Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak "extraordinary" untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas di Kalimantan. Dampak asap sudah merambah ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Fenomena El Niño yang mencapai puncaknya pada Agustus‑September 2026 memperparah kekeringan, menciptakan kondisi sangat rentan terhadap kebakaran. Alex mengingatkan bahwa pada 1997‑1998 El Niño serupa memicu kebakaran lebih dari sembilan juta hektare dan menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara, sebuah kenangan yang tidak boleh terulang.
Data BNPB per 19 Agustus 2026 mencatat 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan 767 titik, diikuti Kalimantan Barat 441, Kalimantan Selatan 34, dan Kalimantan Utara 17. Konsentrasi tertinggi menunjukkan bahwa upaya pemadaman harus difokuskan di provinsi tengah.
Indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai 487 pada 19 Agustus, masuk kategori berbahaya. Kabut asap memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Jarak pandang di beberapa wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer, mengancam keselamatan transportasi darat dan udara.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), status tanggap darurat diperpanjang hingga 4 September 2026. Selama periode ini tercatat 189 kejadian kebakaran yang menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan (Arsel) mencatat 98 kejadian membakar 180,475 hektare, sedangkan Kumai mengalami 63 kejadian dengan luas 584,41 hektare.
Analisis MapBiomas Fire menunjukkan bahwa 61 persen kebakaran pada tahun 2014, 2015, dan 2019 terjadi antara September hingga November, dengan puncak di Oktober. Pola historis ini menjadi peringatan agar pemerintah mengevaluasi total metode penanggulangan yang selama ini diterapkan.
Alex menyarankan penguatan sistem deteksi dini berbasis satelit serta peningkatan akurasi peringatan dini. Patroli di wilayah rawan harus diperbanyak, dan peran masyarakat melalui program Desa Peduli Api serta pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas secara masif.
Mitigasi jangka panjang harus berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial‑ekonomi masyarakat, dan tata kelola lahan berkelanjutan. Pendekatan hanya memadamkan api saat terjadi tidak akan memutus siklus kebakaran yang berulang setiap tahun El Niño.
Dampak ekonomi mulai terasa: aktivitas pertanian, perkebunan sawit, dan pariwisata terganggu, sementara biaya kesehatan untuk penanganan ISPA dan gangguan pernapasan melonjak. Investor pun mulai mempertimbangkan risiko lingkungan sebelum menanamkan modal di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan darurat, namun tanpa koordinasi nasional yang kuat dan pembiayaan memadai, upaya tersebut bersifat reaktif. Komisi IV mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BNPB untuk menyusun rencana aksi terintegrasi yang melibatkan TNI, Polri, dan swasta.
Ke depannya, peningkatan kapasitas satelit pemantau titik panas, pembangunan jaringan menara pengawas kebakaran, serta insentif bagi petani yang menerapkan teknik budidaya tanpa bakar menjadi prioritas. Evaluasi berkala setiap triwulan diharapkan mampu menurunkan jumlah titik panas drastis sebelum musim kemarau berikutnya tiba.