Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai 1,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp35,24 triliun kepada Arab Saudi pada Rabu, 15 Juli 2026. Persetujuan ini keluar di tengah memanasnya ketegangan militer antara Riyadh dan kelompok Houthi di Yaman serta konfrontasi terbuka Washington dengan Teheran.
Kontrak pertahanan tersebut menjadikan BAE Systems sebagai kontraktor utama dalam pengadaan alutsista untuk sekutu utama non-NATO AS di Kawasan Teluk. Menurut pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, transaksi ini dirancang untuk memperkuat keamanan Arab Saudi sekaligus menopang stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di seluruh wilayah Teluk yang rawan gejolak.
Persetujuan Washington tidak muncul dalam ruang hampa. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 13 Juli 2026, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman utara meluncurkan rudal ke arah wilayah selatan Arab Saudi. Tindakan itu mereka lakukan sebagai balasan atas tuduhan bahwa koalisi pimpinan Riyadh membombardir bandara di wilayah yang mereka kuasai.
Serangan rudal Houthi memutus gencatan senjata informal yang berlangsung sejak Maret 2022. Jurubicara koalisi militer Saudi mengklaim pihaknya berhasil mencegat seluruh rudal yang diluncurkan milisi yang mereka sebut teroris tersebut. Di sisi lain, jurubicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan serangan ditujukan ke bandara internasional Abha, kota pegunungan di selatan yang kerap dijadikan tempat menghindari panas musim panas oleh warga Saudi.
Ketegangan semakin runyam setelah Houthi menuduh Saudi melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Sanaa. Mereka membatalkan masa de-eskalasi dan melarang maskapai asing melintasi wilayah udara kerajaan hingga blokade bandara Sanaa dicabut. Pemerintah Yaman yang berbasis di Riyadh membenarkan serangan ke landasan pacu Sanaa untuk mencegah pesawat Iran mendarat, yang mereka anggap pelanggaran kedaulatan.
Dari perspektif industri pertahanan global, persetujuan senilai hampir 2 miliar dolar ini mempertegas posisi BAE Systems sebagai pemain kunci di Timur Tengah. Bagi Indonesia, region yang juga mengandalkan impor alutsista, tren ini menunjukkan betapa cepatnya negara-negara di kawasan rawan konflik meningkatkan belanja militer saat stabilitas terancam.
Kementerian Pertahanan Indonesia belum lama ini juga meneken sejumlah kontrak pengadaan luar negeri untuk modernisasi TNI. Perbedaannya, nilai transaksi Indonesia umumnya masih di bawah skala yang dilakukan Saudi, mengingat prioritas anggaran yang lebih terbagi untuk sektor nonmiliter. Namun, volatilitas geopolitik seperti di Timur Tengah kerap menjadi pertimbangan bagi Jakarta dalam menentukan postur keamanan nasional.
Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa eskalasi di Teluk berdampak langsung pada harga energi. Arab Saudi adalah eksportir minyak utama, dan perputaran senjata besar-besaran di sana menambah risiko gangguan pasokan yang bisa mengerek harga BBM dalam negeri.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa penguatan pertahanan Saudi merupakan bagian dari strategi menjaga sekutu non-NATO di saat Washington memperketat operasi militer terhadap Iran. "Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS," demikian bunyi siaran pers departemen tersebut.
Yahya Saree dari Houthi menyatakan pihaknya menargetkan Abha sebagai respons atas agresi yang mereka anggap terang-terangan. Pernyataan saling klaim ini mencerminkan sulitnya verifikasi independen di zona perang yang tertutup bagi jurnalis asing.
Ke depan, pengiriman senjata dari AS diperkirakan akan memperpanjang siklus konflik di Yaman karena memberi Riyadh rasa aman tempur yang lebih tinggi. Di saat yang sama, Iran diprediksi akan meningkatkan dukungan informal kepada Houthi, menciptakan perlombaan senjata bayangan di Selat Bab-el-Mandeb yang krusial bagi rute perdagangan Indonesia.
Tren penjualan senjata ke Timur Tengah juga akan mendorong negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi kembali aliansi pertahanan dan diversifikasi pemasok. Tanpa langkah antisipasi, gejolak Teluk yang berujung pada kenaikan harga komoditas dapat membebani neraca perdagangan domestik dalam dua hingga tiga tahun ke depan.