisasi dan diinstrumentalisasi. Ancaman terorisme sayap kanan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai ancaman domestik utama tiba-tiba hilang dari strategi resmi.
Undangan dikirim ke lebih dari 70 negara dengan respons "minat luar biasa" menurut klaim Kementerian Luar Negeri AS. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dipastikan hadir bersama perwakilan multinegara. Renard mencatat banyak negara Eropa justru mengirim pejabat level rendah sebagai bentuk ketidaksediaan namun enggan memusuhi Washington.
Pada November 2025, AS menetapkan empat kelompok Eropa sebagai organisasi teroris: Antifa Ost dari Jerman, Federasi Anarkis Informal/Front Revolusioner Internasional asal Italia, serta dua kelompok asal Yunani yaitu Armed Proletarian Justice dan Revolutionary Class Self-Defense. Langkah ini memicu debat soal batas antara gerakan ideologis dan jaringan teroris.
Istilah terorisme sayap kiri lazimnya merujuk gerakan dengan kekerasan yang digerakkan ideologi Marxis, sosialis, atau anarkis yang anti-kapitalis dan anti-imperialis. Amerika Latin pernah menyaksikan gerakan bersenjata semacam FARC di Kolombia dan FMNL di El Salvador pada masa Perang Dingin. India juga menghadapi pemberontakan Naxalite sejak 1960-an yang menewaskan ribuan orang di puncaknya sekitar tahun 2000.
Di Jerman Barat, kelompok Marxis Red Army Faction pada 1970-1980-an melakukan pembunuhan dan pengeboman untuk melemahkan negara kapitalis. Sebaliknya, gerakan Antifa yang kerap digambarkan pemerintah Trump sebagai ancaman kekerasan justru berbentuk jaringan desentralisasi anti-fasis. Beberapa anggotanya di Texas divonis bersalah atas kekerasan, termasuk Benjamin Hanil Song yang divonis 100 tahun penjara atas percobaan pembunuhan aparat.
Pemerintahan yang sama memaafkan seluruh tersangka kekerasan dalam insiden 6 Januari 2023, termasuk mereka yang dituduh memukul polisi. Konferensi pekan ini secara spesifik menyoroti kekerasan sayap kiri dan mengesampingkan ideologi sayap kanan, padahal pengeboman Oklahoma yang menewaskan 168 orang dilakukan oleh sayap kanan Timothy McVeigh. Cato Institute mencatat terorisme bermotif politik di AS didominasi kekerasan sayap kanan dalam dua dekade terakhir.
Bagi Indonesia, isu ini relevan mengingat pengalaman panjang dengan gerakan ekstrem kiri melalui pemberontakan PKI dan kelompok Naxalite yang memiliki ideologi serupa. Pemerintah kita selama ini konsisten menekan ancaman separatisme dan ideologi terlarang tanpa membedakan orientasi politik secara selektif. Pendekatan AS yang memolitisasi terorisme berisiko memicu dikotomi ganda dalam kerja sama keamanan internasional.
Ke depan, konferensi ini berpotensi memengaruhi arah pendanaan dan pelatihan antiterorisme global yang didukung AS. Negara berkembang mungkin terjebak dalam definisi ancaman yang sempit dan bias. Tren politisasi narasi keamanan seperti ini perlu diwaspadai agar tidak merusak tatanan hukum internasional yang berimbang.
Renard memprediksi negara-negara sekutu akan terus menggunakan strategi kompromi dengan mengirim perwakilan junior ke pertemuan serupa. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil di AS dan Eropa akan meningkatkan tekanan agar definisi terorisme kembali objektif. Arah kebijakan kontraterorisme global dalam beberapa tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh hasil pertemuan di Washington tersebut.