Dua kapal yang berlayar dari Negeri Rakhine, Myanmar, pada akhir Juni 2026 diduga tenggelam di Laut Andaman dan Teluk Bengal, menewaskan ratusan pengungsi Rohingya. Menurut data awal dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Keuangan Pengevaluan Pelarian (UNHCR), kapal pertama dengan sekitar 250 penumpang hilang kontak segera setelah berlepas landas, sementara kapal kedua yang mengangkut 280 orang diduga tenggelam di perairan Ayeyarwady pada 8 Juli.
Kedua kapal itu dipenuhi penumpang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan kemanusiaan yang parah. IOM dan UNHCR dalam pernyataan bersama menyatakan kekhawatiran mendalam atas potensi kehilangan nyawa yang masif, meski angka korban belum dikonfirmasi resmi. Sebelum insiden ini, lebih dari 300 orang sudah dilaporkan tewas atau hilang di rute laut yang sama sejak awal tahun.
Para pengungsi Rohingya terpaksa mempertaruhkan nyawa di lautan berbahaya karena tidak punya pilihan lain. Sekitar 1,2 juta Rohingya apatride mengungsi di tenda-tenda padat di Bangladesh setelah melarikan diri dari operasi militer Myanmar pada 2017 yang dinilai beberapa negara sebagai genosida. Pengurangan bantuan asing drastis, terutama dari Amerika Serikat, memaksa pemotongan porsi makanan di kamp-kamp pengungsian, mendorong lebih banyak orang mencari keluar.
Musim monsun yang sedang berlangsung membuat perjalanan ini jauh lebih mematikan. Hujan lebat dan banjir di wilayah tersebut menciptakan gelombang tinggi dan arus kuat, kondisi yang sangat berbahaya untuk kapal-kapal kayu tradisional yang tidak layak lautan. Parahnya, para penyelundup justru memanfaatkan keputusasaan ini, menghemat biaya dengan menggunakan armada yang tidak seaworthy dan sering meninggalkan penumpang di tengah lautan saat badai menerjang.
Pola ini bukan hal baru. Tahun 2025 mencatat 6.500 Rohingya melarikan diri melalui laut, dengan 900 di antaranya tewas atau hilang — angka kematian tertinggi di rute pelarian laut utama di dunia menurut UNHCR. Rute Laut Andaman menuju Malaysia telah lama dikenal sebagai jalur pelarian paling mematikan, namun respons regional tetap minim. Otoritas maritim beberapa negara kerap mengabaikan sinyal darurat, bahkan mendorong kapal-kapal itu kembali ke lautan terbuka.
Di Myanmar, situasi semakin memprihatinkan. Junta militer yang melakukan pembersihan etnis 2017 tetap berkuasa, sementara konflik bersenjata antara tentara dan Arakan Army di Rakhine menciptakan kekacauan tambahan. Ribuan Rohingya yang masih tinggal di Myanmar dikurung di kamp-kamp internmen dengan pembatasan gerak yang ketat, tanpa akses pendidikan, kesehatan, atau kebebasan beragama. Mereka jadi sasaran mudah untuk jaringan penyelundupan manusia.
Krisis ini memiliki relevansi langsung bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dan ketua ASEAN 2023, Indonesia pernah menampung ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Namun, kapasitas dan keinginan masyarakat setempat menurun seiring tekanan sosial dan ekonomi. Kebijakan "push-back" yang dilakukan beberapa negara tetangga justru menciptakan efek domino, memaksa kapal-kapal berputar-putar di lautan tanpa tujuan pasti.
Indonesia juga berpotensi menjadi transit atau tujuan baru jika rute ke Malaysia semakin tertutup. Selat Malaka dan perairan Natuna merupakan jalur alami pergerakan kapal penyelundup. Kewaspadaan Bakamla dan TNI AL harus ditingkatkan, tidak hanya untuk keamanan maritim, tapi juga untuk mencegah tragedi kemanusiaan di perairan kita sendiri.
"Kebisingan regional dan upaya internasional yang lebih kuat diperlukan untuk mencegah kehilangan nyawa lebih lanjut di salah satu rute maritim paling mematikan di dunia," tulis IOM dan UNHCR. Mereka menuntut peningkatan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), akses perlindungan dan suaka, serta penindakan tegas terhadap jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia yang memanfaatkan keputusasaan.
Hingga kini, solusi jangka panjang untuk Rohingya tetap tertunda. Repatriasi ke Myanmar tidak aman tanpa jaminan kewarganegaraan, keamanan, dan hak-hak dasar. Integrasi di Bangladesh terhambat keterbatasan sumber daya dan tekanan politik domestik. Repatriasi ke negara ketiga berjalan sangat lambat. Sementara itu, musim monsun bergulir, dan lebih banyak kapal akan berlayar — membawa harapan, tapi terlalu sering hanya menemukan kematian di lautan yang tidak peduli.