Iran menjalankan kampanye serangan siber terkoordinasi yang menargetkan ponsel personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi ini memanfaatkan celah keamanan pada protokol SS7, teknologi jaringan telekomunikasi yang dikembangkan pada 1970-an dan masih digunakan hingga kini.
Mobile Surveillance Monitor, lembaga riset yang memantau aktivitas spionase perangkat seluler, mendeteksi gelombang sinyal melintasi jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut sejak pecahnya perang antara AS-Israel dan Iran pada Februari lalu. Puluhan ribu personel militer AS yang ditempatkan di negara-negara Teluk, termasuk Bahrain, menjadi sasaran pelacakan lokasi melalui perangkat seluler mereka.
Bahrain menampung salah satu pangkalan militer strategis AS di Timur Tengah. Jaringan telekomunikasi di negara itu dibanjiri permintaan data lokasi yang mencurigakan sejak awal konflik. Gary Miller, pendiri sekaligus peneliti keamanan siber di Mobile Surveillance Monitor, menyimpulkan pola serangan tersebut menunjukkan adanya koordinasi tingkat tinggi dari pihak Iran.
Serangan ini terjadi di tengah ketegangan militer yang meningkat di Timur Tengah. Selain serangan udara balasan ke pangkalan AS, Teheran kini memperluas front perang ke ranah siber. Jaringan peretas Iran telah lama menggunakan serangan siber sebagai instrumen proyeksi kekuatan untuk menantang pengaruh Washington di kawasan.
Penggunaan protokol SS7 menjadi kunci dalam operasi ini. Protokol tersebut dirancang tanpa lapisan keamanan memadai karena dibuat sebelum era ancaman siber modern. Sinyal yang dikirim melalui SS7 memungkinkan pelaku memperoleh informasi lokasi perangkat tanpa perlu meretas sistem secara langsung.
Bagi Indonesia, ancaman serupa bukan sekadar berita luar negeri. operator seluler domestik juga masih menggunakan infrastruktur SS7 dalam jaringan inti mereka. Celah yang dieksploitasi Iran dapat digunakan aktor jahat mana pun untuk melacak warga negara ini, termasuk pejabat negara dan personel kritikal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara perlu memeriksa konfigurasi jaringan operator lokal. Di Eropa, beberapa negara sudah mewajibkan penyaringan sinyal SS7 untuk mencegah penyalahgunaan lintas batas. Indonesia belum memiliki regulasi setara yang mengikat secara teknis.
Nikita Shah dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai kemampuan Iran berkembang pesat. "Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama konflik ini, Iran menjadi sangat kreatif. Bagi saya, ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kecanggihan," ujarnya. Ia memperingatkan personel AS di jangkauan rudal Iran kini lebih rentan karena keberadaan fisik mereka terekspos.
Kongres AS mulai menyoroti kelemahan perlindungan personel militer. Anggota legislatif menilai Kementerian Pertahanan gagal melindungi pasukannya dari ancaman siber komersial. Pada April, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengakui pihaknya menerima laporan soal penyalahgunaan data lokasi komersial untuk menargetkan tentara.
CENTCOM sendiri menolak berkomentar saat dimintai tanggapan pada 14 Juli. Juru bicara mengklaim belum mengetahui laporan pelacakan via SS7 tersebut dan enggan menjawab pertanyaan tentang langkah mitigasi. Sikap diam militer AS memicu spekulasi bahwa ancaman tersebut lebih serius dari pengakuan resmi.
Ke depan, serangan berbasis SS7 diprediksi meningkat seiring minimnya investasi pengamanan jaringan lawas. Negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi tertinggal akan jadi sasaran empuk. Transisi ke protokol yang lebih aman seperti Diameter dan 5G Standalone perlu dipercepat sebelum kerugian lebih besar terjadi.
Indonesia harus mengambil pelajaran dari insiden ini. Audit keamanan jaringan seluler dan pembentukan tim respons cepat siber sektor telekomunikasi sudah mendesak. Tanpa langkah konkret, ponsel warga biasa pun bisa jadi alat pelacakan kekuatan asing di masa konflik global.