Pemerintah Jepang memulai pembentukan badan intelijen domestik terpusat pertama sejak Perang Dunia II usai, dengan meminta bantuan teknis dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Langkah tersebut diambil menyusul peringatan negara-negara Barat mengenai masuknya puluhan agen Rusia ke Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Konsultasi rahasia antarpejabat tinggi Jepang dan sekutu Barat telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Mereka membahas teknologi pengawasan, skema perekrutan personel, hingga prioritas pengembangan lembaga baru tersebut. Informasi ini terungkap dari bocoran pejabat Jepang dan negara lain kepada media internasional.
Pada 12 Juli lalu, The New York Times melaporkan bahwa puluhan mata-mata Rusia pindah ke Jepang seiring negara itu menjadi fokus Kremlin untuk mendapatkan komponen senjata, mengirimkannya ke Rusia, dan memutar sanksi internasional. Mitra asing sudah menyoroti aktivitas tersebut, namun respons Tokyo dinilai masih tertatih.
Sistem intelijen Jepang selama ini terpecah belah. Kementerian pertahanan, diplomat, kepolisian, dan lembaga lain mengumpulkan serta menganalisis data secara sendiri-sendiri. Tidak ada mekanisme pertukaran intelijen yang efektif antarlembaga. Kondisi ini membuat Jepang rawan terhadap spionase dan campur tangan asing.
Agenda tersebut menjadi pilar utama Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mencabut pembatasan pertahanan pascaperang. Ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara yang meningkat mendorong perubahan haluan keamanan Tokyo. Takaichi sebelumnya sudah mencabut larangan ekspor senjata dan mendorong pembangunan militer terbesar sejak era pascaperang.
Ia kini ingin melindungi rahasia negara dan teknologi strategis sekaligus menangkal operasi pengaruh asing, terutama dari China. Peneliti Citizen Lab mencatat China membuat sejumlah situs yang menyamar sebagai media berita berbahasa Jepang untuk menyebarkan disinformasi yang menguntungkan Beijing. Pola serangan informasi ini mempercepat urgensi badan intelijen terpadu.
Bagi Indonesia, fragmentasi intelijen serupa pernah menjadi kendala dalam penanganan ancaman siber dan terorisme lintas batas. Badan Intelijen Negara (BIN) memang berada di bawah koordinasi presiden, namun sinergi dengan kementerian teknis kerap menemui hambatan birokrasi. Model konsultasi Jepang dengan negara berpengalaman dapat menjadi referensi bagi Jakarta dalam memperkuat pertahanan nonmiliter.
Peran Australia sangat menonjol dalam proses ini. Andrew Shearer, Duta Besar Australia untuk Jepang yang mantan Direktur Jenderal Intelijen Nasional Australia periode 2020 hingga Desember tahun lalu, memberikan masukan informal kepada pemerintahan Takaichi. Ia menyebut pejabat Jepang merasa kemampuan intelijen mereka seolah membeku selama puluhan tahun.
Shearer menilai rencana ini langkah besar karena perdana menteri menjadikannya prioritas dan berani menginvestasikan modal politik. Dua pejabat Australia mengungkapkan bahwa saat Takaichi berkunjung ke Canberra pada Mei, ia mengapresiasi penunjukan dubes berlatar belakang intelijen oleh PM Anthony Albanese.
Washington memberikan arahan mengenai pertahanan siber dan metode menghadapi spionase industri. AS juga menyarankan pengawasan lebih ketat terhadap investasi asing dan pergerakan agen asing. Kepala BND Jerman baru-baru ini bertandang ke Tokyo membahas kerja sama pertukaran intelijen dan desain badan baru Jepang.
Ke depan, badan intelijen terpusat Jepang diperkirakan mulai beroperasi dengan dukungan infrastruktur sekutu Barat. Takaichi berupaya mengesahkan perlindungan rahasia negara melalui kerangka hukum yang lebih tegas. Jika berjalan mulus, Jepang akan memiliki instrumen penangkal spionase setara negara maju lainnya di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah Jepang menolak mengonfirmasi permintaan bantuan spesifik kepada negara tertentu. Mereka hanya menyatakan rutin menjalin kerja sama erat dengan mitra terkait. Sikap hati-hati itu mencerminkan sensitivitas konstitusional Jepang yang selama puluhan tahun membatasi peran intelijen domestik.