Indonesia menegaskan kembali posisinya sebagai fasilitator perdamaian di Myanmar dengan mendorong terwujudnya dialog inklusif antara pihak-pihak yang bersengketa. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kamis (17/7), menyatakan bahwa Jakarta terus berupaya mengumpulkan otoritas yang didukung militer dengan berbagai kelompok etnis agar duduk di meja percakapan yang sama.
Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah dialog perdamaian tersebut bukan sekadar retorika diplomatik. Menlu Sugiono baru saja menyampaikannya secara eksplisit usai pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-6 Indonesia-Vietnam pada Selasa (14/7). "Kami siap kalau Indonesia akan dijadikan tuan rumah. Saya kira Indonesia juga lebih bisa diterima untuk posisi tersebut," ujar Sugiono, menegaskan bahwa itikad baik ini sudah disampaikan di forum ASEAN tingkat menlu di Bangkok baru-baru ini.
Latar belakang upaya ini tak terlepas dari kebuntuan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) yang dilahirkan pada Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta, April 2021. Lima poin tersebut — penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan envoy khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan envoy ke Myanmar — hingga kini masih menjadi kerangka utama blok tenggara dalam menangani krisis yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun.
Pada pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Minggu (12/7) lalu, para menlu menegaskan tekad memegang teguh 5PC. Namun realita di lapangan menunjukkan eskalasi konflik yang justru memanas. Junta militer yang merebut kekuasaan Februari 2021 terus menghadapi perlawanan bersenjata dari People's Defence Force (PDF) dan organisasi etnis bersenjata (EAO) di berbagai wilayah, memperparah krisis kemanusiaan dan pengungsi.
Di sinilah posisi Indonesia menjadi krusial. Sebagai anggota pendiri ASEAN dan tuan rumah lahirnya 5PC, Jakarta memiliki kredibilitas historis yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia juga dikenal netral, tidak terikat aliansi militer dengan pihak manapun di Myanmar, dan memiliki pengalaman mengelola konflik internal serta proses transisi demokrasi sendiri. Faktor-faktor itulah yang dijadikan landasan Sugiono ketika mengklaim Indonesia "lebih bisa diterima" sebagai tuan rumah dialog.
Namun, tantangan di hadapan tidak ringan. Junta militer Myanmar hingga kini menolak dialog dengan musuh politiknya yang dilabeli sebagai "teroris", sementara kelompok pro-demokrasi dan etnis menuntut pengakuan legitimitas serta partisipasi penuh dalam proses politik. Keterpurukan ekonomi Myanmar — dengan inflasi melonjak, mata uang kyat anjlok, dan investasi asing lari — semakin mempersulit ruang gerak diplomasi.
Bagi Indonesia, stabilitas Myanmar bukan sekadar isu luar negeri. Ketidakstabilan di negara tetangga berdampak langsung pada keamanan perbatasan, aliran pengunggi, perdagangan regional, dan citra ASEAN di mata dunia. Lebih dari 1,3 juta warga Myanmar sudah mengungsi ke negara tetangga menurut data UNHCR, dan ancaman keamanan transnasional seperti perdagangan manusia dan narkoba semakin nyata.
Keterlibatan Vietnam dalam JCBC ke-6 juga menandakan dukungan bilateral yang kuat. Hanoi, yang memimpin ASEAN 2025, bersejarah dekat dengan Myanmar dan memiliki saluran komunikasi sendiri dengan junta. Sinergi Jakarta-Hanoi ini bisa menjadi modal diplomasi ganda untuk mendorong proses perdamaian yang macet.
"5PC tetap menjadi acuan utama," tegas Sugiono, dengan penekanan pada tiga pilar: penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan bantuan kemanusiaan yang aman tanpa diskriminasi. Frasa "tanpa diskriminasi" ini penting karena seringkali bantuan kemanusiaan terjebak politisasi — hanya sampai ke area kontrol junta, tidak sampai ke wilayah kontrol kelompok etnis atau PDF.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada respons pihak-pihak di Myanmar. Jika junta dan musuh politiknya menerima tawaran Indonesia, Jakarta harus siap mengatur logistik, keamanan, dan agenda teknis dialog yang rumit. Pengalaman Indonesia mengurus dialog Aceh (2005) dan Poso bisa jadi referensi, meskipun konteks Myanmar jauh lebih kompleks dengan puluhan aktor bersenjata.
Di tingkat ASEAN, Indonesia diharapkan terus mendorong mekanisme evaluasi 5PC yang lebih ketat, termasuk sanksi terhadap pihak yang melanggar komitmen. Tanpa tekanan nyata, dialog hanya akan menjadi ritual kosong. Kunci keberhasilan ada pada kemauan politik semua pihak — dan Indonesia, dengan kredibilitas dan kapasitasnya, berposisi tepat untuk menguji kemauan itu.