Hamas akan menggelar pemungutan suara putaran kedua pekan depan untuk menentukan Ketua Biro Politik baru, menyusul gagalnya kedua kandidat meraih mayoritas mutlak di putaran awal. Dua nama yang bersaing ketat adalah mantan pemimpin politik Khaled Meshaal dan mantan wakil ketua Khalil al-Hayya, dalam proses yang menjadi penentu arah kelompok itu di tengah perang dengan Israel.
Pemilihan ini menuntaskan proses transisi yang berliku setelah Israel membunuh sejumlah tokoh puncak Hamas, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Suara diambil oleh Majelis Syura sebagai badan musyawarah internal. Aturan organisasi mewajibkan kandidat mengamankan 50 persen plus satu suara untuk menang langsung. Karena ambang tersebut tak terpenuhi, run-off menjadi satu-satunya jalan memecah kebuntuan.
Pemenang nanti menggantikan dewan transisi sementara yang dibentuk usai tewasnya Sinwar di Gaza pada Oktober 2024. Mandat pemimpin baru berlaku hingga 2027, ketika pemilihan komprehensif dijadwalkan digelar. Struktur kepemimpinan Hamas sejak 2021 menempatkan Haniyeh di puncak biro politik, Sinwar memimpin Gaza, dan Meshaal mengepalai sayap diaspora.
Perang yang pecah pasca 7 Oktober 2023 menghancurkan sebagian besar rantai komando Hamas. Haniyeh tewas di Tehran pada Juli 2024, lalu Sinwar gugur dalam bentrokan di Rafah tiga bulan berselang. Syura lantas mengangkat Sinwar sebagai pengganti Haniyeh, sebelum akhirnya beralih ke komite darurat beranggotakan lima orang yang dipimpin Mohammad Darwish di Qatar.
Mekanisme pemungutan suara kali ini berbeda dari tradisi sebelumnya yang melibatkan seluruh basis akar rumput. Kendala keamanan dan urgensi mengisi kekosongan Syura memaksa Hamas membatasi hak suara pada kelompok lebih sempit. Meski begitu, sumber internal menepis spekulasi soal pergeseran ke sistem kepemimpinan rahasia atau kolektif. Identitas ketua terpilih akan diumumkan terbuka begitu penghitungan rampung.
Bagi pembaca di Indonesia, dinamika ini relevan sebagai contoh bagaimana organisasi dengan struktur kelembagaan matang mampu bertahan di bawah tekanan ekstrem. Di Tanah Air, organisasi massa dan partai politik kerap mengalami krisis suksesi jika figur sentral wafat atau tersandung hukum. Resiliensi Hamas menunjukkan nilai dokumentasi prosedur dan cadangan kepemimpinan yang jarang disorot media arus utama kita.
Analis politik Palestina Abdullah Aqrabawi menegaskan bahwa urusan internal Hamas tak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lokal tertutup. Sejak Oktober 2023, kelompok itu bertransformasi menjadi aktor regional yang keputusannya menggema ke seluruh Timur Tengah dan memengaruhi geopolitik global. Transisi pemimpin Hamas kini diawasi ketat berbagai negara, termasuk kekuatan di Asia seperti Indonesia yang punya kepentingan diplomasi Palestina.
Wissam Afifa, analis lain, membandingkan struktur Hamas dengan proses mitosis sel biologi yang membelah diri. Prosedur darurat otomatis mengaktifkan lapisan administrasi dan komando cadangan saat krisis terjadi. Afifa menekankan bahwa figur karismatik memang tak tergantikan, namun kelangsungan institusi tak pernah diikat pada satu orang. Hamas menyerap guncangan luar biasa tanpa kolaps.
Perubahan nyata lain muncul dalam pusat pengambilan keputusan. Penargetan komandan militer di Gaza mengalihkan wewenang strategis ke pimpinan politik luar negeri. Mereka kini memegang mandat luas untuk manuver diplomatik tanpa tekanan taktis harian di medan tempur. Pola ini mengingatkan pada organisasi diaspora yang mengendalikan gerakan dari luar wilayah konflik.
Persiapan pemilihan akar rumput menyeluruh di tiga wilayah tradisional Hamas—Gaza, Tepi Barat, dan diaspora—direncanakan mulai tahun depan jika kondisi keamanan memungkinkan. Sumber internal memastikan proses itu akan tetap berjalan terlepas dari hasil run-off pekan depan. Komitmen pada aturan dasar di tengah perang mencerminkan institutionalisme mendalam yang jarang dimiliki gerakan perlawanan.
Ke depan, persaingan Meshaal dan al-Hayya akan memperlihatkan arah politik Hamas pasca-perang. Jika al-Hayya kalah, ia diproyeksikan menempati posisi wakil ketua sesuai kerangka 2021 yang mewajibkan satu kursi pimpinan diisi perwakilan Gaza. Kompetisi terbuka dua tokoh ini menjadi indikator debat sehat soal strategi kelompok di masa krusial. Dunia akan terus memantau siapa yang akhirnya memegang kendali.