Internasional

Kontraktor dan Manajer Didakwa atas Insiden Gas Beracun di Singapura

Ringkasan

  • Kontraktor Stargroup dan manajernya didakwa Kamis di Singapura atas kematian dua pekerja akibat gas beracun di Choa Chu Kang 2024.

Sebuah perusahaan kontraktor dan manajernya resmi didakwa di Singapura pada Kamis (16/7) terkait kelalaian keselamatan kerja yang menewaskan dua pekerja saat pembersihan tangki di instalasi pengolahan air Choa Chu Kang pada Mei 2024. Dakwaan itu muncul setelah penyelidikan Kementerian Tenaga Kerja (MOM) menemukan paparan gas hidrogen sulfida mematikan di ruang tertutup yang seharusnya diawasi ketat.

Stargroup, kontraktor yang disewa Badan Air Nasional (PUB) untuk pembersihan rutin, menjadi pihak pertama yang dijerat hukum. Manajer otorisasi izin masuk ruang terbatas perusahaan, Lim Beng Hock, turut didakwa karena gagal melakukan kehati-hatian penuh saat mengeluarkan izin kerja. Dua pekerja meninggal pada 24 dan 28 Mei 2024, sementara satu rekan mereka selamat setelah mendapat perawatan di Ng Teng Fong General Hospital.

Insiden bermula pada 23 Mei 2024 ketika empat pekerja Stargroup dan subkontraktornya membersihkan tangki proses pengolahan air. Tiga dari mereka masuk ke lorong tertutup di bawah tangki untuk menutup katup manual yang sebelumnya dibuka guna mengalirkan air. Mereka lalu pingsan di dalam lorong tersebut.

MOM menyatakan bahwa sensor gas di lokasi mencatat kadar hidrogen sulfida melewati ambang batas aman dan alarm telah berbunyi. Gas tak berwarna itu lazim muncul saat lumpur dibuang dari tangki pengolahan air. Konsentrasi rendah pun sudah cukup mematikan bagi manusia.

Kelalaian protokol ruang terbatas menjadi akar masalah. Pekerja seharusnya tidak masuk tanpa uji atmosfer, ventilasi memadai, alat pernapasan, dan penjaga terlatih di luar lorong. MOM menegaskan bahwa risiko tersebut bisa dicegah apabila prosedur standar dipatuhi sejak awal.

Di Indonesia, kecelakaan ruang terbatas kerap terjadi di sektor sanitasi, pabrik, dan pertambangan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan kasus serupa masih tinggi karena pengawasan izin kerja sering longgar. Insiden Singapura menjadi cermin bahwa negara dengan regulasi ketat pun bisa gagal jika kepatuhan di lapangan tidak disiplin.

Bagi perusahaan Indonesia yang menggarap proyek infrastruktur air, dakwaan ini memberi pelajaran berharga. Manajer izin kerja kini bisa dijerat secara pribadi, bukan hanya badan hukum. Hal itu menuntut perubahan budaya keselamatan dari sekadar administrasi menjadi praktik nyata di lapangan.

MOM juga menjatuhkan peringatan keras kepada pegawai PUB yang tak kooperatif menjelang insiden. PUB didenda karena membiarkan staf masuk ruang terbatas tanpa ventilasi cukup pada kesempatan sebelumnya. Stop-work order diberikan pasca-insiden dan baru dicabut pada 6 Agustus 2024 setelah syarat dipenuhi.

"Pekerja memiliki tanggung jawab mematuhi seluruh persyaratan keselamatan ruang terbatas, termasuk memakai alat pelindung dan mengikuti prosedur aman," tegas MOM dalam rilis resminya. Pernyataan itu menempatkan beban kepatuhan pada dua arah: perusahaan dan individu pekerja.

Pengadilan nanti akan menentukan sanksi bagi Stargroup dan Lim Beng Hock. Jika terbukti, hukuman bisa berupa denda besar dan pencabutan izin operasi. Efek jera tersebut diharapkan mengurangi kecerobohan di situs berisiko tinggi.

Ke depan, otoritas Singapura diproyeksikan memperketat audit ruang terbatas secara berkala. Teknologi sensor gas portabel dan sistem izin digital berpotensi diperluas guna menutup celah manusia. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk melindungi tenaga kerja di fasilitas publik.

Reformasi kebijakan keselamatan lintas negara diperkirakan makin terhubung seiring mobilitas kontraktor regional. Standar ASEAN tentang ruang terbatas mungkin mendapat tekanan untuk seragam. Hal itu akan menguntungkan pekerja lokal maupun asing yang beroperasi di proyek bersama.

Mengapa Ini Penting

Indonesia memiliki ribuan proyek sanitasi dan industri dengan risiko ruang terbatas, namun penegakan terhadap manajer individu masih lemah. Dakwaan di Singapura menunjukkan bahwa pertanggungjawaban personal bisa menekan angka kecelakaan kerja. Masyarakat luas terdampak karena layanan air dan infrastruktur publik bergantung pada tenaga rentan yang butuh perlindungan nyata. Pengadilan ini dapat mendorong standar ASEAN yang lebih seragam dan berani menjerat pelaku kelalaian secara langsung.

Sumber Asli
Channel NewsAsia
Tanggal
16 Juli 2026
Waktu Baca
4 menit