Pemerintah Inggris menuntut FIFA menyelidiki timnas Argentina setelah pemainnya mengibarkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" usai menang 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, Rabu (15/7) waktu Atlanta, Amerika Serikat. Menteri Bisnis Peter Kyle menyebut tindakan tersebut melanggar aturan federasi sepak bola dunia yang melarang simbol politik di atas lapangan.
Kantor Perdana Menteri Keir Starmer di Downing Street mendukung permintaan Kyle sehari setelah laga semifinal berlangsung. "Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falkland jelas milik kami," tegas juru bicara Downing Street. Argentina sebelumnya menginvasi wilayah seberang laut Inggris di Atlantik Selatan itu pada 1982, namun Inggris merebut kembali kepulauan tersebut melalui perang singkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher.
Perseteruan Inggris-Argentina terkait Falkland bukanlah isu baru. Britania Raya menempati kepulauan itu sejak abad ke-19, sementara Argentina secara konsisten mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari teritorinya. Perang 1982 menewaskan 649 warga Argentina dan 255 warga Britania. Luka sejarah itu kerap muncul ke permukaan setiap kali kedua negara bertemu di ajang olahraga internasional.
Ketegangan memuncak jelang laga semifinal ketika Wakil Presiden Argentina Victoria Villarruel menyebut Inggris sebagai "bajak laut perampok". Ucapan tersebut menambah panas suasana sebelum peluit akhir dibunyikan. Setelah kemenangan Argentina, Menteri Luar Negeri Pablo Quirno melayangkan protes resmi terkait keberadaan kapal perang HMS Medway di dekat Falkland. Ia menuduh kapal yang berpangkalan di kepulauan itu melintasi perairan Argentina secara ilegal tanpa pemberitahuan, melalui catatan diplomatik kepada kedutaan Inggris di Buenos Aires pada Senin (13/7).
Aksi pemain Argentina memegang spanduk politik di lapangan langsung memicu reaksi London. Kyle menilai pengibaran bendera tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap regulasi FIFA. "Politik harus dipisahkan dari sepak bola. Salah satu prinsip utama Piala Dunia adalah menjauhkan politik dari olahraga," ujarnya kepada BBC. Ia meminta badan pengelola sepak bola global itu menginvestigasi secara menyeluruh insiden di Georgia tersebut.
Bagi pembaca Indonesia, peristiwa ini mengingatkan pada rentetan politisasi di ajang olahraga yang sempat terjadi di tingkat regional. Sepak bola kerap menjadi panggung aspirasi nasionalisme, termasuk ketika suporter atau pemain menunjukkan simbol tertentu di lapangan. FIFA sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait spanduk Falkland, sehingga nasib sanksi Argentina masih menggantung.
Dampak dari sengketa ini melampaui sekadar pertandingan. Jika FIFA menjatuhkan sanksi, hal itu dapat memengaruhi citra Argentina jelang final melawan Spanyol. Di sisi lain, Inggris menggunakan saluran diplomatik dan olahraga untuk menegaskan kedaulatan atas Falkland di tengah manuver kapal perang yang dipersoalkan Buenos Aires.
Indonesia tidak memiliki sengketa teritorial serupa dengan negara lain di pentas sepak bola internasional, namun pengalaman ini relevan sebagai pelajaran tentang batas antara olahraga dan politik. Federasi sepak bola nasional biasanya mengacu pada statuta FIFA untuk mencegah insiden serupa, mengingat turnamen di Tanah Air kerap menyedot emosi kebanggaan yang tinggi.
Kyle menegaskan bahwa penyelidikan menjadi wewenang penuh FIFA. "Sekarang ini menjadi urusan FIFA. Kami mengharapkan FIFA melakukan investigasi terhadap kejadian ini," katanya. Pernyataan tersebut menempatkan tekanan publik pada federasi yang berbasis di Zurich itu untuk bersikap konsisten terhadap aturan netralitas politik.
Quirno di sisi Argentina tetap bersikap defensif melalui media sosial X. Ia menyampaikan "penolakan terkuat" atas kehadiran HMS Medway yang disebut melanggar kesepakatan bilateral. Protes diplomatik itu beririsan dengan narasi nasionalisme yang dibawa pemain Argentina ke atas lapangan, menunjukkan bahwa isu Falkland tidak hanya soal olahraga.
Ke depan, FIFA diperkirakan akan memanggil federasi sepak bola Argentina untuk klarifikasi resmi. Jika terbukti melanggar, sanksi disiplin dapat berupa denda atau teguran tertulis, meski hukuman berat seperti pengurangan poin sulit diterapkan di tengah turnamen. Final Piala Dunia 2026 akan tetap berlangsung, namun bayang-bayang sengketa Falkland telah merusak nuansa olahraga murni yang hendak dijaga penyelenggara.
Tren politisasi di sepak bola global tampak meningkat seiring konflik geopolitik yang melebar ke arena nonmiliter. Kasus Argentina-Inggris memperlihatkan bahwa lapangan hijau belum sepenuhnya bebas dari kepentingan negara, dan federasi dunia dituntut lebih tegas agar kompetisi tidak berubah menjadi panggung propaganda.