Kejatuhan rating ini menandai titik balik bagi pemerintahan Takaichi yang awalnya dinilai stabil. Menurut data survei yang diterbitkan Kamis (17/7), angka 49 persen tersebut merosot tajam dari posisi bulan sebelumnya, dengan penurunan paling drastis terjadi di kalangan pemilih berusia 60-an — dari 63,7 persen menjunam ke 39,9 persen. Kelompok demografis ini justru menjadi tulang punggung basis pendukung partai Liberal Demokrat (LDP) selama puluhan tahun.
Para analis politik di Tokyo menilai angka ini mencerminkan kelelahan publik terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu ideologis. Meskipun Takaichi tetap dihormati sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang dan diakui keberaniannya dalam diplomasi, narasi "tidak bisa berharap banyak" dan "kebijakan buruk" mendominasi alasan ketidakpuasan. Frasa-frasa itu muncul berulang dalam respons terbuka survei, menandakan skeptisisme mendalam soal kemampuan kabinet menerjemahkan retorika ke hasil nyata.
Konteks politik di balik angka ini cukup kompleks. Hanya lima bulan yang lalu, Takaichi baru saja meraih kemenangan gemilang dalam pemilu paruh waktu Dewan Perwakilan Rakyat (Shugiin) Februari lalu. Kemenangan itu didorong popularitasnya di kalangan pemilih muda yang termpesona dengan gaya komunikasi santainya di media sosial serta citra perubahan yang dibawanya. Namun, gejolak kebijakan luar negeri dan domestik yang beruntun kemudian mengikis modal politik itu dengan cepat.
Puncak kontroversi diplomatik terjadi November lalu ketika Takaichi menyiratkan Tokyo bisa ikut campur militernya jika Taiwan diserang. Pernyataan itu memicu protes keras dari Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Hubungan bilateral yang sudah rapuh akibat isu pelepasan air nuklir Fukushima semakin membeku. Kunjungan menteri luar negeri China ke Tokyo yang dijadwalkan bulan depan kini diragukan keberlangsungan, sedangkan perdagangan ikan dan pertanian — sektor yang sensitif secara politik — mengalami hambatan birokrasi tambahan dari sisi China.
Di dalam negeri, kebijakan domestik juga memicu gelombang kritik. Awal Juli ini, hampir 150 akademisi Jepang — termasuk profesor hukum konstitusi dari Universitas Tokyo dan Kyoto — menandatangani petisi menentang rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi penodaan bendera nasional Hinomaru. Para akademisi menilai usulan itu melanggar kebebasan ekspresi yang dijamin Pasal 21 Konstitusi. Takaichi yang dikenal sebagai politisi konservatif keras memang منذ lama mendorong agenda simbol ke-negaraan, tapi dorongan legislatif ini dinilai terlalu cepat dan mengabaikan konsensus publik.
Faktor ekonomi justru menjadi satu-satunya angin segar bagi kabinet. Pelambatan inflasi dalam bulan-bulan terakhir memberikan ruang bernapas bagi Takaichi. Kenaikan harga tajam tahun 2023 dan awal 2024 menjadi pembunuh politik bagi dua pendahulunya, Fumio Kishida dan Shigeru Ishiba, yang masing-masing mundur dalam waktu singkat. Bank of Japan (BOJ) kini mempertahankan suku bunga rendah sementara inflasi inti melambat ke kisaran 2 persen — target bank sentral. Namun, keuntungan ekonomi ini rapuh karena gaji real belum tumbuh setara inflasi kumulatif dua tahun terakhir.
"Pemilih tidak lagi membeli narasi simbolisme tanpa substansi," kata Profesor Yu Uchiyama dari Fakultas Hukum Universitas Tokyo saat dihubungi Jumat (18/7). "Kemenangan pemilu Februari dibangun di atas harapan perubahan konkret — bukan hanya gaya komunikasi. Ketika kebijakan luar negeri menciptakan risiko geopolitik dan undang-undang domestik mengancam hak sipil, basis dukungan akan pecah." Uchiyama menambahkan bahwa penurunan di kalangan lansia 60-an sangat berbahaya karena kelompok ini memiliki tingkat partisipasi pemilu tertinggi di Jepang.
Di sisi lain, Partai Demokratik Konstitusi (CDP) sebagai oposisi utama masih kesulitan memanfaatkan kelemahan kabinet. Survei yang sama menunjukkan rating dukungan CDP stagnan di 12 persen. Kelemahan oposisi ini menciptakan paradox: publik tidak puas dengan pemerintah, tapi tidak punya alternatif yang kredibel. Beberapa observator menilai ini menciptakan risiko ketidakstabilan politik jangka panjang — mirip era "pintu berputar" perdana menteri 2006-2012 ketika Jepang memiliki enam kepala pemerintahan dalam enam tahun.
Konteks Indonesia: meskipun berita ini tampak jauh, dampaknya nyata bagi hubungan bilateral. Jepang adalah investor asing terbesar ke-4 di Indonesia (data BKPM 2023) dan mitra strategis di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rel cepat Jakarta-Bandung. Ketidakstabilan politik di Tokyo bisa memperlambat keputusan investasi besar dari konglomerat Jepang seperti Mitsubishi, Sumitomo, atau Toyota yang menunggu kejelasan kebijakan luar negeri Jepang. Lebih lanjut, eskalasi tekanan Taiwan-Jepang-China berpotensi mengganggu rantai pasokan semikonduktor dan komponen elektronik yang vital untuk industri manufaktur Indonesia.
Masyarakat bisnis Indonesia juga perlu memperhatikan dinamika kebijakan perdagangan Jepang. Jika Takaichi terpaksa mundur atau kabinetnya lemah, negosiasi perpanjangan Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia-Jepang yang kedaluwarsa 2025 bisa tertunda. Sementara itu, kebijakan impor tenaga kerja terampil (Specified Skilled Worker) yang diperluas Jepang untuk mengatasi penuaan penduduk — banyak diisi pekerja Indonesia — bergantung pada stabilitas kabinet yang mendorong reformasi imigrasi.
Ke depan, Takaichi memiliki jendela waktu sempit untuk memulihkan kepercayaan. Reshuffle kabinet diperkirakan akan dilakukan Agustus atau September, tepat sebelum sesi parlamen musiman gugur. Dia perlu menunjuk menteri-menteri dengan reputasi teknokratik — bukan loyalis ideologis — untuk menenangkan pasar dan akademisi. Secara paralel, langkah diplomatik menenangkan Beijing tanpa terlihat mundur dari posisi keamanan akan menjadi uji kemampuan negosiasi nyata. Jika gagal, tekanan mundur dari dalam LDP sendiri — terutama faksi-faksi non-Takaichi — akan semakin keras menjelang pemilu kepemimpinan partai September 2025.
Sejarah politik Jepang menunjukkan rating di bawah 40 persen sering menjadi "zona mati" bagi perdana menteri. Takaichi saat ini di 49 persen — masih di atas ambang kritis, tapi momentum menurun. Bulan-bulan depan akan menentukan apakah dia bisa membalikkan arus seperti Shinzo Abe yang pulih dari rating rendah 2007 untuk menjadi perdana menteri paling lama menjabat, atau bergabung deretan nama pendek umur seperti Yoshihide Suga dan Fumio Kishida.