Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyampaikan posisi tegas kepada Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Kamis (17/7) dini hari waktu setempat. Dalam percakapan telepon malam itu, Katz menegaskan Israel tidak akan menarik pasukan dari zona keamanan yang dibentuk di tiga wilayah: Suriah, Lebanon, dan Gaza. Pernyataan itu datang hanya berhari-hari setelah Presiden AS Donald Trump meminta Premier Benjamin Netanyahu mundur dari Suriah dan Lebanon.
Katz menyoroti bahwa kehadiran militer Israel bertujuan melindungi komunitas perbatasan dari ancaman kelompok militan. "Kami tidak pernah meminta AS bertindak atas nama kami di sepanjang batas kami," tegasnya. Frasa itu menandakan Israel menolak campur tangan Washington dalam menentukan postur keamanan di wilayah yang Israel anggap vital bagi kelangsungan hidup negara.
Latar belakang ketegangan ini bermula dari kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024. Pasca-kehancuran itu, Israel mengirim pasukan ke zona buffer yang dipantau PBB di Bukit Golan — area yang sejak 1974 memisahkan pasukan Israel dan Suriah. Israel juga melancarkan serangkaian incursi dan penembakan ke wilayah Suriah, serta menuntut pembentukan zona demiliterisasi di selatan negara itu.
Di Lebanon, pasukan Israel tetap menduduki zona keamanan selebar sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon. Kedua negara, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal, sedang berunding untuk mengakhiri permusuhan. Hezbollah menyerang Israel pada Maret lalu, menarik Lebanon ke konflik regional yang lebih luas. Putaran kelima negosiasi di Roma baru saja berakhir Rabu (16/7) kemarin.
Negosiasi yang dibrokers AS bertujuan menarik pasukan Israel bertahap dari Lebanon, dimulai dari dua "zona pilot" di luar zona keamanan yang ditetapkan Israel di selatan. Namun komitmen Katz untuk bertahan di zona tersebut menandakan Israel belum siap memberikan konsepsi substansial sebelum jaminan keamanan terpenuhi.
Di Gaza, tentara Israel menguasai 60 persen wilayah dan hadir di seluruh perimeter batas dengan Israel dan Mesir. Kontrol itu memungkinkan Israel mengatur aliran manusia dan barang, sekaligus mencegah infiltrasi militan. Data tersebut menguatkan narasi bahwa Israel memandang kehadiran fisik di lapangan sebagai satu-satunya jaminan keamanan jangka panjang.
Dinamika AS-Israel kini memasuki fase yang rumit. Trump yang baru kembali ke Kantor Oval menuntut deeskalasi, sementara Netanyahu dan kabinetnya menolak terlihat lemah di hadapan tekanan eksternal. Perbedaan pandangan ini bukan baru, namun kali ini terjadi di tengah transisi kekuasaan di Damaskus dan ketidakstabilan Lebanon yang berkepanjangan.
Analis keamanan Timur Tengah menilai keputusan Israel bertahan di tiga front sekaligus menciptakan beban logistik dan diplomatik yang berat. Pasukan harus mengamankan garis panjang di Bukit Golan, mempertahankan posisi di selatan Lebanon, dan mengontrol enclave Gaza — semua bersamaan. Risiko escalation miscalculation meningkat seiring tipisnya ruang manuver diplomatik.
Katz dalam pernyataan resmi menekankan determinasi Israel: "Kami akan tetap di zona keamanan di Suriah, Gaza, dan Lebanon untuk melindungi batas Israel dan komunitas dekat batas dari ancaman kekuatan militan." Kalimat itu mengulang doktrin keamanan Israel yang mengutamakan kedalaman strategis over kedaulatan wilayah tetangga.
Ke depan, mata dunia akan tertuju pada apakah Washington akan memaksakan sanksi atau tekanan diplomatik lebih keras untuk memaksa mundur Israel. Sementara itu, negosiasi Lebanon-Israel di Roma dijadwalkan lanjut, namun prospek keberhasilan tipis selama Israel memegang teguh definisi zona keamanan yang meluas ke wilayah berdaulat tetangga.
Bagi Indonesia, ketidakstabilan Timur Tengah ini relevan karena dampaknya ke harga energi global dan rute perdagangan Laut Merah. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar juga memantau kondisi Palestina di Gaza dekat. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia menuntut solusi dua negara, namun realitas di lapangan semakin menjauhkan prospek itu.
Kesimpulannya, Israel memilih keamanan absolut atas tekanan diplomatik. Keputusan itu menentukan tatanan keamanan regional untuk tahun-tahun mendatang, sekaligus menguji kemampuan AS menyeimbangkan aliansia strategis dengan tekanan stabilitas regional.