Kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela pertama milik Angkatan Laut Malaysia akhirnya dijadwalkan tiba di pelabuhan negara itu pada Desember mendatang, menutup penantian hampir satu dekade yang dipenuhi kontroversi dan penundaan berulang. Kedatangan unit pertama dari lima kapal yang dipesan ini seharusnya menandai modernisasi armada yang sangat dibutuhkan, namun realitas di lapangan menampilkan gambaran yang tidak lengkap: kapal itu akan berlayar tanpa gigi utama penyerangan, yaitu rudal anti-kapal (anti-ship missile).
Kekosongan sistem senjata utama tersebut bukan akibat kegagalan teknis di tempatan, melainkan keputusan politik dari negara pemasok. Norwegia melalui Kongsberg Defence & Aerospace membatalkan izin ekspor Naval Strike Missile (NSM) yang sudah dikontrakkan sejak 2018, meskipun Malaysia sudah membayar 95 persen dari nilai kontrak. Alasan Oslo jelas: teknologi pertahanan sensitif kini dibatasi hanya untuk sekutu terdekat, prioritas utama anggota NATO, dan Malaysia tidak termasuk dalam golongan tersebut.
Keputusan Norwegia itu menciptakan kekosongan strategis yang signifikan. Kelas Maharaja Lela dirancang dari awal sebagai platform multi-peran dengan kemampuan peperangan anti-kapal selam (ASW), anti-pesawat (AAW), dan perang elektronik (EW) — di mana rudal permukaan-ke-permukaan menjadi komponen krusial untuk pencegahan konvensional. Tanpa NSM, kapal bernilai ratusan juta dolar ini tereduksi menjadi platform pengawasan dan bantuan kemanusiaan yang mahal, setidaknya pada fase awal operasionalnya.
Latar belakang program ini sendiri penuh gesekan. Kontrak senilai AS$2,55 miliar (sekitar Rp26 triliun) ditandatangani dengan Boustead Naval Shipyard berbasis desain Gowind buatan French Naval Group. Pengiriman awal dijadwalkan 2019, namun manajemen proyek yang kacau di Boustead menyebabkan keterlambatan berantai. Kementerian Keuangan Malaysia akhirnya harus intervensi, mengambil alih aset dan merebrand menjadi Lumut Naval Shipyard untuk menyelamatkan program ini dari kegagalan total.
Skandal manajemen itu melahirkan skeptisisme publik yang dalam. Masyarakat Malaysia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran anggaran pertahanan yang masif. Namun, di balik kekecewaan itu, realitas operasional Angkatan Laut Malaysia semakin mendesak: lebih dari 60 persen armada saat ini berusia di atas 40 tahun. Kapal-kapal tua itu tidak hanya mahal dirawat, tetapi juga rentan kegagalan sistem saat dioperasikan di perairan yang semakin kompleks seperti Laut China Selatan.
Analis militer Collin Koh dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis Singapura menilai hilangnya sistem rudal menciptakan "celah besar dalam pencegahan angkatan laut konvensional". Ia menekankan bahwa tanpa kemampuan menenggelamkan kapal musuh dari jarak jauh, daya tarik strategis kelas Maharaja Lela berkurang drastis. Namun, Koh juga mengakui bahwa menunda kedatangan kapal demi menunggu rudal pengganti justru berisiko lebih besar mengingat kondisi armada yang menurun.
Perspektif serupa dikemukakan Abdul Rahman Yaacob dari Rabdan Security and Defence Institute. Menurutnya, pada tahap ini, mendatangkan platform baru ke zona persengketan Laut China Selatan lebih mendesak dibandingkan melengkapi senjata offensif. "Kemampuan serangan ofensif tentu diinginkan, tapi belum penting," ucapnya. Kapal tanpa rudal tetap bisa melakukan patroli maritim, operasi pencarian dan penyelamatan, serta proyeksi kehadiran — tugas-tugas yang saat ini dibebankan pada armada tua yang kelelahan.
Di sisi lain, Muhammad Syameer Luthfy Hamzah dari Universitas Islam Internasional Malaysia memperingatkan agar pencarian rudal pengganti tidak dianggap remeh. "Rudal bukan komponen kecil. Itu bagian integral dari kemampuan tempur ofensif dan berkontribusi pada pencegahan konvensional," tegasnya. Ia mengingat bahwa Malaysia sudah memiliki kapal pengawal lain untuk tugas non-perang; kelas Maharaja Lela dibangun untuk peperangan, dan tanpa rudal, identitasnya sebagai kapal tempur menjadi ambigu.
Saat ini, Kuala Lumpur sedang mengevaluasi alternatif dari Turki dan Korea Selatan. Produk seperti Atmaca buatan Roketsan Turki atau Haeseong-II buatan LIG Nex1 Korea Selatan menjadi kandidat kuat. Kedua negara ini tidak terikat kebijakan ekspor ketat seperti Norwegia dan memiliki jejak rekam kinerja di pasar internasional. Namun, integrasi sistem rudal baru ke arsitektur manajemen pertempuran (CMS) kapal yang sudah jadi akan memerlukan waktu, uji coba, dan biaya tambahan yang tidak kecil.
Program kelima unit Maharaja Lela dijadwalkan selesai pengiriman bertahap hingga 2029. Artinya, Malaysia memiliki jendela waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk menyematkan gigi baja pada keempat unit berikutnya, serta melakukan retrofit pada unit pertama. Kegagalan dalam mengamankan rudal pengganti sebelum 2029 berarti Malaysia akan memiliki armada baru yang cantik di pelabuhan, tetapi tumpul di medan tempur.
Bagi Indonesia yang berbatasan maritim dengan Malaysia dan berbagi kepentingan keamanan di Selat Malaka serta Laut Natuna, perkembangan ini menawarkan pelajaran strategis. Ketergantungan pada single-source vendor negara non-sekutu untuk sistem senjata vital menciptakan kerentanan politik yang tak terduga. Program LCS Malaysia juga mengingatkan betapa pun canggihnya platform, tanpa senjata utamanya, ia hanyalah target melayang yang mahal — sebuah realitas yang harus menjadi perhatian dalam pengadaan KRI-nya sendiri.