Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Kamis (17/7) pagi waktu setempat menyampaikan posisi tegas kepada rekanannya di Washington, Pete Hegseth, melalui percakapan telepon malam tadi. Menurut pernyataan kantor Katz, Israel bertekad mempertahankan kehadiran militer di zona-zona keamanan yang dibentuk di dalam wilayah Lebanon, Suriah, dan Gaza Strip guna mengamankan komunitas perbatasan dari ancaman kelompok militan.
Katz menegaskan bahwa Israel tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk menggantikan peran militer Israel di sepanjang perbatasan negara. Pernyataan ini datang hanya beberapa hari setelah laporan Axios mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik pasukan dari Suriah dan Lebanon. Menurut sumber AS yang dikutip Axios, Trump menilai penetapan pasukan Israel di Suriah memicu ketegangan dan menginginkan Israel menata ulang posisi militer.
Latar belakang eskalasi terbaru ini bermula dari runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024. Pasca-kejatuhan Assad, Israel segera mengirim pasukan ke zona buffer yang dipantau PBB di Tinggi Golan — area yang selama puluhan tahun memisahkan pasukan Israel dan Suriah. Sejak itu, Israel melakukan inkursi berulang ke wilayah Suriah serta serangan udara, sambil menuntut pembentukan zona demiliterisasi di selatan Suriah.
Di Lebanon, pasukan Israel tetap bertahan di zona keamanan yang menjangkau sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon. Kedua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal saat ini terlibat negosiasi yang dibrokers AS untuk mengakhiri permusuhan. Hezbollah telah menarik Lebanon ke konflik Timur Tengah yang lebih luas sejak menyerang Israel pada Maret lalu. Putaran kelima negosiasi di Roma baru saja berakhir Rabu (16/7) dengan fokus pada penarikan bertahap pasukan Israel dari dua "zona pilot" di luar zona keamanan yang ditetapkan Israel di selatan Lebanon.
Sementara di Gaza, militer Israel menguasai 60 persen wilayah dan hadir di seluruh perimeter batas luar berbatasan dengan Israel dan Mesir. Kendali ini memperkuat posisi Israel dalam menciptakan zona buffer keamanan yang dianggap vital untuk mencegah ancaman roket dan infiltrasi militan dari enklave yang dikuasai Hamas.
Ketegangan antara Israel dan AS ini menandai pergeseran dinamika sekutunya yang selama ini erat. Trump yang baru kembali ke Kantor Oval tampak mengadopsi pendekatan lebih pragmatis dan menekan Israel untuk mengurangi jejak militer di wilayah tetangga — berbeda dengan administrasi sebelumnya yang cenderung memberikan lengan panjang. Namun, Israel menolak diktat tersebut dengan argumen keamanan nasional yang non-negotiable.
Bagi stabilitas regional, keputusan Israel bertahan di tiga front sekaligus menciptakan risiko escalation multi-arah. Suriah yang baru pulih dari perang saudara kini menghadapi inkursi asing di wilayah selatan. Lebanon yang rapuh secara politik dan ekonomi terpaksa bernegosiasi dari posisi lemah. Gaza yang sudah hancur pasca-perang 2023-2024 mengalami okupasi militer jangka panjang tanpa horizon politik yang jelas.
Analis keamanan Timur Tengah menilai strategi Israel menciptakan "zona keamanan" berlapis di tiga negara tetangga mencerminkan doktrin pertahanan perbatasan maju (forward defense) yang digulirkan sejak era Netanyahu. Doktrin ini mengutamakan pencegahan ancaman di wilayah lawan daripada menunggu serangan di batas internasional. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan beban logistik, biaya politik internasional, dan risiko gesekan dengan sekutu utama Washington.
Di sisi diplomatik, negosiasi Lebanon-Israel di Roma menjadi uji coba nyata apakah tekanan AS dapat menghasilkan kompromi. Zona pilot yang dibahas terletak di luar zona keamanan 10 km — menandakan Israel mungkin bersedia fleksibel di pinggiran, namun inti zona keamanan tetap non-negotiable. Hasil putaran ke-6 negosiasi yang dijadwalkan bulan depan akan menjadi indikator kunci.
Katz dalam percakapan dengan Hegseth juga mengirim sinyal ke audiens domestic: Israel tidak akan mengorbankan keamanan warga perbatasan demi kepentingan geopolitik asing. Retorika "kita tidak pernah meminta AS bertindak atas nama kami" menguatkan narasi kedaulatan militer yang populer di kalangan pemilih kanan Israel.
Ke depan, dinamika tiga zona keamanan ini akan sangat bergantung pada tiga variabel: tekanan diplomatik AS yang berkelanjutan, kemampuan Hezbollah dan milisi Suriah untuk mereorganisasi diri, serta stabilitas internal Israel sendiri di tengah tekanan koalisi. Jika Trump memutuskan untuk mengikat bantuan militer AS dengan penarikan pasukan, Israel akan menghadapi dilema strategis yang jauh lebih tajam.
Bagi Indonesia sebagai negara non-blok yang konsisten mendukung solusi dua negara dan keamanan Palestina, perkembangan ini menegaskan perlunya kehadiran diplomatik aktif di forum multilateral. Indonesia dapat mendorong PBB dan OIC untuk menuntut kejelasan batas zona keamanan Israel agar tidak menjadi anexsi de facto, serta mendukung proses perdamaian Lebanon-Israel yang adil dan berkelanjutan.